Terbaru sebanyak 45 tokoh yang terdiri dari guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI menggalang petisi untuk mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN.

Sejumlah nama beken tergabung dalam gerakan tersebut. Di antaranya cendekiawan muslim sekaligus pelopor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta Azyumardi Azra, mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, ekonom senior Faisal Basri, hingga akademisi sekaligus mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Azyumardi membenarkan keterlibatan dirinya dalam petisi tersebut.

“Ya. Itu pada dasarnya Petisi Keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Jokowi untuk tidak membangun IKN baru,” ujar Azyumardi melansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (5/2).

Petisi itu diprakarsai oleh Narasi Institute. Berdasarkan pantauan pukul 13.03 WIB, petisi sudah ditandatangani oleh 4.600 orang.

Para inisiator yang terdiri dari 45 tokoh tersebut mengajak warga agar mendesak Presiden menghentikan rencana pemindahan IKN.

Mereka menganggap rencana tersebut tidak tepat karena di tengah pandemi Covid-19 kondisi rakyat dalam keadaan sulit. Artinya, menurut mereka, rencana memindahkan IKN tidak mempunyai urgensi.

“Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN,” tulis petisi tersebut.

Para inisiator meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap bijak dengan tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai mega proyek tersebut. Mereka mengingatkan bahwa banyak infrastruktur termasuk sekolah di sejumlah daerah masih buruk.

“Proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.”

“Karena itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut.”

Adapun 45 orang yang menjadi inisiator petisi ini yakni:

1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono
2. Prof. Dr. Azyumardi Azra
3. Prof. Dr. Din Syamsuddin
4. Dr. Anwar Hafid
5. Prof. Dr. Nurhayati Djamas
6. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied
7. Mayjen Purn Deddy Budiman
8. Prof. Dr. Busyro Muqodas
9. Faisal Basri MA
10. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri
11. Prof. Dr. Widi Agus Pratikto
12. Prof. Dr. Rochmat Wahab
13. Jilal Mardhani
14. Dr. Muhamad Said Didu
15. Dr. Anthony Budiawan
16. Prof Dr. Carunia Mulya Firdausy
17. Drs. Mas Ahmad Daniri MA
18. Dr. TB. Massa Djafar
19. Abdurahman Syebubakar
20. Prijanto Soemantri
21. Prof Syaiful Bakhry
22. Prof Zaenal Arifin Hosein
23. Dr. Ahmad Yani
24. Dr. Umar Husin
25. Dr. Ibnu Sina Chandra Negara
26. Merdiansa Paputungan SH, MH
27. Nur Ansyari SH, MH
28. Dr. Ade Junjungan Said
29. Dr. Gatot Aprianto
30. Dr. Fadhil Hasan
31. Dr. Abdul Malik
32. Achmad Nur Hidayat MPP
33. Dr. Sabriati Aziz M.Pd.I
34. Ir. Moch. Najib YN, MSc
35. Muhamad Hilmi
36. Dr.Engkur, SIP, MM
37. Dr. Marfuah Musthofa
38. Dr. Masri Sitanggang
39. Dr. Mohamad Noer
40. Ir. Sritomo W Soebroto MSc
41. M. Hatta Taliwang
42. Prof Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS
43. Reza Indragiri Amriel
44. Mufidah Said SE MM
45. Ramli Kamidin

Sumber: CNN Indonesia

Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota baru dinilai terlalu luas.

Dikutip Barometerrakyat dari INews.id, Jumat (13/3), Jokowi mengatakan, lahan yang digunakan untuk ibu kota pada tahap awal sebesar 40 ribu ha sementara 110 ribu ha akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang.

BACA : Presiden Jokowi Izinkan Aset Negara Dikelola Asing

Sisanya 30 ribu rencananya akan dijual. Namun, mantan Wali Kota Solo itu menyebut, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti.

Jokowi yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.

“Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp2 juta per meter, maka pemerintah akan mendapat Rp600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp3 juta per meter. Kita sudah mendapat Rp900 triliun,” katanya.

BACA : Ada Kredit Murah Untuk Petani Tahun Ini, Jokowi: Itu Manfaatkan

Jokowi menyebutkan, pemerintah tengah mengkaji harga pasti lahan tersebut. Selain itu, badan otoritas khusus juga akan dibentuk yang bertugas mengatur mekanisme penjualan tanah.

Seperti yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur ini, seorang anak inisial Sn (15) tidak pulang sejak, Senin (6/11). Merasa khawatir, ibunya Dewi (34) langsung kesana kemari mencari kebereradaan anak gadisnya itu.

Dewi curiga, anaknya berada di rumah seorang pria, yang pernah jalan bersama putrinya, lalu bersama kepolisian, Dewi lantas mendatangi rumah pria, yang tak lain tetangganya sendiri.

Kaget bukan kepalang, Dewi dibuat murka saat melihat anaknya bersama seorang laki-laki Sabarius (18) dalam kamar sedang ‘bugil’, Selasa (7/11) dini hari. Kini Sabarius harus meringkuk dipenjara.

“Benar. Di dalam kamar, didapati putrinya dan pelaku (Sabarius) sedang berduaan di dalam kamar,” kata Kapolsekta Samarinda Utara Kompol Ervin Suryatna, dalam penjelasannya kepada wartawan di kantornya seperti dilansir Merdeka.com, Rabu (8/11).

Saat diintrograsi, Sn mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan Sabarius sejak 9 Agustus 2017 di tiga tempat berbeda.

Saat penagkapan pelaku polisi juga mengamankan barang bukti celana dalam korban, kain seprei dikamar pelaku. Selain itu, polisi juga akan melakukan visum kepada Sn.

Dia dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sementara Sabarius mengaku Sn adalah kekasihnya. Ia mengaku sudah 9 bulan berpacaran. “Waktu tepergok itu, kami habis melakukan itu (hubungan suami istri),” aku Sabarius. (Merdeka.com)