Banyak yang mendukung, banyak juga yang menolak dan bahkan mengkritik keras rencana deklarasi tersebut.

Kritikan keras salah satunya diutarakan oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chinago. Ia menilai, kepala desa tersebut dijadikan korban untuk mengabulkan syahwat politik Presiden Jokowi.

“Kasihan mereka korban syahwat politik jahat ini,” kata Pangi melansir dari Pojoksatu.id, Rabu (30/2/2022).

Ia menyampaikan, pihak-pihak yang ingin presiden tiga periode telah gagal menggalang dukungan dari tingkat elite politik.

Mereka yang berkepentingan kemudian berusaha membangun opini dari lapisan paling bawah salah satunya melalui kepala desa.

“Mulai menyasar membangun opini dukungan kepala desa untuk presiden tiga periode karena gagal mendapat dukungan ditingkat elite,” ucapnya.

Sebelumnya, Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya melansir dari CNNIndonesia, Selasa (29/3/2022).

Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari ini di depan Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu.

Dia mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana ini. Menurut Surtawijaya, para kepala desa rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya melansir dari CNNIndonesia, Selasa (29/3/2022).

Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari ini di depan Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu.

Dia mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana ini. Menurut Surtawijaya, para kepala desa rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.

Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo.

Jokowi tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Dia hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya.

Sumber: CNN Indonesia

Saat di Bali, Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya bicara.

Awalnya, Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.

Jokowi menjelaskan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa begitu besar tahun ini. Rinciannya, anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan badan usaha milik negara (BUMN) Rp420 triliun.

“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, ekonomi RI akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM.

“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengaku heran karena masih terdapat kementerian atau BUMN yang membeli CCTV secara impor. Padahal, banyak perusahaan lokal yang memproduksi barang tersebut.

“Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” ujarnya.

Berdasarkan tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan. Barulah kemudian Jokowi memimpin pembacaan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

“Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) akan setia kepada UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah pelantikan yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh para pejabat yang dilantik.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wapres Ma’ruf Amin, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani hingga Menlu Retno LP Marsudi.

Setelah selesai acara pelantikan, mereka memberikan ucapan selamat kepada para dubes yang dilantik.

Berikut daftar 17 dubes yang dilantik Jokowi pada hari ini:

1. Fadjroel Rachman – Dubes LBBP RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan berkedudukan di Nur-Sultan
2. Abdul Azis – Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, berkedudukan di Riyadh
3. Dewi Tobing – Dubes LBBP RI untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, berkedudukan di Kolombo
4. Bebeb AK Djundjunan – Dubes LBBP RI untuk Yunani, berkedudukan di Athena
5. Lena Maryana Mukti – Dubes LBBP RI untuk Kuwait berkedudukan di Kuwait City
6. Pribadi Sutiono – Dubes LBBP RI untuk Slovakia, berkedudukan di Bratislava
7. Muhammad Najib – Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Spanyol merangkap UNWTO berkedudukan di Madrid
8. Ardi Hermawan – Dubes LBBP RI untuk Bahrain, berkedudukan di Manama
9. Ade Padmo Sarwono – Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina, berkedudukan di Amman
10. Mohammad Oemar – Dubes LBBP RI untuk Perancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan UNESCO, berkedudukan di Paris
11. Tatang B.U. Razak – Dubes LBBP RI untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis, berkedudukan di Bogota.
12. Derry M.I. Amman – Dubes LBBP RI untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, berkedudukan di Jakarta
13. Armanatha Nasir – Dubes LBBP RI Untuk Perserikatan Bangsa Bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional Lainnya, berkedudukan di New York
14. Febriarn A Ruddyard – Dubes LBBP RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, berkedudukan di Jenewa
15. Siswo Pramono – Dubes LBBP RI untuk Australia merangkap Republik Vanuatu, berkedudukan di Canberra
16. Okto Dorinus Manik – Dubes LBBP RI untuk Republik Timor-Leste, berkedudukan di Dili
17. Rosan Perkasa Roeslani – Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington DC. *

Mantan diplomat Singapura itu bahkan menganggap negara lain seharusnya jealous kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang ia nilai mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia.

“Ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas,” kata Mahbubani dalam opininya yang dirilis Project Syndicate.

Dalam artikel berjudul ‘The Genius of Jokowi’ itu, Mahbubani bahkan menganggap Indonesia di tangan Jokowi menerapkan model pemerintahan yang baik (good governance) yang patut dipelajari seluruh dunia.

