Ketua Panwaslu Tanjungpinang Maryamah mengatakan, penolakan itu berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan.

“Kita menolak permohonan pemohon. Hasil putusan ini merupakan pertimbangan yang maksimal dari rapat pleno bersama komisioner-komisioner Panwaslu,” ungkap Maryamah kepada awak media, Jum’at (2/3).

Maryamah mengatakan, yang menjadi objek sengketa pemohon adalah keputusan KPU dan berita acara tanggal 12 Februari 2018 tentang pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sama tidak diloloskan menjadi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan dalam musyawarah yakni pemohon meminta yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Menurutnya, permohonan yang diajukan pemohon yang kedua ini memang objek sengketanya berbeda, namun ada materi-materi disengketa pertama masih dimasukkan.

“Sebagaimana azas nebis in idem, mengatakan keputusan yang sudah putus sebelumnya dan sudah memiliki keputusan mengikat tidak bisa disengketakan lagi,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut Maryamah, fokus kepada dua objek sengketa yaitu syarat calon berupa surat keterangan sedang tidak valid dari pangadilan Niaga Medan.

“Itu tidak diserahkan pada 20 Januari sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh KPU, juga surat SPT tahunan pajak di tahun 2016 yang tidak ter print out. di fakta persidangan menjelaskan bahwa ini kealfaan dari kantor yang bersangkutan,” jelasnya.

Dari pemohon, kata Maryamah juga meminta menghadirkan saksi dan Panwaslu sudah mengirimkan format untuk menghadirkan saksi.

Dalam persidangan memang ada yang datang (Hadir), tapi yang bersangkutan tersebut tidak bersedia menjadi saksi, karna dia juga diutuskan bukan sebagai saksi.

“Kehadiran dari kantor tersebut juga tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan, sehingga tidak menguatkan argumen dari pemohon itu. Jadi banyak faktor persidangan dan pertimbangan majelis musyawarah sehingga kita memutuskan untuk menolak calon dari independen tersebut,” tukasnya.