“Awal saya bertemu GM PLN Riau Kepri Pak Hartono, saya menguraikan ketersediaan listrik di desa-desa, di titik-titik yang belum teraliri listrik PLN. Setelah Pak Hartono, saya datangi pula Manajer PLN UP3 Tanjungpinang Pak Suharno, saya nggak gengsi datang ke kantor beliau, kita datang baik-baik, cakap baik-baik, orang pun kasih” kata Gubernur Ansar saat meresmikan 10 Desa Berlistrik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 di Desa Baran Kabupaten Lingga, Rabu (7/4)

Gubernur Ansar pun menunjukkan totalitasnya dengan memantau langsung dan meresmikan pengaliran listrik PLN dengan menyalakan sekring meteran di 7 Desa berbeda pulau di Kabupaten Lingga.

Adapun desa yang dikunjungi adalah Desa Tg. Kelit, Desa Laboh, Desa Mamut, Desa Tg. Lipat, Desa Baran, Desa Temiang dan Desa Pulau Duyung. Adapun Desa Suak Buaya dan Pasir Panjang serta satu di Kab. Karimun yaitu Desa Tulang akan dihubungi melalui sambungan telepon.

Di setiap desa yang dikunjungi, Gubernur Ansar disambut antusias oleh warga yang telah lama memimpikan desa mereka dialiri listrik PLN. Gubernur Ansar pun dengan bangga menyampaikan bahwa dengan dialirinya listrik PLN, maka warga desa dapat lebih menghemat pengeluarannya.

“Saya kira dengan masuknya listrik PLN ini, akan menghemat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik dari yang sebelumnya memakai listrik desa dapat menghabiskan sekitar 300 ribuan perbulan, dengan listrik PLN mungkin hanya 100 ribuan, alhamdulillah masa hidup listrik juga lebih panjang, selama 14 jam dari yang sebelumnya hanya 5 jam. Nanti kalau semua desa di sudah teraliri listrik, upaya selanjutnya adalah bagaimana agar listrik dapat hidup full 24 jam” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Ansar menyampaikan kendala yang dihadapi sebelumnya untuk mewujudkan Kepri Terang adalah warga desa belum mampu membayar biaya penyambungan listrik baru.

“Saya mencari solusi dan meminta Kadis ESDM bertemu dengan perusahaan-perusahaan tambang di Lingga. Alhamdulillah mereka senang hati membantu dengan dana kesejahteraan masyarakat, dana tersebut langsung ditransfer ke PLN tanpa perantara Pemprov Kepri. Sekarang pun dananya masih bersisa dan di awal Mei akan kita tambah lagi 4 desa berlistrik. Targetnya 100 persen desa berlistrik di akhir 2021” kata Gubernur Ansar bersemangat.

Pada kesempatan itu Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasinya kepada PLN, dengan terlistrikinya 10 Desa tersebut telah meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Kepulauan Riau. Hingga April 2021, RDB Kepulauan Kepri telah mencapai 93,75% dan Rasio Elektrifikasi PLN sebesar 98,65%.

Gubernur Ansar juga mengharapkan produktivitas yang meningkat dari warga dengan durasi listrik menyala yang lebih lama.

“Saya inginnya ibu-ibu dapat menghabiskan waktu dengan adanya listrik ini untuk berbuat yang produktif, seperti memproses hasil laut menjadi kerupuk, dan banyak lagi hal lain yang bernilai ekonomis. Saya juga menghimbau warga, bahwa pembangunan infrastruktur penunjang desa berlistrik ini biayanya besar, maka mari kita sama-sama menjaga aset-aset ini” kata Gubernur Ansar.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Hartono dalam laporannya menjelaskan pembangunan jaringan listrik meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 28,5 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah sepanjang 24,36 kms, 12 unit gardu distribusi dengan total daya sebesar 850 kilo Volt Ampere (kVA) dan 8 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan total kapasitas terpasang sebesar 800 kilo Watt (kW).

“Total biaya seluruh investasi pengerjaan di 10 desa ini mencapai Rp42,2 miliar dan akan melayani sebanyak 1.883 pelanggan,” ungkap Hartono.

