“Kita melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti kapal dilaksanakan di perairan Pulau Sabang Mawang bagian Selatan Kabupaten Natuna pemusnahan barang bukti diadakan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT Selat Lampa,” ujar Kepala Kejati Kepri Hari Setiyono melalui keterangan tertulis.

Ia menyampaikan pelaksanaan eksekusi pemusnahan ini merupakan bagian dari kewenangan jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 270 jo. Pasal 1 butir 6a KUHAP dan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Pelaksanaan eksekusi ini kita didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Satgas 115 yang merupakan bentuk komitmen bersama dalam pemberantasan Illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” ucapnya.

Ia mengatakan 10 kapal asing ini diantaranya delapan merupakan barang bukti perkaranya yang ditangani Kejaksaan Negeri Natuna, sedangkan dua kapal merupakan barang bukti perkara dalam perkara .

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan kapal tangkap ikan tersebut dilakukan dengan cara kapal diberi pemberat berupa batu dan telah dilubangi dibeberapa titik, kemudian dibakar dengan menggunakan solar, selanjutnya kapal ditenggelamkan,” ujarnya.

Ia mengatakan hanya tujuh unit kapal tangkap ikan asing yang berhasil ditarik ke titik penenggelaman, satu unit kapal tangkap ikan asing (KG 91526 TS) tenggelam sebelum tiba di titik penenggelaman yang terletak di dekat perairan antara Pulau Setanau dan Setayi akibat kondisi arus kencang, maka kapal yang berhasil ditenggelamkan hanya delapan unit kapal asing.

“Sementara ini untuk dua unit kapal tangkap ikan asing (BV 92778 TS dan BV 92468 TS) tidak dapat ditarik ke titik penenggelaman karena karam di pelabuhan, akan dimusnahkan pada Kamis 01 April 2021 dengan cara dihancurkan dengan menggunakan alat berat hingga tidak dapat digunakan kembali,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sebagai contoh dan pelajaran bagi negara lain bahwa negara Indonesia sinergitas dan komitmen dalam upaya memberantas kejahatan illegal fishing.

Ahmad Jailani

Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno, ke 405 orang tahanan illegal fishing Non Justisia asal Negara Vietnam, yang terdiri dari 213 tangkapan TNI AL dan 137 PSDKP dan 55 orang dari Tarempa Kepulauan Anambas mereka adalah WNA asal Vietnam pelaku illegal fishing yang ditahan selama tahun 2017.‎

Tahanan illegal fishing yang ditangkap TNI AL dan Pengawasan Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di wilayah Perairan Natuna, dipulangkan Pemerintah RI ke negara asalnya Vietnam yang sebelumnya akan dibawah ke Batam selanjutnya akan dideportasi kenegara asalnya.
‎
Para tahanan yang dipulangkan tersebut merupakan ABK ikan yang tidak ikut menjalani proses hukum sidang di Pengadilan Perikanan Natuna, atau tahanan non justisia.

Dari 405 orang tersebut, 213 orang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) asal Vietnam yang ditangkap KRI dalam patroli pengamanan laut di wilayah perairan Natuna dan berada di Makolanal Ranai, sementara 137 orang lainnya adalah tahanan dari PSDKP satker Natuna sedangkan 55 orang ditahan di Lanal Tarempa Kabupaten Anambas.

Para ABK yang di deportasi ini merupakan tangkapan yang bersifat non justisia (yang tidak memiliki tanggung hukum) secara hukum Indonesia. Sedangkan Nahkoda dan KKM Kapal tetap harus menjalankan proses persidangan di Indonesia.

Para tahanan kedua institusi tersebut diangkut secara bersamaan dengan menggunakan kapal milik PSDKP, Orca 1, Orca-2, dan Hiu Macan Tutul-2. KP Paus 01, KP Hiu Macan 05 menuju Batam.

Direncanakan pemerintah Indonesia akan memulangkan ke 405 ABK Kapal illegal fishing asal Vietnam melalui jalur laut diberangkatkan dari Selat Lampa Ranai dan Pelabuhan perikanan Antang (Satker PSDKP) Tarempa langsung dibawa ke Batam untuk dikumpulkan terlebih dahulu dan koordinasi lebih lanjut. Kemudian dilaksanakan pengiriman melalui jalur laut menuju Negara asal mereka Vietnam.
Sebelum diberangkatkan seluruh ABK menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tim kesehatan TNI Angkatan Laut yang berada di kedua pangkalan Lanal Ranai dan Lanal Tarempa hal ini dilaksanakan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) TNI AL yang berlaku.

Proses deportasi ABK kapal pelaku illegal fishing semuanya WNA asal Vietnam dibawah pengawalan ketat oleh pihak Imigrasi Klas III Tarempa beserta personel TNI Angkatan Laut menuju Batam selanjutnya akan dideportasi menuju Negara asal Vietnam. Direncanakan rombongan ABK asal Vietnam akan tiba di Batam pagi ini.

Redaksi/Dispen

Dwi Ria Latifah mengatakan akhir-akhir ini yang paling menjadi sorotan di provinsi Kepri yakni semakin maraknya ilegal fishing.

Menurutnya, dulu yang menjadi perhatian adalah penyeludupan dan narkoba yang jadi masalah klasik di Provinsi Kepri.

“Ilegal fishing menurut saya memang satu hal yang serius, tapi juga harus menjadi perhatian khusus,” ungkapnya kepada awak media kemaren.

Anggota Komisi III ini mengatakan yang menjadi persoalan sekarang ini fungsi pengamanan yang masih lemah.

Dari pihaknya, kata Ria sudah menyampaikan kepada Kapolri dan ke Jaksa Agung dalam kesempatan rapat bersama mereka terkait ilegal fishing dan pengamanan laut.

“Fungsi pengawasan masih lemah, dan itu sudah kita sampaikan di Kejaksaan Agung dan juga ke Kapolri dalam rapat bersama mereka,” tutupnya

Muhammad Danu