“Tidak usah khawatir, kita pasti netral,” kata Ahelya saat konferensi pers memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-60 di Kejari Tanjungpinang, Rabu (22/7).

Dia menjelaskan, salah satu sikap netral seperti tidak akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang diterima dari masyarakat yang melibatkan pasangan calon yang mengikuti Pilkada.

“Kita tidak mau ditunggai kepentingan politik. Intinya kita tidak ingin merugikan atau menguntungkan pasangan calon yang mengikuti Pilkada,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu setelah Pilkada selesai dilaksanakan.

“Tetap kita tindaklanjuti, tapi setelah Pilkada selesai,” ucapnya.

SAHRUL

Mereka yang diperiksa yakni Kepala Inspektorat Tengku Dahlan dan Yudi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Keduanya diperiksa jaksa untuk mendalami kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar.

Kepala Seksi Intelijen Rizky Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan saksi sebagai tindak lanjut penyidikan yang dilakukan Kejari Tanjungpinang.

Menurutnya, kedua saksi diperiksa dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan puluhan pertanyaan yang diajukan.

“Untuk Yudi, ditanyain seputar pengetahuannya atas dugaan korupsi pajak BPHTB yang disetorkan sejumlah wajib pajak ke BP2RD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dijadwalkan akan memeriksa empat saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, pihaknya akan memeriksa empat saksi pada Kamis, 9 Januari 2020 mendatang.

“Sudah kita tandatangan, surat pemangilan sudah kita layangkan,” ujar Ahelya kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (7/1).

Ahelya menambahkan, empat saksi diperiksa yakni dari dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Tidak benar, yang ada kejaksaan melaksanakan tugas TP4D mendampingi dan mengawal dari awal sampai penyerahan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan. Itu kami laksanakan berdasarkan permintaan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Barometerrakyat.com melalui sambungan telepon, Rabu (31/5)

Namun, lanjut Herry dari pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu apakah bawahannya ini terlibat atau tidak, sebagaiman yang dituduh oleh Ketua Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kepulauan Riau (Kepri) Andi Cory.

“Nanti akan kami (Kejari Tanjungpinang) pelajari,” pungkasnya

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kepulauan Riau (Kepri) Andi Cory ngamuk didepan kantor Layanan Pengadaan Secaraa Elektronik (LPSE), Jalan Raja Haji Fisabilliah Kilometer 8 atas, Selasa (30/5)

Ia menduga dalam pelelangan proyek milik Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang ada intervensi dari oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang untuk memenangkan oknum-oknum tertentu.

Dirinya mengakui oknum yang melakukan intervensi berinisial AN.

“Ancaman dan bukti-bukti intervensi untuk memenangkan proyek oknum Jaksa ini sudah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Saya minta ketegasan ketua LPSE,” ujar Cory dengan nada tinggi.