“Jokowi telah melakukan lebih dari sekadar memerintah secara kompeten. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya,” ucap Mahbubani dalam tulisannya itu.

Mahbubani menyinggung setidaknya enam prestasi Jokowi sehingga menurutnya patut dianggap sebagai pemimpin jenius. Pertama, Jokowi dinilai berhasil meredam perpecahan politik pasca-pemilihan umum, terutama dengan merangkul lawan-lawan politiknya.

Mahbubani menyoroti momen ketika Jokowi tak ragu merangkul pesaingnya di pemilu, Prabowo Subianto, untuk bergabung dalam kabinet pemerintahannya.

Mahbubani bahkan membandingkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, tak lebih baik dari Jokowi dalam hal meredakan perpecahan sosial dan politik dalam negerinya.

“Bahkan hampir satu tahun setelah Joe Biden memenangkan pemilu AS 2020, 78 persen pendukung Partai Republik masih tidak percaya bahwa dia telah memenangkan pemilu secara sah. Biden telah menjadi Senator AS selama 36 tahun tetapi dia tidak bisa meredakan perselisihan partisan dalam politik AS,” tutur Mahbubani.

Poin kedua yang disoroti Mahbubani adalah Jokowi dianggap sedikit bicara banyak bekerja dalam mengentas kemiskinan di Indonesia.

Ia menyoroti program Jokowi seperti redistribusi tanah kepada masyarakat miskin pada 2016, peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan skema jaminan kesehatan nasional baru, Kartu Indonesia Pintar, bantuan tunai, hingga kebijakan fiskal lainnya yang dinilai mamp menekan hutang negara.

“Tidak seperti banyak pemimpin yang mengusung program besar pemerintah untuk membantu warga miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal. Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40 persen PDB,” kata Mahbubani.

Dalam kancah diplomasi, Mahbubani turut memuji cara Jokowi yang tetap menjaga hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China di saat bersamaan ketika persaingan dua negara superpower tersebut terus menguat.

Mahbubani menuturkan Jokowi tetap mendorong AS untuk berinvestasi lebih banyak, meski modal China terus mendominasi investasi asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Jokowi secara geopolitik bijaksana, dengan bijak menjaga hubungan baik dengan China dan AS karena persaingan kekuatan besar mereka memberikan momentum (bagi Indonesia),” ucap Mahbubani.

Dalam tulisannya itu, Mahbubani juga menyoroti komitmen Jokowi dalam program pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia hingga pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.

Sumber: CNN Indonesia

Penilaian bersifat umum atau tidak hanya terkait dengan penanganan pandemi virus corona.

“Penilaian secara umum ada penurunan, bukan hanya karena PPKM. Tren kepuasan terhadap presiden itu 58 persen, memang masih di atas 50 persen tapi terlihat penurunannya cukup drastis,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam webinar, Minggu (26/9).

Berdasarkan data IPI, tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi menurun sejak September 2019. Pada saat itu, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 72 persen.

Tren kepuasan terhadap Jokowi semakin menurun, pada Februari 2020 menjadi 70 persen, Mei 2020 di angka 66 persen, lalu Juli 2020 di angka 65 persen.

Memasuki 2021, tren tersebut juga menurun seperti di Februari menjadi 63 persen, Juli 59 persen, dan terakhir, pada September ini di angka 58 persen.

Menurut sosio-demografi, kalangan pria cenderung lebih tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi yaitu sebesar 39,2 persen sementara perempuan 33,5 persen.

Survei juga menunjukkan semakin rendah pendidikan responden, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi semakin tinggi.

Pada jenjang pendidikan SD contohnya, 60 persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi, pada tingkat SMP 53 persen mengaku puas, dan tingkat SMA 61 persen mengaku puas.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi terbilang rendah pada responden dengan jenjang pendidikan hingga bangku kuliah yang hanya 50 persen.

“Semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepuasan terhadap presiden makin menurun,” ujar Burhanuddin.

Dilansir barometerrakyat dari Tempo, Kamis (9/9) salah satu pejabat yang harta kekayaannya naik adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam setahun terakhir, harta kekayaan Jokowi naik sekitar Rp 8,9 Miliar.

