Hal ini dengan semakin tingginya minat peserta mengikuti kejuaraan daerah (Kejurda) Inkado di Kepri ini.

“Semoga dengan semakin banyaknya peserta Kejurda ini, kita menemukan bibit baru atlet Kepri yang bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional,” kata Jumaga membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Inkado di Harbour Bay, Sabtu (11/2).

Forki, sambungnya, mendukung penuh perguruan-perguruan di Kepri ini untuk berkembang. Bila diperlukan, pihaknya akan mengundang pelatih level nasional untuk berlatih bersama-sama.

“Bulan Maret, nanti kita undang pelatih nasional melatih kita dua jam. Nanti kita diajarkan jurus dan gerakan baru,” tegas Jumaga.

Kejurda Inkado Kepri tahun 2017 ini sendiri diikuti ratusan atlet mulai dari usia dini hingga orangtua. Tecatat setidaknya 550 peserta unjuk aksi untuk memperebutkan sekitar 162 medali.

“Para pesera datang dari tujuh kabupaten kota dan 17 perguruan se-Kepri. Mereka tergabung dalam 23 kontingen ditambah satu kontingen dari Forki Karimun,” kata ketua panitia Leni.

Ia berharap, pemenang dari kejurda ini dapat diikutsertakan dalam kejuaraan nasional yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini. Sehingga, atlet dapat kesempatan untuk mengasah kemampuannya sekaligus mengejar prestasi.

(Redaksi/Humas)

Jumaga akan kembali mengomandoi Tako Kepri kedua kalinya untuk masa bakti 2016-2020.

Sebelum demisioner, para pengurus Tako menerima laporan pertanggungjawaban Jumaga utk periode 2012-2016.

“Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan mengucapkan terimakasih atas pengabdiannya,” kata ketua pemilihan Lubis dalam musdaprov Tako, di Graha Kepri, Sabtu (15/1).

Tak hanya menerima, para pengurus mendorong Jumaga untuk kembali memimpin Tako Kepri. Melihat keseriusan para pengurus, Jumaga pun menerima amanah tersebut dengan serius.

“Target kami selanjutnya adalah membentuk Pengcab kabupaten kota di seluruh Kepri. Berat tapi akan terus kita kerjakan,” kata Jumaga.

Masalah terbesar pembentukan Pengcab kabupaten kota sebenarnya cukup klasik. Saat ini, tidak ada satupun dojo tersedia di kabupaten kota. Maka dari itu, dibawah kepengurusannya, akan terus mempopulerkan olahraga beladiri asal Jepang itu.

Selain itu, Tako Kepri akan menunjuk ketua harian yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi lebih tajam lagi. Saat ini juga, pengcab Tako sudah ada di Batam. Bahkan Tako Batam dan Kepri telah mengirimkan atlet-atletnya mengikuti Pon lalu. Tak hanya itu, para pengcab juga melatih beberapa aparat keamanan sebagai salah syarat menguasai cabang beladiri

(Red/Sahrul)

“Khususnya dalam merancang dan menggunakan APBD sesuai alokasinya. DPRD dan Pemprov tentunya akan mengikuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,” kata Jumaga usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK semester II di kantor BPK, Jumat (16/12).

Komentar senada juga diucapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Selama ini, Pemda merasakan hasil kinerja lewat audit yang dilakukan BPK melalui perbaikan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keuangan.

“Kedepan kami juga sedang merencanakan membuat e-planing dan e-budgeting sehingga dapat menghasilkan APBD yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nurdin.

Hal ini penting, agar kedepan APBD sepenuhnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, kepala BPK perwakilan Kepri, Isman Rudy mengatakan bahwa BPK telah melakukan tiga pemeriksaan di beberapa Pemda.

Pertama adalah pemeriksaan efektifitas perencanaan pembangunan daerah di Pemprov Kepri. Selanjutnya pemeriksaan efektifitas BUMD milik pemprov Kepri, Bintan dan Tanjungpinang. Ketiga pemeriksaan kinerja Jamkesda dan JKN di kabupaten Karimun.

“Untuk pemeriksaan efektifitas perencanaan dan pembangunan daerah, BPK menemukan blom singkronnya RPJMD Kepri dengan RPJM Nasional dan RTRW nya,” kata Isman.

Beberapa program prioritas juga tidak ditemukan dan pengendalian dan evaluasi tidak ada sanksi tegas jika Kabupaten Kota tidak menindaklanjuti evaluasi APBD nya.

Selanjutnya hasil evaluasi BUMD, ternyata masih banyak yang tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembinaan fungsi BUMD.

“Regulasi dan kebijakan pemda belum lengkap dan mutakhir dan memenuhi unsur standar minimal,” paparnya.

Untuk audit Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda di Kabupaten Karimun, BPK menemukan banyak permasalahan. Fungsi monitoring pada puskesmas tidak berjalan memadai.

“Dan yang penting, pemutakhiran data peserta JKN dan Jamkesda belum dilakukan,” paparnya.

Selain melakukan pemeriksaan, BPK juga melakukan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan bahwa di Pemko Batam terjadi kelebihan pembayaran atas penggunaan tenaga ahli pada kegiatan jasa konsultasi pada tiga SKPD dan atas 16 paket pengerjaan. Beberapa diantaranya ditemui di RSUD dan Dinas Pendidikan.***

Padahal, dalam UU 23 tahun 2014, dan PP 18 tahun 2016, secara tegas disebut bahwa perangkat daerah bertugas membantu Gubernur dan DPRD.

“Perlu Gubernur ketahui, bahwa Pemerintah daerah ini dilakukan bersama-sama dengan DPRD. Oleh sebab itu, Gubernur tidak bisa menjalankan pemerintahan ini dengan sesuka hatinya. Ini menjadi catatan kinerja pemerintahan kedepan,” kritik Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak usai rapat di Kemendagri, Selasa (8/11).

Tak hanya itu, Jumaga menduga Gubernur memiliki agenda tersembunyi memasukkan pejabat asal Kabupaten Karimun. Caranya para pejabat itu, dilantik sebagai esselon III sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan strategis yang kosong.

Contohnya saja, Asisten administrasi Umum, Kadistamben, Karo Pembangunan, Karo Ortal. “Padahal masih ada pejabat pindahan dari Kabupaten lain yang tidak diberikan kesempatan sama. Contohnya Lamidi (mantan sekda Bintan). Ada apa ini,” tanyanya.

Tindakan ini, sambungnya, berpotensi mengguncang tatanan pemerintahan yang sudah mulai berjalan harmonis. Untuk itu, Ia meminta Gubernur untuk netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN untuk berkarir di Pemprov Kepri secara seimbang dan adil.

“Jangan sampai ada persepsi di ASN kalau assesment yang dilakukan beberapa waktu lalu, hanya sebagai tameng Gubernur dan Sekda untuk melakukan mutasi menempatkan orang-orangnya di jajaran Pemprov, tutupnya.

Pelantikan pejabat esselon dilingkungan Pemprov Kepri Senin (7/11) lalu sempat diwarnai kericuhan. Para ASN yang akan dilantik, awalnya di undang untuk menghadiri apel pagi. Namun, tiba-tiba agenda apel pagi berubah menjadi pelantikan pejabat baru.(SAHRUL)