Dalam kasus tersebut KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Umar Saleh.

“Setelah Tim Jaksa mempelajari kelengkapan berkas perkara tersangka AS (Apri Sujadi) dkk dan disimpulkan telah lengkap maka dilaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti oleh Tim Penyidik kepada Tim Jaksa,” ujar Plt Juru Bicara KPK dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Selanjutnya, kata Ali, JPU memiliki waktu selama 14 hari dalam menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun untuk penahanan kedua tersangka selanjutnya, sudah berpindah menjadi kewenangan jaksa penuntut.

“Penahanan dilanjutkan lagi oleh Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan, sampai nanti tanggal 28 Desember 2021,” ucapnya.

Ia menambahkan, Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, sedangkan Muhammad Saleh Umar ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Apri Sujadi,Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Saleh Umar.

“Untuk melengkapi berkas perkara tersangka AS dkk, Tim Penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan saksi atas nama Hendra Asman untuk hadir pada Rabu (8/12/2021) bertempat di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” ujar Ali Fikri dalam keteranganya, Senin (6/12).

Ia menambahkan, pihaknya berharap saksi dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan tersebut.

Sebelumnya, Apri Sujadi dan M. Saleh Unar diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

“Selama proses penyidikan, Tim Penyidik menerima adanya pengembalian uang dari beberapa pihak yang nilainya mencapai Rp3 Miliar dan masih akan terus didalami lebih lanjut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dalam keterangannya, Jumat (3/12).

KPK mengharapkan pemulihan aset yang didapatkan dari penanganan perkara ini sehingga dapat menjadi pemasukan bagi kas negara.

“Dugaan adanya pihak-pihak lain yang juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya akan didalami oleh Tim Penyidik melalui alat bukti yang sejauh ini sudah dikumpulkan,” ucapnya.

Sejauh ini penyidik KPK baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut yakni Apri Sujadi Bupati Bintan nonaktifkan dan Muhammad Saleh Umar Plt Kepala BP Kawasan Bintan.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

“Mengenai dugaan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas dugaan perbuatan tersangka AP (Apri Sujadi) dkk ini yang mencapai Rp250 Miliar, hal ini tentu akan di buktikan didepan persidangan,” ungkapnya.

Pada Jumat (26/11), penyidik KPK memeriksa dua orang saksi untuk tersangka Apri Sujadi di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat.

Keduanya yakni Rizki Bintani Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan / Ajudan Bupati Bintan Periode 2016-2021 dan norman dari pihak swasta.

“Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka Apri Sujadi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Nurdin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Mochamad Saleh Umar.

Pemeriksaan terhadap Nurdin dilakukan untuk mendalami peran mantan Gubernur Kepri yang turut menyetujui kuota rokok yang diajukan Bupati Bintan Apri Sujadi.

“Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS (Apri Sujadi) dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya.

Nurdin yang juga mantan Bupati Karimun saat ini masih menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin terkait perkara suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Kepri.

Selain Nurdin, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi dari pejabat Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan pihak swasta secara maraton di Polres Tanjungpinang sejak Senin, 8 November 2021 lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami perintah tersangka Apri Sujadi untuk mendapatkan fee dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol.

Lis diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018.

Lis yang juga anggota DPRD Kepri tiba di ruangan pemeriksaan sekira pukul 12.50 dan baru keluar ruangan pemeriksaan sekira pukul 15.45 wib.

Lis mengaku ditanya penyidik KPK terkait fungsi Dewan Kawasan perdagangan bebas di Pulau Bintan.

“Ditanya terkait dengan permasalahan di Bintan, apakah masuk dalam Dewan Kawasan atau tidak. Tapi ya memang tidak ada, soal kuota rokok juga ditanyakan,” ujarnya.

Lis menyampaikan, bahwa dirinya sebagai Dewan Kawasan tidak pernah sama sekali bertemu dengan para pengusaha, apalagi melakukan rapat terkait membahas kuota rokok.

“Boro-boro ketemu, rapat aja tidak pernah. Yang jelas seputar tugas, trus apakah ada pembagian tugas, saya jawab tidak ada. BP kawasan ini ada tapi memang kayak tidak ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Politisasi PDI Perjuangan ini diperiksa terkait kasus korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka Apri Sujadi.

Dalam keterangan resmi KPK, Lis diperiksa kapasitas sebagai Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Selain Lis, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Syamsul Bahrum Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Selanjutnya, Boy Herlambang Anggota Polri, Norman dari pihak swasta dan Nurdin Basirun mantan Gubernur Kepulauan Riau.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL