Ia menilai, tudingan sejumlah oknum tentang foto Wali Kota Tanjungpinang tersebut sarat kepentingan.

“Yang saya tau itukan fotonya cuma di dalam kamar, terus berbaju lengkap. Terlalu dini untuk menyimpulkan bermacam-macam,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/9).

Ia menyampaikan, tindakan asusila atau perzinahan seyogyanya dibuktikan dengan alat bukti dan saksi yang melihat kejadian tersebut.

“Terlalu dini untuk mengatakan foto ini begini, begitu. Karena menurut saya foto itu biasa saja. Tidak ada pelanggaran disitu. Kalau namanya pelanggaran asusila itu berpakaian seksi,” ujarnya.

Menurut Erdianto, sekalipun orang tersebut dinyatakan berzinah kemudian tidak ada pengaduan dari suami atau istri pelaku perzinahan, tetap saja tidak dapat di hukum.

“Akan tetapi bila dapat dibuktikan secara Hukum Tata Negara itu dapat dikatakan perbuatan tercela. Dari aspek politiknya dapat di impeach. Namun salah satu unsur untuk mengarah pada Hukum Tata Negara harus dapat dibuktikan dulu di Hukum Pidana,” jelasnya.

Justru kata dia, orang-orang yang menuduh bersangkutan membuat perbuatan asusila atau dikatakan berzina, malah sebaliknya bisa dilaporkan, seperti pada pasal 310 tentang fitnah dan penghinaan.

“Kalau tidak dapat dibuktikan jadi fitnah, tapi kalau memang terbukti lalu ada yang menyebarkan dia menjadi penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310,” ujarnya.

Ia menambahkan, adanya sejumlah orang yang meminta kejelasan dan lain sebagainya terkait foto tersebut sah-sah saja dilakukan.

“Kita punya bukti. Yang jelas aktor intelektualnya kita sudah tahu, inisialnya L,” ujar Andi Anhar, Selasa (3/8).

Menurutnya, penyebaran foto tersebut sengaja dilakukan oleh aktor intelektual itu tujuannya untuk menjatuhkan Wali Kota Tanjungpinang.

Ia pun mendorong Kuasa Hukum Pemko Tanjungpinang, agar segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

“Ini sudah menghina dan dalam tradisi orang-orang kita (Bugis, red) ini soal Siri’ harga diri atau marwah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau ini menegaskan, Kuasa Hukum Pemko Tanjungpinang harus memproses persoalan ini ke aparat penegak hukum.

Karena selain telah merusak nama baik Wali Kota Tanjungpinang, hal ini juga telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Supaya ada efek jera. Karena di tengah situasi Covid ini kenapa masih ada orang yang menyebarkan fitnah. Harusnya gotong royong untuk perang melawan Covid-19 ini, jangan perang melawan orang,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui kuasa hukumnya telah mengklarifikasi foto tersebut dan faktanya foto itu diambil tiga tahun lalu saat Rahma syuting film berjudul Janji Diatas Pelantar.

Ketua LSM Cindai Tanjungpinang Samiun angkat bicara prihal tersebut. Menurutnya, isu tersebut membuat resah masyarakat setempat dan harus segera dilaporkan kepihak kepolisian untuk diselidiki kebenarannya.

“Kami akan segera membuat laporan ke pihak kepolisian. Kami mendukung Pemko dalam menyelesaikan kasus dugaan ini. Berita itu sudah meresahkan masyarakat hingga masyarakat salah paham, berita ini juga sudah melanggar UU ITE,” ujarnya, Senin (2/8).

Ia mengatakan, pelaku penyebaran foto tersebut merusak nama baik Pemko Tanjungpinang. Seharusnya dimasa pandemi begini semua pihak harus sama-sama menjaga kondusifitas Tanjungpinang.

“Kami berharap pihak kepolisian segera bertindak. Agar isu ini sesegerakan mungkin dapat diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Tanjungpinang Mahdi Ambon memberikan dukungannya kepada Pemko Tanjungpinang untuk pelaku penyebaran foto tersebut di proses secara hukum.

“Semoga saja berita ini bukan sebagai bentuk ancaman untuk memeras Wako kita. Karena itu sangat tidak patut. Saya sangat mendukung kalau pemko segera melaporkan hal ini ke polisi. Benar ataupun salah, bairlah pihak kepolisian yang menyelidiki,” ujarnya.

“Saya tidak tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah hukum, saya sedang susun bukti-buktinya,” ujar Agung yang juga suami Wali Kota Tanjungpinang, Minggu (1/8).

Ia menyampaikan, akan melaporkan narasumber anonim yang dimuat dalam berita beberapa media online, karena statement tersebut mengandung fitnah.

“Secara global yakni peristiwanya dulu, seperti sumbernya siapa, kalau tidak bisa menunjukkan itu artinya tidak ada sumber sama sekali, sehingga sasarannya bisa ke media atau wartawan yang menulis,” ungkap.

Agung yang juga Ketua Peradi Tanjungpinang mengatakan, foto  tersebut diambil pada 2019 lalu, pada saat Rahma ikut syuting film Janji Diatas Pelantar.

“Itu adalah foto beberapa tahun lalu pada saat itu ibuk sedang persiapan pembuatan film Janji Diatas Pelantar dan pria di dalam itu adalah salah satu kru film,” ujar Agung yang juga suami wali kota Tanjungpinang.

Ia menyampaikan, sebelum melakukan syuting wali kota sudah meminta izin kepadanya dan bahkan ia mengantar langsung menunju tempat syuting di salah satu hotel di Tanjungpinang.

Menurutnya, foto yang tersebar tersebut sudah dipotong dan seolah-olah hanya ada dua orang dalam kamar tersebut. Padahal faktanya dalam kamar tersebut ada beberapa orang kru untuk proses pembuatan film tersebut.

“Dalam itu bukan hanya berdua, kalau ini merupakan suatu hubungan tidak pantas, ngapain kita ramai-ramai dalam kamar, ngapain juga ibuk harus lapor saya dan saya juga ngantar dia kok, saya tau kok saya nemamin dia syuting,” ujarnya.

“Terus ada kata-kata perselingkuhan, kalau foto yang diambil di kamar selfi hanya mereka berdua, itu berbeda, ini ada pihak lain yang mengambil foto dan ada orang lain yang terekam difoto itu sebenarnya, tapi itu dipotong. Sudut pandang foto itu seolah-olah dari saya lihat disalah satu media itu gambar berdua menyudut, padahal ini adalah satu bagian,” sambungnya.