Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejati Kepri J. Simanullang menjelaskan,
Kasi Pidsus, diduga bertemu dengan pihak berkepentingan dalam kasus yang tengah ditangani Kejari Tanjungpinang.

Menurutnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Terlebih pertemuan itu dilakukan di luar jam kerja.

“Kalau jam kerja itu boleh karenakan tujuannya jelas, kepentingannya jelas. Kalau inikan sudah di luar jam kantor,” ujarnya belum lama ini.

Ia menyampaikan, Dasril akan diberikan sanksi disiplin. Sejauh ini proses pemeriksaan terhadap Dasril, telah dilakukan.

“Serahkan saja semuanya pada kami. Akan ada tindakan dari kami. Ada pelanggaran disiplin,” tegasnya.

Diketahui, Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang, Dasril dilaporkan atas dugaan menerima suap dari salah seorang saksi dugaan korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh tahun 2020 di Kawasan Senggarang senilai Rp 35 miliar.

Tim Bidang Intelijen kemudian melakukan klarifikasi. Hasilnya belum ditemukan unsur pemerasan namun hanya pinjam meminjam uang.

Hasil klarifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Bidang Pengawasan Kejati Kepri untuk dilakukan inspeksi kasus.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Dasril mengatakan, pihaknya telah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau untuk menghitung kerugian negara kasus tersebut.

“Kita sudah menyurati BPKP Kepri,” kata Dasril saat dihubungi, Kamis (10/6).

Selain itu, lanjutnya, Kejari juga menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta keterangan ahli dalam perkara ini.

“Ahli terkait BUMD, sudah kita surati dan telah dikirim melalui email maupun kantor pos,” tambahnya.

Menurutnya, dalam penyidikan kasus itu penyidik telah memeriksa puluhan saksi diantaranya Pimpinan dan mantan pimpinan BUMD Tanjungpinang.

“Lebih kurang sekitar dua puluhan lebih saksi kita telah periksa,” ucapnya.

Diketahui, Kejari Tanjungpinang telah meningkatkan dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu.

Kerugian negara dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp900 juta.

Tiga posisi jabatan struktural kini telah terisi dan telah dilakukan upacara serah terima jabatan di Aula Kejari Tanjungpinang, Kamis (29/4).

Jabatan strategis Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang kini dijabat oleh Dasril.

Sebelumnya Dasril menjabat sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Sarolanun, Jambi.

Dasril mengganti Aditya Rakatama yang dimutasi menjadi Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo.

Sementara Kasi Pidana Umum dijabat oleh Sudiharjo sebelumnya menjabat Kasi Barang Bukti Kejari Sukabumi. Ia mengantikan pejabat lama Wawan Rusman yang kini menjabat sebagai Kasi Ekonomi Bidang Intelijen Kejati Banten.

Sedangkan Kasubag Pembinaan dijabat oleh Andriansyah sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pidsus Tanjung Balai Karimun, ia mengantikan Saud Halomoan yang kini menjabat sebagai Kasi Pemeriksaan Kejati Kepri.

Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono berharap pejabat baru dapat memberikan perubahan yang lebih baik dari dari pejabat sebelumnya.

“Tantangan kedepan mungkin lebih kompleks harus ada inovasi sehingga bisa beradaptasi dengan kondisi baru,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan kepada Kasi Pidsus yang baru untuk menyelesaikan kasus korupsi yang belum terselesaikan sebelumnya.

“Saya berharap pejabat lama sukses ditempat yang baru dan memberikan warna ditempat yang baru seperti apa yang sudah dilakukan di Tanjungpinang,” imbuhnya.