Dia dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungpinang pada hari ini Senin (25/2) pagi melalui paripurna istimewa Pengantian Antar Waktu (PAW) di ruang sidang utama DPRD Tanjungpinang.

Kurniawan dilantik mengantikan Beni yang mengundurkan diri karena pindah ke Partai Golkar saat mencalonkan diri menajdi Caleg pada Pemilu 2019.

Pelantikan Kurniawan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri dengan Nomor 1319 tahun 2018, tertanggal 26 Desember 2018 lalu.

Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno mengatakan, PAW tetap dilaksanakan meskipun proses gugatan dari Sasyento masih berlangsung di Pengadilan Negeri.

“Dengan pelantikan ini, maka anggota DPRD Tanjungpinang sudah lengkap 30 anggota,” kata Suparno.

Sementera itu, Kepala Bagian Umum dan Kesekretariatan DPRD Tanjungpinang Yusuwadinata mengatakan, selain adanya SK Gubernur, pelantikan tersebut juga mendapat persetujuan dari PKPI. Menurutnya, PKPI mengirim surat kepihaknya agar Muhammad Kurniawan segera dilantik.

“Setelah kita sampaikan kepimpinan, maka pimpinan memutuskan daripada anggota dewan ini tidak ada yang mewakili dari PKPI maka dilantik segera, karena kalau tidak dilantik waktunya akan habis,” ucapnya.

Redaksi

Pasalnya, sudah tiga kali Mantan Bupati Kabupaten Karimun ini tidak pernah hadir alias mangkir dari persidangan gugatan yang dilayagkan Pekat IB Kepri atas kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) Kepri.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang seharusnya dilaksanakan pada, Rabu (7/6), karena ketidakhadiran Gubernur, sidang terpaksa ditunda. Persidangan Gugatan ini direncanakan akan digelar lagi dalam waktu dekat ini.

Pembina Pekat IB, Beny mengatakan seharusnya Gubernur sebagai pejabat Daerah harus taat akan hukum. Artinya, ketika dirinya (gubernur) diundang dalam persidangan seharusnya bisa menghadirinya.

“Dalam sidang itu kan bukan macam macam, hanya cuma meminta dirinya memilih Wakil Gubernur Secepatnya, jadi, seorang Gubernur itu harus Koorporatip, dan tidak harus takut dalam menghadiri sidang ini,” ujarnya kepada kepada awak media kemaren

Masyakarat Kepri, kata Beny juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pasangannya (Wagub).

“Maka dari itu kami menuntut dan mempertanyakan itu semua kepada Gubernur Kepri.” ungkapnya

SAHRUL