9 desa di Lingga yang resmi mendapatkan program listrik desa diantaranya 8 desa di Kecamatan Senayang dan satu desa di Kecamatan Pisek. Delapan desa di Senayang diantaranya Desa Pulau Duyung (155 KK), Desa Temiang (150 KK), Pasir Panjang (168 KK), Desa Baran (180 KK), Desa Mamut (125 KK), Desa Tanjung Lipat: (160 KK), Tanjung Kelit (270 KK) dan Desa Laboh (162 KK). Sementara di Kecamatan Posek yang mendapat aliran listrik baru adalah Desa Suak Buaya sebanyak (160 KK)

“Bersama-sama hari ini desa di Kabupaten Karimun juga sudah teraliri listrik PLN, yaitu Desa Tulang,” jelas Hartono.

Turut mendampingi Gubernur dalam kunjungan ini Bupati Lingga Muhammad Nizar, Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Anggota DPRD Kepulauan Riau Dapil Bintan-Lingga H. Kamaruddin Ali, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Hartono, Manager PLN UP3 Tanjungpinang, Suharno, Kadis ESDM Hendri Kurniadi, Ka.Kesbang Lamidi, Staf Khusus Gubernur Anto Duha dan Staf Khusus Gubernur Suyono.

Redaksi

Masa menuntut wakil rakyat Kepri untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memasukan Kabupaten Lingga sebagawai wilayah pertambangan.

Menanggapi tunutuan masa, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, merubah Perda RTRW membutuhkan waktu. 

Karena berdasarkan aturan yang ada RTRW baru dapat disahkan jika sudah lima tahun.

Sedangkan untuk perda RTRW Kabupaten Lingga, sudah berjalan lima tahun. 

“Maka dari itu Perda no.3 Tahun 2013 kabupaten Lingga sudah dapat direvisi,” kata Jumaga saat menerima belasan masa di Gedung Serba Guna DPRD Kepri.

Ditempat yang sama, anggota Pansus RTRW Tawarich mengatakan bahwa perda RTRW Kepri  hanya mengadopsi dari perda RTRW kabupaten kota. 

“Kami tidak bisa menambahkan karena itu domain dari pemerintah kabupaten kota,” kata Tawarich.

Berdasarkan informasi yang diterima anggota pansus RTRW lainnya Irwansyah, bahwa saat ini Pemkab Lingga sudah mengajukan Peninjauan Kembali perubahan perda tersebut. Sehingga nantinya, perda Kabupaten dapat dirubah untuk bisa dijadikan acuan perubahan Perda RTRW Provinsi Kepri. (*)

Kendati, IPM Provinsi Kepri berada diatas rata-rata nasional yakni 73,99 menepati peringkat 4 Nasional. Pada tahun 2016 IPM Kepri tumbuh 0,33 persen, pertumbuhan tahun ini sedikit melambat dibanding tahun 2015.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Panusunan Siregar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, seharusnya dalam meningkatkan IPM di Kepri harus lebih memproritas Kabupaten Lingga.

Menurutnya, berdasar data yang dirilis BPS Kepri, Kabupaten Lingga merupakan kabupaten yang IPM terendah di Kepri.

“Pemerintah dalam menigkatkan IPM, harus memprioritas Kabupaten Lingga yang IPM terendah. Juga termasuk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jangan membantu Kabupaten atau Kota yang IPM nya masih tinggi, bila perlu Batam, Tanjungpinang, dan Bintan tidak perlu diprioritas untuk meningkatkan IPM,” ungkap Pasunan Siregar di Tanjungpinang, Senin (17/4)

Lebih lanjut dikatakan Siregar, dalam menghitung IPM diukur dari tiga dimensi yakni dimensi kesehatan dilihat dari Angka Harapan Hidup Saat Lahir. Dimensi Pendidikan dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 Th) dan dimensi Kesejahteraan dilihat dari Pendapatan Perkapita yang disesuaikan.

“Dari tiga dimensi yang menjadi tolak ukur IPM, Lingga paling terendah. Coba dilihat data yang sudah kita rilis ini dalam menigkatakan IPM di Kepri, Lingga, Anambas dan Karimun harus menjadi prioritas,” ujarnya

SAHRUL