Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang.

Seluruh pelayanan Samsat Tanjungpinang ditutup sementara terhitung pada hari ini Kamis (24/2) hingga Senin (28/2).

BACA JUGA: Pemko Tanjungpinang Persiapkan Rencana Aksi Kota Layak Anak

Pelayanan Samsat Tanjungpinang akan dibuka kembali pada Selasa (1/3) mendatang.

Bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak bisa dapat dilakukan melalui Aprlikasi E-Samsat Kepri (Dapat diunduh di Aplikasi PlayStore).

BACA JUGA: Pemko Tanjungpinang Sosialisasi Perwako Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame

Berikut pemberitahuan lengkap penutupan sementara Pelayanan Samsat Tanjungpinang:

Diberitahukan kepada masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tanjungpinang. Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran corona virus Disease (Covid-19) maka diberitahukan:

1. Seluruh pelayanan Samsat ditutup mulai hari Kamis 24 Februari sampai dengan Senin 28 Februari 2022.

2. Pelayanan Samsat akan dibuka kembali pada hari Selasa 01 Maret 2022.

3. Bagi wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Aprlikasi E-Samsat Kepri (Dapat diunduh di Aplikasi PlayStore).

4. Surat pemberitahuan ini mulai berlaku tanggal 24 Fenruari 2022 dan akan dievaluasi kembali serta akan diinformasikan dengan pemberitahuan berikutnya.

Sistem level situasi pandemi masih diterapkan untuk membedakan perlakuan protokol kesehatan Covid-19.

Daerah level 4 di luar Jawa-Bali berjumlah 33 kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi.

Sebagian besar daerah yang masuk kategori ini merupakan ibu kota provinsi.

Sementara itu, daerah yang menerapkan level 3 di setiap provinsi mencapai belasan kabupaten/kota.

Beberapa pembatasan yang diterapkan di daerah level 3 adalah kerja dari rumah (work from home/WFH) 75 persen untuk sektor nonesensial, sekolah tatap muka 62-100 persen, mal dibuka dengan kapasitas 50 persen, hingga pembukaan tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 25 persen.

Adapun daerah level 2 menerapkan aturan dengan memerhatikan zona. Daerah level 2 dibagi ke dalam zona merah, oranye, kuning, dan hijau berdasarkan jumlah kasus Covid-19 dalam lingkup RT.

Zona merah dan oranye di level 2 menerapkan aturan seperti pembatasan ibadah berjemaah di tempat ibadah maksimal 25 persen atau 50 orang.

Khusus zona merah, ada penutupan tempat umum secara proporsional, melarang kerumunan lebih dari tiga orang, hingga pembatasan keluar-masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00.

Berikut rangkumkan daftar daerah PPKM level 4, 3, dan 2 di luar Jawa-Bali dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Selasa (24/8).

Aceh
Level 4
-Kota Banda Aceh

Level 3
-Kabupaten Aceh Besar
-Kabupaten Aceh Tengah
-Kota Sabang
-Kabupaten Aceh Barat
-Kabupaten Aceh Barat Daya
-Kabupaten Aceh Jaya
-Kabupaten Aceh Selatan
-Kabupaten Aceh Singkil
-Kabupaten Aceh Tamiang
-Kabupaten Aceh Utara
-Kabupaten Bener Meriah
-Kabupaten Bireuen
-Kabupaten Gayo Lues
-Kabupaten Kota Langsa
-Kota Lhokseumawe
-Kota Subulussalam
-Kabupaten Nagan Raya
-Kabupaten Pidie
-Kabupaten Pidie Jaya
-Kabupaten Simeulue

Level 2
-Kabupaten Aceh Tenggara
-Kabupaten Aceh Timur

Sumatera Utara
Level 4
-Kota Medan
-Kota Pematangsiantar

Level 3
-Kota Sibolga
-Kota Tebing Tinggi
-Kabupaten Toba Samosir
-Kabupaten Asahan
-Kabupaten Batu Bara
-Kabupaten Dairi
-Kabupaten Deli Serdang
-Kabupaten Humbang Hasundutan
-Kabupaten Karo
-Kota Binjai
-Kota Gunungsitoli
-Kota Tanjung Balai
-Kabupaten Labuhanbatu
-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
-Kabupaten Labuhanbatu Utara
-Kabupaten Langkat
-Kabupaten Nias
-Kabupaten Nias Barat
-Kabupaten Pakpak Bharat
-Kabupaten Samosir
-Kabupaten Serdang Bedagai
-Kabupaten Simalungun
-Kabupaten Tapanuli Tengah
-Kabupaten Tapanuli Utara

Level 2
-Kota Padangsidimpuan
-Kabupaten Mandailing Natal
-Kabupaten Nias Selatan
-Kabupaten Nias Utara
-Kabupaten Padang Lawas
-Kabupaten Padang Lawas Utara
-Kabupaten Tapanuli Selatan

Sumatera Barat

PPKM diperpanjang di berbagai daerah dengan level yang berbeda-beda.