Berdasarkan data dari laman e-lhkpn KPK, total kekayaan Presiden Jokowi yang dilaporkan pada 13 Maret 2021 sebesar Rp63.616.935.818,

Harta Jokowi terdiri dari 20 tanah dan bangunan senilai Rp 53.281.696.000. Sebanyak 19 tanah dan bangunan Jokowi tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah dan satu bangunan senilai Rp3,5 M di Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya, alat transportasi dan mesin senilai Rp 527.500.000. Untuk kendaraan, Jokowi memiliki tujuh mobil dan satu motor. Lalu, harta bergerak lainnya senilai Rp 357.500.000, kas dan setara kas senilai Rp 10.047.790.536. Jokowi juga memiliki hutang senilai Rp 597.550.718.

Jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya, total kekayaan Jokowi berjumlah Rp 54.718.200.893. Aset tanah dan bangunan serta kendaraannya juga masih sama jumlahnya, hanya nilainya yang berubah sesuai apresiasi nilai aset.

Pada 2019, tanah dan bangunan Jokowi senilai Rp 45.643.588.000 dan alat transportasi dan mesin Rp 647.500.000. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 360.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp8.928.471.262. Pada 2019, Jokowi juga memiliki hutang senilai Rp 861.358.369.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan, kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa, selama masih dalam statistik yang wajar.

Kenaikan harta kekayaan, kata dia, tak lantas menunjukkan seorang pejabat adalah koruptor. Sebab boleh jadi, kenaikan tersebut karena ada apresiasi nilai aset.

Dia menerangkan, ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan.

“Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik, maka di LHKPN, saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya,” kata dia, dalam webinar LHKPN di YouTube KPK.

Sumber: Tempo

Pasalnya, kegiatan tersebut telah memunculkan kerumunan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Novel Bamukmin mengatakan, Presiden Jokowi harus diproses hukum sama seperti kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Jokowi harus diproses hukum karena yurisprudensinya sudah jelas dengan IB HRS divonis delapan bulan penjara,” kata Novel dilansir barometerrakyat.com dari jpnn, Rabu (11/8).

Novel menegaskan, tindakan Presiden Jokowi yang menimbulkan kerumunan bukan kali ini saja, sehingga harus diproses hukum supaya memberikan efek jera.

“Harus diberikan efek jera apalagi saat ini masih ketat perberlakuan PPKM sehingga ulah Jokowi sangat fatal dan tindakan tersebut jelas melecehkan aturan prokes juga aturan hukum yang ada,” ujar Novel.

Eks pentoalan FPI itu menilai perbuatan mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat, yang selama ini terus dituntut menerapkan prokes secara ketat.

“PPKM Level empat harus dicabut karena Jokowi sudah melakukan kerumunan dengan sengaja,” pungkas Novel Bamukmin.

Sumber: JPNN

“Terakhir terkait dengan terjadinya aksi terorisme kemarin sore di Mabes Polri saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh Tanah Air agar semuanya tetap tenang,” kata Jokowi saat meresmikan Tol Serpong dan Tol Cengkareng, yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Kamis (1/4).

Jokowi juga meminta warga tetap waspada. Dia meminta agar seluruh masyarakat bersatu melawan terorisme.

“Tapi tetap waspada dan menjaga persatuan dan kita semuanya bersatu melawan terorisme,” ujarnya.

Seperti diketahui, Zakiah Aini, yang berusia 25 tahun, menyerang Mabes Polri kemarin sore. Dia sempat melepaskan enam kali tembakan dalam tiga kesempatan.

Dua kali tembakan dilepaskan ke petugas di dalam pos jaga. Dua tembakan lagi dilepaskan ke petugas di luar pos jaga.

Atas hal itu, polisi menembak Zakiah Aini di lokasi. Zakiah Aini dinyatakan tewas tertembak di dada.

Zakiah Aini beraksi sendirian. Dia disebut berideologi ISIS.

Sumber: Detikcom

Kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan beleid itu, iuran kepesertaan mandiri kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu per peserta.

Sementara iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan.

Sedangkan iuran Mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan.

Namun, peserta mandiri kelas III masih bisa menikmati tarif lama Rp 25.500 per peserta per bulan karena ada bantuan subsidi dari pemerintah.

Peserta kelas ini baru membayar penuh iuran sebesar Rp 35 ribu mulai 1 Januari 2021.

“Sebesar Rp 16.500 per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP,” ungkap Jokowi dalam beleid tersebut dilansir CNN Indonesia, Selasa (30/6).