Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Bima Haria Wibisana mengatakan, pendaftaran CPNS 2018 akan digelar usai Pilkada serentak 2018.

Karena, kata dia, terlalu riskan bila pendaftaran CPNS dilaksanakan sebelum pilkada.

Bisa saja, pengadaan CPNS ini dijadikan bahan politisasi calon kepala daerah atau incumbent.

“Sebenarnya pemerintah ingin seleksi CPNS lebih cepat waktu pelaksanaannya. Cuma terlalu riskan kalau digelar sebelum Pilkada,” ujar Bima di Senayan seperti dilansir Jpnn.com, Senin (12/3).

Dia menyebutkan, sesuai jadwal rekrutmen CPNS yang disusun, penetapan formasi mulai April hingga Mei.

Pengumuman dibukanya pendaftaran CPNS dilaksanakan Mei. Sedangkan pendaftaran secara online dimulai Juni hingga Juli.

Rencananya, lanjut Bima, pendaftaran yang pertama dibuka adalah untuk sekolah-sekolah kedinasan. Sedangkan jalur umum usai Pilkada.

“Usai mencoblos, langsung kami buka pendaftarannya. Karena sudah ada keterkaitan dengan pilkada lagi,” terangnya.

Sama seperti tahun lalu, waktu pendaftaran tidak serentak. Setiap instansi berbeda-beda tergantung kesiapan instansi serta cepat tidaknya penetapan formasi. (Redaksi/Jpnn)

Sebab, sudah lebih dua tahun gaji pokok PNS tidak pernah mengalami kenaikan.

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS yang akan merevisi PP Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan ke-17 Atas PPP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tak kunjung ditetapkan.

“Kalau disetujui presiden, insyaAllah gaji PNS naik karena sudah lama juga enggak naik,” kata Karo Humas BKN Muhammad Ridwan seperti dilansir Jpnn.com, Rabu (28/2).

Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok PNS juga meliputi analisa kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya yang akan dibahas dalam forum antar kementerian / kembaga (K/L).

Jika usul itu disetujui, maka selanjutnya akan dituangkan dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Sebelumnya, BKN telah menyampaikan bahwa tidak ada skema kenaikan gaji PNS tahun 2018.

Namun, PNS pada tahun ini akan diberi tunjangan hari raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2017.

Penyebab pemerintah mengambil kebijakan itu antara lain karena beban keuangan negara akibat pembayaran uang pensiun yang terus meningkat.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah  mempercepat proses reformasi pensiun PNS bersamaan dengan reformasi penggajian PNS.

Menurut Ridwan, kebijakan THR PNS sudah berlangsung sejak 2016 dan berbeda dari gaji ke-13. THR hanya terdiri dari gaji pokok saja.

Sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Selanjutnya untuk kenaikan gaji pokok PNS terakhir dilakukan pada 2015 sebesar enam persen. (Redaksi/Jpnn)