Kali ini datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan, kebijakan impor beras ‎tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, kata dia, Jokowi sapaan akrabnya, sudah berjanji tidak akan mengimpor beras.

Namun, publik dikagetkan dengan izin impor beras‎ 500 ribu ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Sekalipun hanya untuk stok dan tidak ke daerah, tapi tetap saja kata-kata impor itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu,” kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, seperti dilansie Jpnn, Kamis (18/1).

Menurut Hidayat, sejumlah kepala daerah seperti di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, juga sudah menegaskan wilayah yang dipimpinnya mengalami surplus beras.

Bahkan, kata dia, banyak sekali pimpinan daerah yang tegas mengatakan lebih memilih membeli dari wilayah-wilayah lain.

“Pak Sandiaga Uno (Wagub DKI Jakarta) menegaskan tidak setuju impor beras, mendingan beli dari Banten, Jabar atau Sulsel. Kalau Jakarta memang tidak ada sawahnya, pasti dia akan beli dari sekitarnya,” katanya.

Dia mengatakan sudah seharusnya Jokowi mendengar keluhan rakyat.

Apalagi, Jokowi dua hari lalu baru saja bertemu petani di Jabar dan Jateng. Bahkan, Jokowi langsung bertemu petani di sawah yang hijau.

Dia menambahkan penting bagi Jokowi untuk menegaskan akan segera panen raya karena banyak daerah surplus beras sekaligus meminta untuk tidak ada impor beras.

“Alangkah baiknya bila Pak Jokowi segera menegaskan untuk batalkan impor. Tolong hentikan, sekalipun hanya untuk stok saja,” ujarnya.

Seharusnya, Hidayat mengatakan, dengan komitmen nawacita Jokowi, Indonesia sudah bisa mandiri dan berkedaulatan pangan.

“Dan tidak lagi kita disusahkan oleh harga-harga yang meninggi padahal itu sesuatu yang bisa menjadi produk unggulan dari Indonesia,” pungkasnya. ‎(Jpnn)