Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Kepulauan Riau berbeda dengan daerah lain.

Ia menyebut,Wisman yang berkunjung ke Kepri umumnya merupakan wisatawan dengan waktu kunjungan yang singkat, satu hingga tiga hari.
wisman yang berkunjung didominasi oleh warga dari Singapura dan Malaysia yang memanfaatkan akhir pekan untuk berlibur.

“Makanya dibutuhkan spesial regulasi keimigrasian, karena kondisi ini menjadi penghambat bagi wisman dua negara ini untuk datang,” kata Ansar.

Penerapan visa normal ditegaskannya dirasakan berat bagi wisatawan yang melakukan kunjungan jangka pendek.

” Perjalanan hanya satu dua hari, atau katakanlah tiga hari, mereka harus membayar 50 dollar, atau rata-rata Rp100 ribu untuk 30 hari. Ini menjadi penyebab mereka jadi enggan berwisata ke Kepri,” papar Ansar lagi.

Oleh sebab itu, Ansar lantas menggagas penerapan VoA jangka pendek bagi wisman, yakni pemberlakuan visa selama tiga hari atau dengan istilah short term visa.
Dan diharapkan kebijakan tersebut bisa diterapkan tahun ini.

Menparekraf Sandiaga telah menandatangani formulasi akhir yang akan disahkan melalui Peraturan Presiden terkait dengan kebebasan untuk regulasi bagi ekspatriat yang tinggal di Singapura dan kunjungan wisatawan.

Adapun skema VoA ini nantinya akan diberlakukan dengan dua jenis durasi, yaitu 30 hari dan tujuh hari. Untuk durasi 30 hari, wisatawan akan dikenakan tarif Rp500 ribu dan short term visa yang berlaku selama tujuh hari dikenakan tarif Rp100 ribu.

Editor: RAMDAN

BR . KEPRI – Kebutuhan lulusan sekolah kejuruan di Kepri melihat prospek investasi ke depan, memang sangat besar. Untuk memajukan Kepri salah satunya melalui keberadaan SMK.

“Presentase SMK di Kepri seharusnya 70 persen karena wilayah kita adalah wilayah investasi, maka dari itu ke depan SMK akan kita perbanyak,karena lulusan SMK lebih siap dalam menghadapi dunia pekerjaan,”
papar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat melakukan kunjungan ke SMKN 5 Kota Batam dalam rangka peresmian bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di SMKN 5 Kota Batam, Senin (11/9).

Ansar menyampaikan pentingnya pendidikan khususnya pendidikan kejuruan seperti SMK untuk Indonesia dan Kepri yang lebih maju.

“Bonus Demografi yang akan mencapai puncak pada tahun 2030 akan menjadi sebuah penentu bagi kemajuan Kepri. Jika pendidikannya bagus dan membuat siswa-siswi kita bisa berkompetisi dan bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi” ujarnya.

Pada kesempatan itu Ansar melakukan penandatanganan prasasti peresmian bangunan DAK TA 2022.

Sementara itu Kepala SMKN 5 Batam Hendra Debeni memaparkan keadaan sekolah yang ia pimpin diantaranya lahan sekolah yang luasnya 5 Ha.

“Kemudian pada kesempatan ini terdapat 4.603 siswa yang hadir sementara 3.700 orang sisanya sedang melakukan praktek kerja industri. Jurusan di sekolah ini ada 11 dan berbagai ekstrakulikuler dengan berbagai prestasi yang sudah diraih,” paparnya.

Editor: Ramdan

Tjetjep mengatakan, ODP merupakan orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif covid-19 atau seseorang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah terjangkit.

Semakin besar ODP maka semakin banyak yang dikarantina baik secara mandiri di rumah maupun ditempat penampungan yang disediakan pemerintah.

BACA : Update Data Corona di Kepri 27 Maret: ODP Terus Bertambah

Menurutnya, semakin banyak jumlah ODP dikarantina maka semakin baik untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Semakin banyak ODP, peluang kita untuk memutus rantai penularan akan semakin baik,” ujar Tjetjep.

“Kita semua sudah berada dalam wilayah terjangkit. Jika kita ingin segera menghentikannya, maka tinggal di rumah sebagaimana yang dilakukan oleh ODP, adalah cara yang paling ampuh,” tambah Tjetjep.

BACA JUGA : PDP Corona di Tanjungpinang Meninggal Dimakamkan Sesuai Standar WHO

Kemudian, kata dia, hindari keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, dan gunakanlah masker.

Sebagaimana diketahui revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan yang substansi namun oleh Pemerintah dan DPR hanya dianggap Thypo yaitu persoalan usia 50 tahun, dalam kurung tertulis empat puluh tahun, yang kata anggota DPR tertulis lima puluh tahun (Pasal 29 Ayat e).

“Dikarenakan kesalahan substantif maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya dirubah dengan rapat paripurna. Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan Revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima redaksi Barometerrakyat, Kamis (17/10).

Boyamin mengatakan, dalam azas bernegara termasuk azas hukum berlakunya Undang-Undang apabila terjadi perubahan maka harus dengan cara yang sama atau sederajad.

Hal ini pernah berlaku pada kesalahan penulisan putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Yayasan Supersemar “tertulis 139 juta” yang semestinya “139 milar”.

“Atas kesalahan ini tidak bisa sekedar dikoreksi dan membutuhkan upaya Peninjauan Kembali ( PK) untuk membetulkan kesalahan penulisannya,” ujarnya.

Defisit angaran menjadi penyebab ditunda proyek dengan pagu anggaran Rp 13 Miliar ini.

Defisit karena tidak jelasnya dana tunda bayar dari pemerintah pusat sebesar Rp 8 Miliar.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul kepada awak media mengatakan seharusnya hasil lelang diumumkan, Rabu (12/4). Namun, sampai hari ini, hasil lelang tidak juga di umumkan.

“Kemungkinan pekerjaan (pembangunan gedung food caurt) batal karena devisit anggaran, walaupun sudah dilelang pekerjaannya.” Ungkap Syahrul kepada awak media di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Kamis (13/4)

Kemungkinan, kata Syahrul, pekerjaan yang awalnya direncanakan dengan anggaran sebesar 33 Miliar Rupiah berubah menjadi 13 Miliar Rupiah untuk tahap pertama pembangunan dengan alasan Devisit.

“Saya rasa pembangunan Food Court tahun ini ‘Batal’ karena masih ada pekerjaan yang tunda bayar dan anggaran kita masih devisit untuk pembangunan fisik,” pungkasnya.

SAHRUL

Petrus Sitohang menilai beredarnya rokok tampa cukai di kawasan FTZ Tanjungpinang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga tidak ada manfaat bagi Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

“Pada dasatnya saya melihat beredar rokok non cukai tidak ada manfaat, bagi negara itu merugikan karena tidak ada cukai, untuk pemerintah kota tidak dapat apa-apa dalam retribusi untuk daerah dan untuk masyarakat malah mendorong agar lebih banyak perokok,” katanya kepada awak media di kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (27/3)

Karena banyak buruknya dari pada manfaatnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta BP Kawasan FTZ untuk menghilang kuota rokok untuk kawasan FTZ Tanjungpinang.

“Saya meminta untuk diberhentikan kuota rokok dikawasan FTZ Tanjungpinang, karena lebih banyak mudaratnya. Pada dasarnya Tanjungpinang tidak pernah kekurangan kuota rokok, orang tidak ada mengeluh karena kekurangan suplai rokok, seperti cabe kemaren. Malah dengan masuknya rokok tampa cukai, dapat merugikan perusahan rokok yang ada cukai,” tegas anggota Komisi II ini.

SAHRUL