“Satu atau dua hari ini, rencananya kami akan mengirimkan berkas hasil penetapan pak Isdianto sebagai Wagub Kepri, yang terpilih secara aklamasi dalam paripurna yang kami selenggarakan Kamis kemarin,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (12/12).

Ia mengklaim penetapan Wagub Kepri tersebut sudah sah secara hukum dan tidak dapat diganggu lagi.

“Sudah sah, karena kami sudah melakukan secara prosedur dengan melakukan penetapan secara paripurna,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jumaga menambahkan, Gubernur Kepri telah menerima hasil keputusan Paripurna penetapan Wagub Kepri atas nama Isdianto yang dipilih secara aklamasi.

“Gubernur juga sudah menerima keputusan yang kami tetapkan dalam paripurna kemarin,” ucapnya.

Ia mengatakan, tidak menghiraukan pro dan kontra penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri.

“Ini kan masyarakat Provinsi Kepri yang minta segera mengisi kekosongan kursi Wagub Kepri dan sudah kami lakukan secara prosedur untuk menetapkan Wagub Kepri, jadi kalau ada yang mau menuntut silahkan saja,” tutupnya.

Muhammad Danu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena konser ini memberikan ruang kepada kaum ibu untuk menyalurkan bakat dan kreatifitasnya.

Tak hanya itu, dengan konser ini, juga dapat menghibur masyarakat Batam.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak panitia karena mempercayakan kota Batam sebagai tuan rumah dari konser paduan tingkat nasional ini,” kata Jumaga sebelum membuka konser.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Tanah Karo, Cory Sebayang mengaku gembira dengan tingginya antusias masyarakat menghadiri konser tersebut. Ia juga mengaku gembira dengan padunya perwakilan daerah-daerah tersebut menyanyikan satu persatu lagu sesuai dengan asal daerahnya.

“Konser ini mempersatukan batin kita, dan menambah semangat kita lagi,”kata Cory.

Gubernur Kepri yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Tagor Napitupulu menyambut baik konser paduan suara ini. Ia menganalogikan bahwa paduan suara ini terdengar indah meski suara yang dikeluarkan berbeda-beda.

“Ada suara bas, tenor, alto. Tapi dinyanyikan bersama dan teratur akan menghasilkan suara yang indah,” kata Tagor.

Adapun peserta paduan suara ini berasal dari Jakarta-Banten, Kaban Jahe, Binjai-Langkat, Medan dan sekitar, Pematang siantar dan Pancur.

Redaksi/Humas

Pasalnya, jumlah anggota DPRD Kepri yang hadir tidak memenuhi korum.

Paripurna penetapan Ranperda tersebut harus dihadiri 2/3 dari keseluruhan anggota DPRD Kepri yang berjumlah 45 orang. Namun yang menghadiri hanya 25 orang anggota.

“Setelah melalui skorsing selama dua kali lima menit, anggota yang hadir tetap berjumlah 25 orang. Dengan begitu paripurna ini dinyatakan tidak kuorum,” kata Ketua DPRD Kepri yang memimpin sidang paripurna Jumaga Nadeak, Selasa (23/5).

Atas kondisi tersebut, beberapa anggota dewan yang hadir menyatakan pendapatnya agar paripurna ditunda.
Namun, ada anggota dewan lainnya yang menyatakan pendapatnya agar pimpinan sidang tetap melanjutkan paripurna.

“Kalau tata tertib sidang memungkinkan tetap dilaksakan dan ada celah sebaiknya kita laksanakan saja karena ini paripurna penetapan Perda Retribusi,” kata Politisi PKB Sirajuddin Nur.

Namun berdasarkan kesepakatan sebagian besar anggota dan pimpinan dewan, sidang paripurna ditunda hingga minggu depan.

“Sesuai keputusan Banmus bahwa jadwal sidang DPRD Kepri ditetapkan Senin, Selasa dan hari Rabu, selebihnya tugas-tugas diluar. Maka sidang paripurna ini kita tunda dan dilanjutkan hari Senin (29/5) nanti,” kata Jumaga.

“Dari hasil pemetaan kami, Karimun jadi pintu masuk terbesar masuknya narkoba ke Kepri. Mungkin, karena Karimun dekat dengan Johor,” kata Kepala BNN Kepri Nixson Manurung saat bersilahturahmi dengan ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Graha Kepri, Jumat (12/5).

Narkoba itu, sambungnya, masuk melalui pelabuhan-pelabuhan laut kecil yang tersebar disepanjang Karimun.

Urutan selanjutnya Bintan, dengan posisi yang terbuka dan memiliki pantai yang luas, para bandar kerap memanfaatkan pantai-pantai itu memasukkan barang-barang haram itu.

“Di Bintan, narkoba itu masuk lewat berakit. Informasi ini sudah kita teruskan ke Polda,” kata Nixson lagi.

Lantas bagaimana dengan Batam? Menurut pria yang baru bertugas enam bulan di Kepri ini, para bandar tidak menjadikan Batam tempat favorit.

Alasannya sederhana saja. Ketatnya pengawasan dari aparat dan maraknya razia menjadikan Batam relatif sulit.

