Surat keluhan itu pun ditujukan kepada Kompolnas RI, Kadiv Humas Mabes Polri, dan Polda Kepri.

Jurnalis mengeluhkan kepemimpinan Kapolres Tanjungpinang sejak menjabat Oktober 2020 lalu hingga sekarang kurang berkomunikasi dengan para jurnalis.

Bahkan, informasi untuk bahan pemberitaan jurnalis melalui Humas, Kasat Narkoba, serta Kasat Reskrim terbatas harus persetujuan Kapolres dahulu.

Dalam surat tersebut juga meminta perhatian dari Kompolans RI untuk dapat mengevaluasi Kapolres Tanjungpinang.

Ketua AJI Tanjungpinang, Jailani menyampaikan, AJI Tanjungpinang menyangkan Kapolres Tanjungpinang yang kurang komunikatif dan terkesan tidak menghormati dan mendukung kinerja-kinerja jurnalis di lapangan.

Padahal menurut Jailani, jurnalis sudah bekerja sesuai dengan koridor yang ada. Seharusnya dengan adanya UU keterbukaan informasi, kerja-kerja jurnalis mendapatkan dukungan tentunya.

“Kita menyangkan tentunya, ada figur-figur publik yang tidak mendukung kerja-kerja jurnalis di lapangan. Seharusnya ini di evaluasi oleh oleh pimpinan diatas,” ujarnya.

Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan, Zakmi menyebutkan, bahwa Kepri ini dalam survei terkait informasi publik tertinggi di Indonesia. Sangat disayangkan bila ada aparatur pemerintahan yang tidak komunikatif terhadap jurnalis.

“Apalagi Tanjungpinang ini Ibu Kota Provinsi Kepri. Sangat memalukan bila ada aparatur pemerintahan atau pejabat di kepolisian yang tidak terbuka,” ujarnya.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua minggu mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020.

Sasaran operasi tersebut yakni kelengkapan surat-surat kendaraan, pengunaan helm SNI, melawan arus, pengunaan sefty belt, pengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang, mengunakan handpone saat berkendara, melebihi kecepatan dan pengendara bawah umur.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando melalui Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Teuku Fazrial Kenedy menyampaikan bahwa operasi Zebra Seligi kali ini akan berbeda dari kegiatan–kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19.

Kepolisian mengutamakan tindakan preemtif dan preventif untuk menjaga ketertiban lalu lintas.

Termasuk sosialisasi dan pendidikan berlalu lintas yang benar kepada masyarakat.

“Operasi Zebra Seligi 2020 saat pandemi ini, memiliki metode dan pendekatan berbeda karena polisi akan lebih mengutamakan edukasi dan imbauan ke masyarakat” terang Kasat Lantas Polres Tanjungpinang.

“Selain imbauan dan edukasi mengenai lalu lintas, anggota di lapangan juga akan menyampaikan imbauan mengenai protokol kesehatan, upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalulintas diwilayah hukum Polres Tanjungpinang dan tentu nya dimasa pandemi covid-19 ini kita semua dapat mematuhi protokol Kesehatan saat berkendara,” ungkap Kapolres.

Ia berharap masyarakat Kota Tanjungpinang tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan protokol kesehatan saat berkendara untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Redaksi

Aksi puluhan mahasiswa dilakukan di depan Kantor Gubernur Kepri. Dalam aksi tersebut mahasiswa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR beberapa pekan lalu.

Kapolres mengatakan, ia baru pertama kali bertugas sebagai Kapolres Tanjungpinang bertanggungjawab melindungi dan melayani masyarakat.

“Saya datang kesini langsung disambut demo seperti ini, saya orang dari Jawa. Disambut seperti ini saya ucapkan terimakasih,” kata Kapolres saat berdialog dengan mahasiswa.

Ia menyampaikan, Pjs Gurbernur Kepri Bahtiar Baharuddin tidak bisa menemui mahasiswa. Karena, kata dia, Pj tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis.

“Saya sampaikan saya memahami kondisi pak gubernur, Pjs tidak bisa mengambil keputusan yang strategis,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada mahasiswa untuk membubarkan diri untuk mencegah penularan COVID-19 yang tengah mewabah.