Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Ing Iskandarsyah mengatakan, potensi pendapatan tersebut bersumber dari pengelolahan labuh jangkar dan saham sebesar 10 persen dalam pengelolaan minyak pada blok migas di Natuna.

Anggota Komisi II DPRD Kepri itu mengingatkan Pemprov Kepri untuk bekerja keras, dan terus berjuang agar dapat mengelola kedua sektor itu.

“Kami optimistis Pak Isdianto memiliki kemampuan untuk menangani persoalan menahun itu,” ujarnya.

Menurut dia, mengemukakan lompatan besar itu berhubungan dengan keseriusan dan keberanian Pemprov Kepri yang kini dinakhodai Isdianto.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto harus menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan hak dalam pengelolaan labuh jangkar kapal dan mendapatkan saham dari blok migas di Natuna.

Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak Kepri itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pengelolaan labuh jangkar sesuai UU Nomor 23/2014, dan saham 10 persen dalam pengelolaan minyak.

Berdasarkan ketentuan itu, Pemprov Kepri berhak mengelola potensi kelautan 0-12 mill.

“Pak Isdianto selayaknya melanjutkan perjuangan mantan Gubernur Kepri H.M Sani dan Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) untuk menggarap retribusi dari pengelolaan labuh jangkar dan minyak,” katanya.

Iskandar mengemukakan selama ini kenaikan APBD lebih kecil dibandingkan kenaikan inflasi pertahun.

Ketergantungan Kepri terhadap dana transfer dari pusat juga sangat tinggi.
Kondisi ini, menurut dia tidak sehat sehingga perlu dilakukan terobosan yang serius agar pendapatan asli daerah meningkat.

“PAD Kepri itu hanya 35 persen, selebihnya dana transfer dari pusat. Artinya, ketergantungan Kepri terhadap pusat sangat tinggi,” ucapnya.

Ia mengatakan dua tahun mendatang APBD Kepri harus di atas Rp4 Triliun, karena Pemprov Kepri butuh belanja besar untuk membangun kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberantasan Kemiskinan.

Jika APBD Kepri hanya tumbuh rata-rata 2-5 perwen, sulit bagi Pemprov Kepri untuk mempercepat proses pembangunan karena kebutuhan dan pembiyaan daerah kepulauan lebih mahal dibandingkan dengan provinsi yang didominasi daratan. (Rls)

“Saya berkomitmen untuk membenahi ekonomi yang ada di masyarakat pesisir seperti Tanjung Unggat, dan sekitarnya,” ungkapnya saat temu ramah bersama Tokoh Pemuda di Tanjung Unggat, Rabu (4/10).

Ia ingin kembali membawa Kota Tanjungpinang sebagai daerah yang menjadi pusat kerajaan serta pusat perdagangan sebagai mana sejarah Kerajaan Riau Lingga. .

“Kerajaan Riau-lingga adalah kerajaan yang jaya di bidang ekonomi, dan kemakmuran yang tinggi pada rakyatnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan akan menggunakan seluruh kekuatan dan pemikirannya dalam membangun ekonomi serta membangun martabat masyarakat melayu.

“Semampu saya, kekuatan dan segala pemikiran saya akan saya kerahkan untuk membangun martabat masyarakat melayu yang berada dipesisir, InsyaAllah sebagaimana dahulu,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Lembaga Amanah Riau Hulu Kuala (Laruka) Tanjungpinang, Dg. Marzuki melalui Sekretaris Syaiful Amri mengapresiasi dan mendukung rencana pembangunan ekonomi masyarakat melayu di Pesisir sebagaimana jayanya dahulu.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi seluruh rencana dalam membangun ekonomi masyarakat pesisir seperti masa jayanya Kerajaan Riau-Lingga,” ucapnya.

Dia mengatakan, dahulu masyarakat Pesisir mencapai kemakmuran yang tinggi sehingga menjadikan sebuah daerah yang paling berkuasa dibidang ekonomi masa itu.

“Seperti di Tanjung Unggat, Pulau Penyengat dan Kota Raja berada didaerah pesisir, kuatnya geliat perdagangan juga membuat tingkat ekonomi masyarakat juga menjadi kuat, sehingga pada masa itu kemakmuran kerajaan riau-lingga menjadi kerajaan yang disegani pada masanya,” ucapnya.*

Menurutnya, bagi yang ingin membuka bisnis atau masih kurang modal akan dibantu melalui melalui diberdayakan LPDB.

“Kita perdayakan LPDB untuk bantuan modal mungkin 3 juta atau lebih,” Iskandarsyah saat penyampaian visi dan misi penjaringan Bakal Calon (Balon) yang akan diusung Partai Hanura disalah satu hotel ternama Tanjugpinang, Sabtu (26/8)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, tidak bisa hanya mengharapkan sebagai tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Selain itu, lanjut Ing (Sapaan aktab Iskandarsyah) juga akan meberdayakan sektor Swasta dan memberikan kesempatan bagi lulusan yang ada di Tanjungpinang untuk berbisnis.

“Kalau hanya mengharap kerja honorer cuma berapa gaji, maka dari itu akan di berdayakan juga sektor Swasta salah satunya Memberikan peluang usaha,” tutupnya

Muhammad Danu