Penertiban dilakukan tim gabungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Penertiban juga dilakukan dalam rangka penataan sehingga tidak mengganggu estetika di sepanjang jalan protokol.

Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang Marzul Hendri, yang memimpin penertiban tersebut mengatakan, hari ini, DPMPTSP bersama BPPRD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan para pengusaha reklame.

“Kita meminta mereka untuk menata posisi reklame dan bagi yang belum membayar pajak, juga kita tegas untuk segera membayar pajak, jika tidak akan dibongkar,” ucap Marzul.

Selain itu, kata Marzul, pihaknya juga telah memberikan batas waktu kepada pengusaha untuk menyelesaikan perizinan dan pembayaran pajak sampai dengan 28 April 2022.

Sementara untuk memindahkan seluruh reklame yang posisinya menganggu estetika kota, diberikan batas waktu sampai 10 Mei 2022.

“Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan PAD dari penerimaan pajak reklame. Selain itu, juga untuk penataan kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk izin reklame ukuran 6 meter ke bawah diterbitkan langsung oleh DPMPTSP. Sedangkan ukuran 6 meter ke atas itu, konstruksi reklamenya harus ada persetujuan bangunan gedung (PBG), karena konstruksinya itu harus benar-benar kuat.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan, saat ini Pemko Tanjungpinang sedang melakukan persiapan payung hukum dalam penerapan PBG.

“Agar pelaksanaan retribusi PBG dapat dilaksanakan, maka persiapan regulasi tentang PBG ini harus dipersiapkan secepatnya, dengan koordinasi antara Dinas PUPR, BPPRD, DPMPTSP dan Bagian Hukum,” ucapnya.

Dengan adanya perubahan ini terdapat beberapa perbedaan antara IMB dengan PBG diantaranya, pemilik yang melakukan perubahan fungsi bangunan wajib melaporkan jika tidak akan ada sanksi.

Kemudian, pemerintahan memberikan opsi fungsi campuran pada PBG, dengan fungsi campuran bangunan bisa digunakan untuk lebih dari satu fungsi misalnya hunian dan usaha,

Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pasca pembongkaran adalah pengelolaan limbah material dan limbah bangunan, serta upaya peningkatan kualitas.

Selain itu juga terdapat perbedaan dalam alur pengajuan PBG diantaranya, upload dokumen oleh pemohon, verifikasi kelengkapan dokumen oleh dinas teknis, pengisian retribusi oleh dinas teknis, penyampaian SKRD oleh dinas perizinan, verifikasi bukti pembayaran retribusi oleh dinas perizinan, penyampaian SSRD oleh dinas perizinan, persetujuan penerbitan PBG oleh dinas perizinan, dan terakhir penyerahan PBG oleh dinas perizinan.

“Secepatnya akan dibuat peraturan daerah yang baru terkait PBG ini. Dan semua hal yang menyangkut aturan, mekanisme, dan hal teknis lainnya akan segera dipersiapkan oleh dinas terkait untuk penerapan PBG di kota Tanjungpinang,” tutup Rahma.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Tanjungpinang Elvi Arianti menyampaikan perubahan dari IMG ke PBG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung.