Diketahui, vaksinasi gotong royong kini bisa diakses individu di Klinik Kimia Farma dengan membayar sejumlah tarif tertentu. Layanan ini akan tersedia pada Senin (12/7) besok.

Menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan biadab karena membiarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbisnis.

“Rakyat disuruh gotong royong, untuk mempercepat herd immunity, BUMN dibiarkan berbisnis, ini kan biadab. Apalagi kata paling pantas untuk itu,” katanya dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Minggu (11/7).

Dia pun menuturkan, pasokan vaksin saat ini sangat terbatas. Sementara, banyak orang membutuhkan vaksin tersebut.

“Vaksin ini pasokannya terbatas, kalau seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin oleh pemerintah secara gratis, ada yang vaksinasi 3 kali ya silakan barulah, barulah bisa ditangani secara bisnis,” katanya.

Lanjutnya, kegiatan vaksinasi perlu dipercepat dengan menambah tempat pelayanan vaksin. Ia sendiri tak sepakat jika vaksinasi berbayar ini disebut sebagai cara untuk mempercepat vaksinasi.

“Ini namanya bukan gotong royong, kalau gotong royong orang kaya membantu orang miskin, orang miskinnya nggak punya uang, dia gotong royong tenaga. Jadi gotong royong pun dikorupsi,” paparnya.

Selain itu, Faisal juga bilang, vaksinasi ini akan melukai perasaan masyarakat yang tidak mampu.

Sebab, orang kaya bisa mendapat vaksin lebih cepat. Padahal, vaksinasi seharusnya diberikan berdasarkan prioritas.

“Kalau Kimia Farma nggak, siapa yang bisa bayar dia yang dapat. Teriris nggak hati rakyat yang nggak punya uang,” ujarnya.

“Bansos aja Juli, Agustus cuma Rp 300 ribu per keluarga per bulan, nggak sanggup mereka bayar vaksin itu,” imbuhnya.

Sumber: Detikcom