“Kalau untuk jumlah besar, Batam agak susah,” kata Nixsonm

Maraknya narkoba di Kepri sebenarnya disadari betul pihak BNN Kepri. Namun, keterbatasan personil dan anggaran membuat badan pimpinan Budi Waseso ini dituntut ekstra keras lagi.

Bayangkan. Untuk mengawasi wilayah seluas Kepri ini, bidang pemberantasan BNN Kepri hanya memiliki sembilan personil saja.

“Karena kurang personil, kita gandeng Polda Kepri untuk ikut membantu proses pemberantasan ini,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak salut dengan terobosan yang dilakukan BNN Kepri. Ia juga berjanji untuk berdiri dibaris terdepan membantu BNN Kepri memberantas narkoba.

“Saya, bersama kawan-kawan lain akan mencoba mendorong alokasi anggaran untuk BNN. Pelan-pelanlah kita bantu,” janji Jumaga.

Selain membantu anggaran, Jumaga juga mempersilahkan agar BNN masuk lebih dalam ke instansi-instansi pemerintahan, tempat hiburan, hingga lokasi-lokasi yang diduga jadi sarangnya narkoba. Dengan demikian, para pengguna dan bandar akan berpikir dua kali.

“BNN harus berani. Tongkrongi tempat hiburan itu. Trus, bikin tes urin mendadak di instansi pemerinahan. Kita pasti dukung,” katanya menyemangati.

Tak hanya itu, Jumaga juga meminta sosialisasi bahaya Narkoba mulai terus didengungkan dari lingkungan keluarga.

Sebab, benteng pertama mencegah lahirnya pengguna narkoba baru, adalah keluarga.

Redaksi

Rapat Banmus langsung dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Sedangkan yang akan memimpin rapat pembentukan pansus ini, adalah wakil Ketua II DPRD, Husnizar Hood.

“Kita inginnya segera pansus ini dibentuk. Teknisnya, pansus dan tatib kita buatkan simultan saja,” kata Jumaga, Jumat (12/5).

Selain menetapkan tanggal, Banmus juga menyepakati komposisi anggota pansus.

Berdasarkan tata tertib DPRD, komposisi anggota pansus dibuatkan secara proporsional mengikuti jumlah fraksi.

Sampai disini, tidak ada masalah. Banmus kemudian melanjutkan ke pembentukan panitia pemilihan (panlih). Dari kesepakatan banmus, Panlih juga menyepakati anggota panlih proporsional.

“Tugas panlih nanti standar saja. Menyiapkan kotak suara, papan tulis dan alat kelengkapannya. Kita berharap cepat saja,” harap Jumaga.

Karena pansus ini dinilai tidak terlalu rumit, Jumaga optimis dapat selesai dalam waktu dua minggu saja.

Anggota Banmus dr.Yusrizal juga sepakat agar pembentukan pansus sejalan dengan pembentukan tatib. Sehingga, nantinya pansus dapat cepat bekerja.

“Kita selesaikan segera, supaya bisa dapat proses ini bisa cepat,” kata Yusrizal.

Rapat Banmus ini juga dihadiri pimpinan DPRD, Rizki Faisal dan Husnizar Hood. Sedangkan dari anggota Banmus hadir Wan Norman Edi, Rudi Chua, Thomas Suprapto, Ririn Warsiti, Syarifah Elvizana, Widiastadi Nugraha dan lainnya.

Sahrul

“Saya menolak keras paham radikal dan sikap intoleransi di Kepri ini. Tidak ada tempat untuk hal-hal seperti ini,” kata Nurdin usai penutupan pendidikan dasar resimen mahasiswa di Markas Yonmar 10/SBY, Senin (8/5).

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Maka dari itu, Ia mengajak masyarakat melawan siapapun yang berusaha merubah kesepakatan pendiri bangsa ini.

“Kami mendukung penuh NKRI dan juga  empat pilar bangsa,” tegasnya lagi.

Senada dengan Gubernur, Ketua DPRD Jumaga Nadeak menilai ideologi radikal, terorisme dan inteloransi tidak boleh dibiarkan berkembang di Kepri ini.

Jika paham ini dibiarkan, Jumaga khawatir akan mengganggu tatanan ketentraman dan kedamaian warga.

“Kita di Kepri sudah hidup aman dan damai. Kedamaian ini dibangun bersama, tidak boleh diganggu oleh siapa pun,” katanya.

Untuk mengatasinya, semua unsur harus mengambil peran masing-masing untuk melakukan upaya-upaya pencegahan guna menangkal berbagai isu yang bisa memecah belah umat di daerah ini.

Tokoh agama misalnya. Mereka akan berperan menyampaikan kepada umat untuk bersikap tegas menolak kehadiran paham yang bisa mengganggu kerukunan hidup umat yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Redaksi

Penyematan brevet ini disejalankan dengan penutupan pendidikan dasar resimen mahasiswa Mahabahari Provinsi Kepri di markas Yonmar 10, Pulau Setokok, Senin (8/5).

Mendapat brevet, Nurdin dan Jumaga tentunya gembira. Ia juga berharap TNI dapat ikut menjaga kesatuan Indonesia.

