“Kita sudah tetap dua tersangka inisial AM dan AT,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Tety Syam, Rabu (6/11).

Diketahui AM merupakan mantan Kepala Dinas Enrgi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri dan AT mantan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri.

Dia tidak merincikan lebih lanjut peran kedua tersangka. “Nanti kita sampaikan pada tahap dua,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya akan terus mengembang kasus tersebut dan berpotensi akan bertambah tersangka baru.

“Insyaallah kita lihat kedepan,” ujarnya.

SAHRUL

Pengusaha dan juga angg0ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau terpilih periode 2019-2014 itu ditetap tersangka terkait kasus pidato rasis pada kegiatan sembahyang keselamatan laut di Pelantar II Tanjungpinang pada Juli lalu.

Buntut pidato tersebut, Bobby dilaporkan oleh empat organisasi masyarakat ke Polres Tanjungpinang karena dinilai menyinggung etnis tertentu.

Penetapan tersangka Bobby tersebut menambah daftar panjang petinggi Partai Nasdem di Kepri yang bermasalah dengan hukum dan ditetap menjadi tersangka.

Selain Bobby, berikut sederet nama petinggi partai Nasdem Kepri yang ditetap menjadi tersangka:

Nurdin Basirun

Ketua DPW Nasdem Kepri nonaktif Nurdin Basirun ditetap menjadi tersangka setelah terjaring dalam Oprasai Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Kepri nonaktif itu diduga telah menerima suap Rp 159 Juta dari pihak swasta terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di Kepri.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar menjadi tersangka.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 1,6 Miliar yang diduga diterima gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Ilyas Sabli

Mantan Bupati Natuna periode 2012-2015 ditetap menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pada Juli 2017 lalu.

Ketua DPD Nasdem Natuna itu ditetap menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana tunjangan rumah dinas unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna senilai Rp 7,7 Miliar.

Dalam kasus tersebut, Kejati Kepri juga menetapkan empat tersangka lain yakni Bupati Natuna periode 2010-2011 Raja Amirullah, Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014 Hadi Candra.

Selanjutnya, Sekretaris DPRD Natuna Makmur dan Kepala Sub Bagian Keuangan DPRD Natuna Syamsurizon. Dugaan korupsi tersebut hingga saat ini masih bergulir di Kejati Kepri.

SAHRUL

Kasubag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspa Lena mengatakan, SM disangka dengan pasal 156a terkait penodaan atau penistaan agama.

“Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti, keterangan lima saksi dan persesuaiannya, dan barang bukti berupa rekaman video, serta pakaian dan sepatu yang digunakan SM saat masuk ke dalam mesjid,” ujarnya dikutip dari Jpnn, Selasa (2/7).

Tersangka dikenakan penahanan. Namun, karena adanya keterangan dari keluarga bahwa SM memiliki gangguan kejiwaan, tersangka saat ini masih diobservasi oleh ahli.

Menurut Ita, hal itu untuk memastikan apakah betul SM terganggu kejiwaannya.

“SM kami bantarkan di RS Polri dengan penjagaan. Untuk penanganan kasus, berlanjut terus,” katanya.

Sumber : Jpnn

Selain Bahar, Polisi juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka dengan kasus yang sama.

“3 orang ditahan, yang lain baru ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dikutip dari Liputan6.com, Rabu (19/12).

Bahar bin Smith ditahan di Polda Jawa Barat setelah diperiksa pada Selasa 18 Desember 2018 kemarin.

Sementara dua tersangka lainnya yakni Agil Yahya alias Habib Agil dan M Abd Basit Iskandar ditahan di Polres Bogor.

Sedangkan tiga tersangka lain yakni Hamdi, Husen Alatas, dan Sogih belum ditahan.

Dedi belum menyampaikan alasan ditahan dan tidaknya enam tersangka tersebut. Dia juga belum merinci peran-peran para tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap remaja dan anak di bawah umur tersebut.

Dalam kasus ini, para pelaku disangka melanggar Pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP dan atau Pasal 333 KUHP dan atau Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber : Liputan6.com

BAROMETERRAKYAT.COM, Jakarta. Bareskrim Polri telah menetapkan Habib Bahar bin Smith atau HBS sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan setelah HBS diperiksa penyidik Bareskrim Polri.

HBS tersandung kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Benar bahwa hasil gelar perkara penyidik, HBS telah ditetapkan sebagai tersangka. Telah dilakukan pemeriksaan, paraf dan penandatanganan BAP oleh tersangka dan pengacaranya,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono dikutip dari Merdeka, Jumat (7/12).

Namun Syahar menampik kabar bahwa Habib Bahar digelandang ke Rutan Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan, tidak ada penahanan terhadap pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu.”Tidak dilakukan penahanan, dan HBS telah kembali,” ucap Syahar.

Sebelumnya, penetapan Habib Bahar tersangka tersebut diungkapkan pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar usai pemeriksaan, Kamis 6 Desember 2018 malam.

Namun tidak terlihat keberadaan Habib Bahar saat sejumlah pengacara keluar dari ruang pemeriksaan.

Menurut Azis, kliennya pulang lebih dulu setelah penetapan tersangka karena ada keperluan lain.

Dalam perkara ini, Habib Bahar disangka melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus bermula dari laporan yang dilayangkan Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin ke Bareskrim Polri, atas dugaan kejahatan terhadap penguasa umum dan ujaran kebencian.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018.

Habib Bahar dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena ceramahnya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.

Sumber : Merdeka

Penetapan menjadi tersangka, karena keduanya diduga lalai saat melakukan latihan tembak di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2018) kemarin.

Dari hasil pemeriksaan IAW dan RMY ternyata merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta  menyampaikan ketika melakukan latihan menembak, keduanya menggunakan senjata api Jenis Glock 17 dan AKAI costum.

“Kami telah melakukan penyidikan, adanya peluru dan senjata dapat disimpulkan karena kelalaiannya,” kata dikutip dari Suara.com.

Namun, kata dia, dua peluru yang menyasar ke dua ruangan di DPR terjadi saat IAW menjajal Glock 17 dengan menggunakan alat bantu tambahan bernama switch costumd.

Kabid Balistik, Metalurgi Forensik Puslabfor Polir Kombes Ulung Kanjaya menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan uji balistik terhadap dua proyektil peluru yang ditemukan di ruangan Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw dan anggota komisi VII DPR RI Bambang Heri Purnama

Dari hasil pemeriksaan, anak peluru yang ditemukan itu identik dengan senjata Glock 17 yang dipakai dua tersangka saat berlatik menembak

“Kita juga lakukan perbandingan, anak peluru di TKP berasal dari satu senjata, dari pengembangan yang dilakukan penyidik, didapatlah senjata ini, glock 17 yang dicurigai digunakan di lapangan tembak. Jarak tembak itu bisa ke lantai 13 dan 16,” kata dia.

Dalam kasus ini, IAW dan RMY dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. (red/Suara)