“Kerugian negara Rp 2,5 miliar dari tahun 2013 sampai 2015,” kata Kepala Seksi Penuntutan Kejati Kepri Dodi Gazali Emil kepada awak media.

Ia menjelaskan, kasus ini sudah lama dilakukan penyelidikan dan sempat tertunda kerana pandemi COVId-19.

“Ini adalah perkara tindak pidana pajak pertama dari Kanwil Kepri, mudah-mudahan ini menjadi gugahan bagi mereka yang merupakan wajib pajak mematuhi ketentuan pajak tersebut,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan selain pelimpahan tersangka, pihaknya juga menerima barang Bukti, seperti dokumen SPT dan laporan keuangan dari kewajiban pajak tersangka.

Ditempat yang sama, jaksa koordinator tindak pidana khusus Kejati Kepri Sukamto mengatakan, tersangka dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan cara sengaja menutup-nutupi atau menyembunyikan kegiatan administrasi PT Extel Communication,” jelasnya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Kepri, Affan Nuruliman mengungkapkan, modus tersangka tidak melaporkan SPT dengan sebenarnya.

Jadi tersangka ini memiliki beberapa lokasi tempat usaha, tetapi yang dilaporkan hanya sebagian saja.

“Jadi dikantor pajak sekarang sudah tidak banyak lagi kewajiban memakai manual semua elektronik, jadi kalau ada wajib pajak yang mengakui jual 100 secara elektronik ketahuan,” ungkapnya saat melimpahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Negeri Bintan, Rabu (11/11).

Akibat perbuatan tersangka, lanjut Slamet, terjadi kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 2.597.299.199.

Tersangka A dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditamabahkan dalam UU No16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.