Operasi yang bertemakan “Menigkatkan Simpati Masyarakat Terhadap Polisi Lalu Lintas Guna Mendukung Kebijanan Promotor Kapolri Dalam Rangka Tercipta Kamseltibcarlantas” serentak dilaksanakan seluruh Indonesia.

Baca Juga :

Ingat !!! Besok Polres Tanjungpinang Melaksanakan Operasi Simpatik Siligi

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro mengatakan operasi simpati siligi bertujuan untuk meminimalisir angka pelangaran lalu lintas roda dua maupun roda empat. Selian itu, juga menurunkan angka laka di Kota Tanjungpinang.

“Juga meminimalisir terjadinya angka kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa,” kata Joko kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (1/3)

Menurutnya, pelangaran yang menjadi prioritas saat operasi simpati siligi, yaitu melawan arus lalu lintas khusus kendaraan bermotor, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, dan pelanggaran batas kecepatan.

“Kami menghimbau kepada masyarakat apabila mengendarai kendaraan bermotor, agar dilengkapi seluruh administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK dan kelengkapan kendaraan bermotor,” pungkasnya

(SAHRUL)

Rancangan anggaran yang di sepakati sebesar Rp 3.360 Triliun. Pada rancangan ini, Pemprov Kepri memprioritas pembangunan fisik. Terlihat, anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.813 Triliun, sementara itu, belanja tidak langsung sebesar Rp 1.548 Triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 159 Miliar.

Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun saat diwawancarai awak media usai penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPS) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Dompak, mengatakan berdasarkan KUA-PPS yang sudah disepakati, Pemprov memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, untuk menunjang dan mendorong masuknya investasi di Kepri, pihaknya akan melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan.

“Tadi sudah jelas belanja langsung lebih besar, artinya, untuk mendorong masuknya investasi di Kepri, kita akan memprioritaskan infrastruktur. Seperti di Kabupaten Bintan kitakan siapkan Jalan lintas timur, Karimun, Natuna. Dibatam juga kita bantu,” katanya

Terkait dengan penetapan APBD yang meleset dari tanggal yang sudah ditargetkan, mantan Bupati Kabupaten Karimun ini, meminta kepada SKPD untuk memberi informasi program yang sudah direncanakan.

“Kita harap SKPD jangan ada yang keluar dari daerah ini, karena kita tahu DPRD sudah berkerja keras, ini butuh dukungan kita bersama. Kalau sudah melesat (Pembahasan APBD) jangan dipelesetkan lagi,” pungkas Nurdin

(SAHRUL)