Pantauan di lokasi, rumah duka yang berada di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Timur, sudah dipadati pelayat.

Jenazah korban tiba di rumah duka sekira pukul 19.35 Wib. Isak tangis keluarga dan sahabat, mewarnai kedatangan jenazah korban.

Pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis dan merasakan kesedihan mendalam atas kepergian korban. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan empat orang anak.

Kakak korban, Asmi mengatakan, jenazah korban langsung dimakamkan malam ini.

“Langsung dikebumikan malam ini di pemakaman keluarga,” ujar Asmi saat diwawancarai awak media sebelum kedatangan jenazah korban.

Diketahui, korban berangkat bersama rombongan PMI ilegal lainnya dengan menggunakan speed boat melalui pelabuhan tidak resmi di Berakit, Bintan pada Kamis (20/01) dini hari.

Ada 27 tujuh orang yang menumpangi speed boat tersebut. Speed boat itu karam dan terbalik di Perairan Teluk Ramunia Sungai Rengit, Johor Bahru, diduga akibat cuaca buruk.

Akibat kejadian itu, lima orang dilaporkan meninggal dunia, salah satu merupakan korban.

Pihak keluarga kaget setelah menerima informasi kecelakaan yang menewaskan korban. Sebab sebelum berangkat, korban berpamitan kepada orang tua berangkat ke negara jiran melalui jalur resmi.

Adik korban, Pandi mengatakan, pihaknya menerima informasi korban telah meninggal dunia dari pihak keluarga Fatmawati. Korban berangkat dari Kampung Bugis ke Malaysia bersama dengan Fatmawati. Menurutnya, Fatmawati selamat dalam peristiwa tersebut.

“Disitu langsung kaget, kami mulai cari info-info. Ada tetangga kakak yang abangnya warga negara Malaysia, jadi tanya disana memang betul kejadiannya,” ujarnya ditemui di rumah duka, Sabtu (22/1/2022) sore.

Pihak keluarga juga dikirim foto-foto setelah peristiwa naas tersebut. Ia mengatakan, pihak keluarga dapat mengenali korban melalui celana dan baju yang dikenakan.

“Baju dan celana yang sama itulah, digunakan pas pamit dengan orang tua,” ucapnya.

Ia menyampaikan, korban pamit kepada orang tua pada hari Rabu untuk berangkat ke Malaysia melalui jalur resmi. Korban mengaku berangkat ke Malaysia melalui Batam dan akan dijemput seseorang melalui Pelantar II Tanjungpinang.

“Kita seperti dikelabui, bingung juga, dia bilang ‘kami berangkat terang (jalur resmi) jadi tenang aja, kami kesana niat kerja’,” ucapnya meniru kata-kata korban saat berpamitan.

Pihak keluarga pun, lanjutnya, mengizinkan karena korban mengaku melalui jalur resmi. Selain itu, keluarga mengizinkan karena suami korban berada di Malaysia dan merupakan warga negara Malaysia.

“Mungkin karena suaminya orang sana ya sekalian mau jumpa,” ucapnya.

Diketahui, pembangunan tersebut menggunakan Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp34 miliar.

Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono mengatakan, penyidik telah selesai melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut.

Dari penyelidikan itu, kata Joko, ditemukan alat bukti yang cukup dan pihaknya telah menaikan ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan maka perkara ini kita naikan menjadi penyidikan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (1/9).

Ia menjelaskan, pihaknya akan kembali memanggil para saksi yang telah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan.

Menurutnya, saksi yang diperiksa diantaranya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor, mandor, Satuan Kerja (Satker) Kementrian Pekerjaan Umum Provinsi Kepri dan pihak lain terlibat.

“Ada puluhan saksi yang akan kita periksa kembali,” ucapnya.

Nota kesepakatan bersama tentang Kerjasama Dukungan Penanganan Permukiman Kumuh tersebut dilaksanakan secara daring oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma bertempat di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota, Jum’at (27/8).

Dalam sambutannya, Rahma mengatakan bahwasalah satu upaya strategis Kementerian PUPR dalam pengurangan pemukiman kumuh perkotaan adalah melalui prinsip kolaborasi, yaitu mengintegrasikan berbagai sumber daya dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan permukiman layak huni.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat antusias menyambut sistem kolaborasi ini karena dapat membantu mengatasi permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang, mengingat minimnya anggaran daerah yang mana kondisi keterbatasan ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19,” ucap Rahma.

Rahma juga menambahkan, selama beberapa tahun ini Pemko Tanjungpinang telah berhasil melakukan berbagai upaya kolaborasi dalam rangka pengurangan luas pemukiman kumuh.

Keberhasilan ini dapat dilihat melalui data capaian tiap tahun pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

“Pemko Tanjungpinang sangat berharap keberhasilan pelaksanaannya akan mengikuti keberhasilan kolaborasi-kolaborasi sebelumnya, dan dapat membantu mengurangi luas permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang yang masih tersisa 218,39 hektar,” tambah Rahma.

Rahma menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah memprakarsai kolaborasi ini, dan kepada PT. SMF yang telah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pembenahan terhadap rumah kumuh menjadi layak huni.

“Semoga setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, semua pihak yang terkait kerjasama dan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan di lapangan dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga dapat mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai kota dan permukiman dan inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” tutup Rahma.

Nelayan disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Borman Sirait.

Ketua Nelayan Kampung Bugis, Hanafi mengatakan, pihaknya memiliki kendala dalam proses pengurusan rekomendasi.

Ini disebabkan banyaknya berkas yang harus disiapkan.

Menurutnya, pihaknya membeli BBM jenis solar per liter sekitar Rp 8.000 sampai Rp 8.500

“Jika menggunakan rekomendasi tersebut hanya membayar Rp 5.150 rupiah,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga dihadiri Kepala Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang, Raja Khairani serta perwakilan Dinas Perhubungan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, pihaknya berjanji siap memfasilitasi sampai dengan terbitnya rekomendasi tersebut.

Bahkan, dalam upaya memberikan pemahaman terkait prosedur siap memberikan sosialisasi dengan mengandeng narasumber dibidangnya.

Yang terpenting, katanya, sekarang para nelayan sudah bisa mengurus rekomendasi dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

“Inj perlu ada sosialisasi. Sehingga para nelayan mengetahui ada rekomendasi BBM bersubsidi bagi para nelayan,” ungkap Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Sahrul