“Terimakasih atas penghargaan ini. Kepada Marinir, mari terus kita jaga NKRI ini,” kata Jumaga.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam pesannya saat menutup pendidikan dasar meminta agar mahasiswa dapat menerapkan ilmunya di masyarakat.

“Budaya bahari adalah budaya disiplin. Jika diterapkan akan dapat dinikmati dan memberi manfaat bagi pembangunan,” kata Nurdin.

Atas dasar itulah, Ia bersama DPRD mendukung kegiatan pendidikan ini tetap berkelanjutan.

“Terimakasih kepada Ketua DPRD dan anggotanya karena telah menganggarkan pendidikan ini,” ucapnya.

Pemprov Kepri, sambungnya akan terus mengadakan kegiatan sejenis. Pada 17 Mei mendatang melepas 300 mahasiswa bahari mengelilingi pulau-pulau terluar. Nantinya, mahasiswa ini akan diajarkan pengenalan bahari Indonesia.

Pendidikan dasar resimen mahasiswa ini sendiri dimulai sejak 22 April lalu. Adapun mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 76 orang yang berasal dari sembilan perwakilan perguruan tinggi se-Kepri.

Para pelatih untuk diklat ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari tiga perwira, enam bintara dan sisanya tamtama. Para senior Menwa juga dilibatkan sebagai pendidik dalam diklat dasar tersebut.

Adapun materi pendidikan meliputi pengenalan matra darat dan laut, pengetahuan tempur dasar, pengenalan bela negara. Para peserta juga diberi pengetahuan senjata dasar, menembak, upacara dan tata cara jam militer.

Redaksi

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak ini diterima langsung Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda, Akmal Malik.

Jumaga saat membuka konsultasi menjabarkan kronologis kekosongan kursi Wagub hingga pengusulan Wagub oleh parpol melalui Gubernur.

Menurut Jumaga, Ia telah menerima dua nama calon Wagub. Namun, setelah dicek, ternyata para calon belum melengkapi persyaratan.

“Ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi calon yang diusulkan. Diantaranya surat pengunduran diri dan dukungan partai,” kata Jumaga di Kemendagri, Jumat (5/5).

Akibatnya, sebagai pimpinan DPRD, Ia menjadi gamang. “Saya tidak mau digugat parpol pendukung. Dan saya khawatir proses ini nanti gugur karena persyaratan administrasi tidak lengkap,” papar Jumaga.

Di tempat yang sama, ketua fraksi Demokrat Hotman Hutapea juga menanyakan apakah proses pemilihan dapat dilanjutkan meski syarat belum lengkap.

“Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita dapat memulai proses sekarang sambil menunggu kelengkapannya,” tanya Hotman.

Menanggapi hal ini, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Akmal Malik memahami dinamika politik di Kepri. Ia juga mengerti dan memuji habis sikap hati-hati yang dilakukan ketua DPRD Jumaga Nadeak.

Untuk itu, ia menyarankan DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini nantinya mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan perangkat pemilihan seperti tata tertib (tatib) dan panitia pemilihan (panlih).

“Saya memahami kehati-hatian ketua. Maka dari itu, bentuk pansus yang nantinya akan membentuk panlih yang salah satunya memeriksa kelengkapan administrasi calon,” kata Akmal.

Redaksi

Anggota fraksi Demokrat Hotman Hutapea lantas mengusulkan agar DPRD berkonsultasi kepihak Kemendagri.

“Jadi dua pilihan. Pimpinan yang berkonsultasi ke Kemendagri, atau Pimpinan membentuk pansus untuk berkonsultasi ke Kemendagri,” kata Hotman diruang rapat ketua DPRD Kepri, Kamis (27/4).

Perkembangan selanjutnya, seluruh fraksi justru mengembalikan mekanisme pemilihan ini kepada pimpinan.

“Kami meminta agar mekanisme ini dikonsultasikan di tataran pimpinan saja,” kata Ketua fraksi PKS, Abdulrahman, LC.

Demikian juga fraksi PDIP, Anggota fraksi Sahat Sianturi mengatakan bahwa kekosongan posisi Wakil Gubernur ini mengganggu jalannya pemerintahan. Maka dari itu, fraksi PDIP mendorong agar pimpinan DPRD segera membahas mekanisme ini dengan Kemendagri.

“Ada dua pendapat disini. Untuk mendudukkannya, pimpinan bisa segera mengkonsultasikan ke Kemendagri,” pinta Sahat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood mempertanyakan apakah berkas yang diserahkan ke Gubernur, adalah berkas yang sama yang diterima DPRD Kepri.

“Kebetulan, Saya yang mengantarkan berkasnya ke Gubernur. Apakah berkas yang ketua terima sama dengan yang saya antar,” kata Husnizar.

Mengenai hal ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan bahwa berkas yang diterimanya masih kurang. “Surat dukungan partai dan pengunduran diri yang belum ada,” kata Jumaga.

Atas dasar itulah, Ia berjanji untuk membuka seluruh proses dan tahapan pemilihan ini agar dapat dikawal bersama-sama.

Sahrul