Mahasiswa membawa berbagai atribut mulai dari spanduk, poster yang isinya penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial seperti revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI.

Selain itu, mahasiswa juga membawa alat peraga pocong yang  yang terbuat dari spanduk bekas yang  bertuliskan KPK.

Aksi mahasiswa mendapat penghadangan dari aparat kepolisian, mahasiswa tidak dapat memasuki di halaman DPRD Kepri karena dihadang kawat berduri.

Presiden Mahasiswa UMRAH Rindi Apriadi mengatakan, aksi tersebut mengutuk keras upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR RI.

“Meminta pemerintah pusat DPR RI dan Presiden RI membatalkan R-KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, yang di dalamnya terdapat pasal kontroversial,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya mendesak Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan perubahan UU KPK yang sudah disahkan DPR RI.

“Mahasiswa juga meminta DPRD Kepri dan Pemerintah Kepri melakukan pernyataan terbuka di depan mahasiswa dan masyarakat Kepri, bahwa DPRD Kepri dan Pemerintah Kepri meminta membatal pengesahan dan pembahasan UU kontroversial,” ucapnya.

Sampai berita ini di publikasi, mahasiswa masih menyampaikan orasinya.

SAHRUL

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demo di depan kantor Developer PT Cahaya Dompak Indah, Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (12/9).

Koordinator aksi Nazaki mengatakan, warga meminta untuk membangun sarana dan prasarana seperti semenisasi jalan utama, membangun sumur bor layak pakai, menggubah lahan untuk fasilitas umum dan menyediakan lampu jalan yang layak.

Baca : Penyuka Sesama Jenis Divonis Penjara

Menurutnya, pihak developer sudah menyepakati akan membangun sarana dan prasarana tersebut pada 27 Mei 2019 lalu.

“Sampai saat ini belum ada realisasinya,” ujarnya saat menyampaikan orasi.

“Kami warga Perumahan Dompak Indah menuntut depelover segera membangun sarana dan prasarana pada bulan September ini juga,” tegasnya.

Baca : Begini Kronologi Penangkapan Adik Wali Kota Tanjungpinang

Sampai berita ini dipublikasi warga masih melakukan aksi, mereka ingin bertemu langsung dengan pimpinan PT Cahaya Dompak Indah.

SAHRUL

Mahasiswa menolak kenaikan biaya pengurusan adiministarasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan menolak naiknya tarif listrik yang dianggap telah mengsengsara rakyat.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan, pemilihan Wakil Gubernur Kepri, yang diduga sengaja mentarik ulur oleh DPRD Kepri.

“Kami menolak semua kebijakan yang telah mengsengsarakan rakyat,” kata salah satu pengujuk rasa yang melakukan orasi didepan Kantor DPRD Kepri, Dompak.

Adapun tuntutan yang disampaikan belasan pengujuk rasa ini.

1. Menolak dengan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang berisi daftar kenikan biaya kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat.

2. Menolak dengan tegas biaya tarif listrik yang mencapai 242,5 persen karena akan melemahkan daya beli masyarakat.

3. Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelangan berdaya 900 VA.

4. Meminta Presiden kembali kejalan yang benar atas setiap kebijakan yang dibuat yakni berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

5. Meminta kepada DPRD Kepri untuk segera menuntaskan kekosongan Wagub Kepri dalam waktu sesigkat-singkatnya dan memberi kejelasan kepada masyarakat. Karena DPRD Kepri sebagai wakil rakyat harus tegas dalam memutuskan segala sesuatu, jangan sampai perkara menetapkan Wagub Kepri demi kepentingan politik semata bukan kepentingan masyarakat Kepri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat menemui pengujukrasa mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diterima. Menurutnya, karena tuntutan dari mahasiswa merupakan wewenag dari pemerintah pusat, maka pihaknya, akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Kami dari DPRD Kepri menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya. Kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya kendaraan bermotor merupakan gawainya pusat, akan kami terima dan sampaikan,” kata Jumaga

Sementara terkait dengan pemilihan Wakil Gubernur yang sampai saat ini belum terpilih, menurutnya, dari partai pengusung belum ada menyerahkan dua nama untuk dilakukan proses pemilihan di DPRD Kepri. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan (Dapik) Batam ini menjamin, jika sudah ada dua nama calon wakil gubernur yang diserahkan, dalam waktu satu minggu sudah ada wakil gubernur terpilih.

“Dua calon belum diserahkan ke DPRD Kepri. Kami juga akan menyampaikan ke partai pengusung untuk menyerahkan dua nama. Ketika sudah ada dua nama diserahkan, maka saya jamin dalam waktu satu minggu Wagub sudah terpilih,” pungkasnya.

(SAHRUL)