“Momentum yang cukup baik harus dijaga. Atas arahan Presiden, maka PPKM Level 4 3 2 diperpanjang hingga 23 Agustus. Terdapat tambahan kab/kota yang masuk level 3, sebanyak 8 kabupaten/kota,” kata Menko Marves Luhut Panjaitan lewat konferensi pers dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (16/8).

Diketahui, PPKM Level 4, 3, dan 2 telah diterapkan di sejumlah daerah selama empat pekan terakhir.

Awalnya pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli lalu usai terjadi lonjakan kasus Covid-19 beberapa pekan setelah lebaran.

Kemudian pemerintah menerapkan PPKM Level 4 pada 20-25 Juli, berlanjut pada 26 Juli-2 Agustus, 3-9 Agustus. Kemudian 10-16 Agustus merupakan perpanjangan keempat, lalu kini diperpanjang lagi.

Di masa PPKM sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan penurunan kasus telah terjadi di Jawa dan Bali.

Namun, daerah-daerah di luar Jawa-Bali harus lebih waspada karena belum mengalami penurunan kasus positif Covid-19.

Sumber: CNN Indonesia

Berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 per Rabu (11/8), kasus positif COVID-19 bertambah hanya 24 orang, jauh menurun dibandingkan dua Minggu belakangan ini. Sedangkan pasien COVID-19 dinyatakan sembuh bertambah 155 orang.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan, perkembangan Covid-19 di Tanjungpinang sekarang ini sangat bagus dari sebelumnya.

“Alhamdulillah, tentu melihat data penambahan dan terutama yang sembuh ini sangat kita syukuri sekali, semoga bisa nol kasus dan bisa sembuh semua,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini terjadi tentunya karena adanya dukungan seluruh instasi terkait, seperti TNI-Polri, FKPD, LSM, Ormas, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat.

“Kalau kita melihat data penambahan kasus, artinya kesadaran masyarakat sudah mulai bagus dalam mentaati protokol kesehatan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Rahma berharap kepada seluruh elemen masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan bisa mengikuti edaran yang sudah diedarkan.

“Saya minta jangan terlena dengan keadaan sekarang. Karena potensi penularan Covid-19 ini masih berbahaya,” tuturnya.

Menurut Rahma, apabila seluruh masyarakat bisa saling bahu membahu untuk membasmi Covid-19 ini, tentunya PPKM Tanjungpinang bisa turun level terendah.

“Sekarang sudah turun level 3, dan pengaturan operasional pun sudah sebagian dilonggarkan. Tapi kepuasan kita apabila keadaan bisa normal seperti sediakala. Semoga virus ini bisa hilang,” tukasnya.

Pasalnya, kegiatan tersebut telah memunculkan kerumunan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Novel Bamukmin mengatakan, Presiden Jokowi harus diproses hukum sama seperti kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Jokowi harus diproses hukum karena yurisprudensinya sudah jelas dengan IB HRS divonis delapan bulan penjara,” kata Novel dilansir barometerrakyat.com dari jpnn, Rabu (11/8).

Novel menegaskan, tindakan Presiden Jokowi yang menimbulkan kerumunan bukan kali ini saja, sehingga harus diproses hukum supaya memberikan efek jera.

“Harus diberikan efek jera apalagi saat ini masih ketat perberlakuan PPKM sehingga ulah Jokowi sangat fatal dan tindakan tersebut jelas melecehkan aturan prokes juga aturan hukum yang ada,” ujar Novel.

Eks pentoalan FPI itu menilai perbuatan mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat, yang selama ini terus dituntut menerapkan prokes secara ketat.

“PPKM Level empat harus dicabut karena Jokowi sudah melakukan kerumunan dengan sengaja,” pungkas Novel Bamukmin.

Sumber: JPNN

Pengaturan syarat perjalanan domestik termasuk transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat udara pun diperbarui.

Ketentuannya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 Wilayah Jawa dan Bali.

Disebutkan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin dengan minimal vaksinasi dosis pertama.

Selain itu, pengguna pesawat juga harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 dari tes PCR (H-2).

Sedangkan pengguna mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut menunjukkan tes Antigen (H-1).

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa-Bali atau
keberangkatan dari Jawa-Bali ke luar
Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk
transportasi dalam wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek.

Sementara itu, untuk perjalanan dengan pesawat udara antarkota atau kabupaten di dalam Jawa-Bali hanya dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua.

