Adanya polemik mengenai jaminan hari tua (JHT), Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke Istana Negara hari ini.

Kepada dua menterinya, Jokowi memerintahkan agar Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai aturan baru JHT direvisi. Jokowi meminta pencairan JHT dipermudah.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam tayangan YouTube Kementerian Sekretariat Negara

“Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK,” kata Pratikno, Senin, 21 Februari.

Namun, Pratikno belum menjelaskan lebih detail soal isi revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.

“Bagaimana nanti pengaturannya, akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya,” ungkap dia.

Di sisi lain, Jokowi meminta para pekerja juga terus mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dalam mengundang investasi.

“Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” imbuhnya.

AHY mengaku telah menerima keluhan buruh di Sidoarjo terkait aturan baru JHT yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI).

“Hari ini saya bertemu dengan buruh di Sidoarjo, mereka mengeluhkan tentang aturan JHT terbaru. Saya tegaskan JHT adalah hak pekerja,” ujar AHY, Sabtu (19/2).

Ia menilai kebijakan Kemenaker tidak adil dan tidak logis bagi pekerja, yang harus menunggu pencairan JHT pada usia 56 tahun.

Ia menginstruksikan Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak dan mendesak pemerintah membatalkan aturan tersebut.

“Saya instruksikan @FPD_DPR untuk Menolak dan mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan tersebut,” ucapnya.

Ia meminta pekerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka.

“Ini nasib pekerja, dengarkan aspirasi mereka,” tegas putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.