Pernyataan itu merespons tindakan pemerintah menangani ketegangan RI dengan China di perairan Natuna.

Susi mengatakan penanganan kasus tersebut hanya perlu konsistensi menjalankan amanat Undang-undang Perikanan.

“Yang diperlukan hanya berpatroli secara rutin dan kontinu dari semua instansi negara yang bertugas di situ untuk memastikan hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga. Ada yang melanggar, ya hukum, tidak perlu drama,” kata Susi dilansir CNN Indonesia.

Susi menghargai niatan pemerintah menerjunkan TNI Angkatan Laut lengkap dengan kapal perang dan jet tempur.

Namun menurutnya menjaga hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hanya perlu konsistensi menjalankan undang-undang.

Dia mengatakan Indonesia diberkati regulasi yang baik, yaitu UU Perikanan.

Aturan itu menyebut KKP punya wewenang membakar atau menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.