Sedangkan, mereka yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama harus menunjukkan hasil negatif PCR (H-2).

Namun, ketentuan memiliki kartu vaksin dikecualikan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.

Sumber: Republika

Wali Kota Tanjungpinang Rahma telah mengeluarkan surat edaran nomor 443.1/1080/6.1.01/2021 tentang PPKM Level 3 di Tanjungpinang tertanggal 10 Agustus 2021.

Dirangkum barometerrakyat.com dari edaran tersebut, ada sejumlah aturan diperlonggar diantaranya pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pemelajaran jarak jauh.

Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimum 50 persen, kecuali untuk sekolah luar biasa SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimum 62 persen sampai dengan 100 persen dengan menjaga jarak minimum 1,5 meter dan maksimum lima peserta didik per kelas.

Sedangkan ketentuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kapasitas maksimum 33 persen dengan menjaga jarak minimum 1,5 meter dan maksimum lima peserta didik per kelas.

Kemudian, kegiatan di perkantoran diberlakukan 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen bekerja di kantor dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industi strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan proyek vital nasional dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Selanjutnya, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan boleh buka dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 wib dan kapasitas pengunjung 50 persen.

Kemudian, rumah makan, kafe, warung makan, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, food truck, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul
22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen dan menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker, serta mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer. Ini

Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, pedagang asongan, pasar loak, dan lainnya juga diizinkan buka dengan protokol kesehatan.

Luhut mengatakan PPKM terbukti efektif dalam menekan kasus COVID-19, namun masih ada daerah yang berisiko tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto membeberkan 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang akan turut menerapkan PPKM level 4 karena dianggap paling berisiko.

“Ini adalah level 4 karena risikonya masih risiko tinggi. Di luar Jawa level 4 ada 132 kabupaten/kota, namun 45 kabupaten/kota kita tingkatkan…,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Daftar 45 kabupaten/kota paling berisiko tersebut adalah:

1. Kota Banjarbaru
2. Kota Balikpapan
3. Pringsewu
4. Kota Pekanbaru
5. Bengkulu Utara
6. Kutai Kartanegara
7. Kutai Timur
8. Kota Palu
9. Tanah Laut
10. Bangka
11. Tulang Bawang Barat
12. Kota Banjarmasin
13. Lampung Timur
14. Siak
15. Kota Bandar Lampung
16. Kota Tarakan
17. Tanah Bumbu
18. Rokan Hulu
19. Banggai
20. Batanghari
21. Kota Makassar
22. Kota Dumai
23. Lampung Selatan
24. Paser
25. Barito Kuala
26. Poso
27. Kota Palembang
28. Kota Jayapura
29. Kota Medan
30. Kota Banda Aceh
31. Kota Kupang
32. Kota Palangkaraya
33. Merangin
34. Ende
35. Kota Pematangsiantar
36. Sumba Timur
37. Kotabaru
38. Kota Manado
39. Minahasa
40. Luwu Timur
41. Kota Padang
42. Kota Samarinda
43. Lampung Barat
44. Kota Jambi
45. Sikka

Sumber: Detikcom

Lalu apakah sudah waktunya kegiatan ekonomi dilonggarkan setelah PPKM berakhir 9 Agustus nanti? Atau malah perlu diperpanjang lagi kebijakan tersebut?

Dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Sabtu (7/8), Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh pada tingkat penyebaran COVID-19.

Setelah PPKM darurat dan PPKM level ini, dia melihat sudah ada penurunan kasus namun jumlahnya masih tinggi daripada gelombang satu.

“Jadi kalau dilonggarkan sebenarnya berisiko pandeminya bisa meningkat lagi (third wave), dan itu akan berpotensi akan membahayakan pemulihan ekonomi ke depan. Apalagi program vaksinasi masih berjalan lambat,” kata Faisal.

Dia menilai, PPKM level ini ada baiknya diperpanjang dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19.

Namun tidak dapat dipungkiri, dampak buruk akan terjadi bagi sektor ekonomi terutama bagi masyarakat bawah yang mengalami penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

“Kalau melihat kondisi pandemi sampai dengan hari ini sebaiknya memang diteruskan, dalam jangka pendek memang akan berdampak buruk bagi ekonomi, masyarakat dan pelaku usaha, tapi dalam jangka panjang lebih baik untuk perekonomian, supaya pemulihan ekonominya lebih pasti dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset Core Piter Abdullah menilai, PPKM berlevel perlu dilanjutkan asalkan disesuaikan dengan penurunan yang terjadi di daerah masing-masing.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujar Effendi dilansir dari detikcom, Sabtu (31/7).

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” lanjutnya.

Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown.

Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Hanya, kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya ‘0’ dan cenderung minus.

“PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja,” tukas Effendi.