Selain itu diserahkan pula SK Pengangkatan 30 orang CPNS formasi tahun 2022 dan 381 orang PPPK Guru Tahap I disertai penandatangan perjanjian kerja PPPK dihari yang sama.

Pada kesempatan itu Ansar menekankan, sebagai ASN, para PNS, CPNS dan PPPK yang baru dilantik terikat oleh aturan-aturan kepegawaian dan kode etik yang jelas, juga pedoman berperilaku “BERAKHLAK” yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Oleh karena itu, Saudara perlu berpikir ke depan mengenai konsekuensi sebagai ASN. Sehingga nantinya Saudara mampu menjadi CPNS, PNS, dan PPPK yang benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat,” pesan Ansar.

Menurutnya, menjadi Aparatur Sipil Negara di masa sekarang ini haruslah memiliki kemampuan belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

“Maka tanamkanlah kesadaran dalam diri Saudara, bahwa Saudara adalah bagian penting dari motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai Saudara mencontoh atau malah ikut-ikutan dengan budaya kerja yang tidak profesional. Ingatlah bahwa setiap sikap dan kinerja masing-masing akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri baik secara pribadi maupun organisasi,” ungkapnya.

Khusus kepada PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Ansar menyatakan PPPK Guru berhak dan berkewajiban sama halnya dengan Guru PNS.

Namun, ada yang perlu ditekankan, bahwa PPPK Guru tidak diperkenankan untuk pindah atau mutasi dari sekolah dimana ditempatkan.

“Jika memang melakukan mutasi, ada konsekuensi berat yang harus Saudara emban, yakni tidak lagi berstatus sebagai PPPK. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada,” imbuhnya.

Pelantikan Adi Prihantara oleh Gubernur Ansar berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) 46/TAP 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sejak 19 April 2022 yang lalu.

Ansar usai pelantikan menyampaikan bahwa terpilihnya Adi Prihantara sebagai Sekdaprov definitif merupakan hasil dari proses seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah yang dilakukan secara terbuka.

“Selain keputusan presiden tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi Kepri. Ini juga merupakan hasil seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif,” Kata Gubernur Ansar.

Terakhir, Gubernur Ansar juga mengharapkan agar Sekdaprov terpilih sebagai pimpinan eksekutif dapat menjalankan peran strategis pemerintah daerah yang komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator.

“Diharapkan pimpinan pejabat tinggi yang terpilih adalah pribadi yang cakap, memiliki kompetensi yang sesuai, rekam jejak yang baik, serta integritas yang tinggi dan diharapkan juga dapat mengemban tugas-tugas dalam membangun Provinsi. Kepri menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Di masjid Baitul Muttaqien, Gubernur Ansar menyampaikan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu penyebaran ustad-ustad dan hafiz-hafizah ke pulau-pulau kecil di Kepri.

Tujuan dari program ini adalah agar di setiap pulau yang berpenghuni tetap memiliki seorang ahli agama untuk memberikan pengajaran tentang agama Islam.

“Tahun ini kita sudah menempatkan 50 para ustad di pulau-pulau terpencil, kita kontrak mereka selama satu tahun. Kenapa kita kontrak mereka untuk menjaga masyarakat kita di wilayah terpencil untuk menjaga akidah mereka mendorong iman mereka agar iman mereka tidak goyah dalam situasi seperti ini, tidak sedikit masyarakat kita mengidap penyakit psikologis seperti putus asa depresi dan lain-lain,” kata Ansar.

Selain itu, ustad-ustad yang ada di pulau juga tugaskan untuk mendata masjid-masjid di pulau-pulau terpencil yang masih banyak kondisinya cukup memprihatinkan.

“Saya juga akan memberikan bantuan untuk masjid-masjid di pulau-pulau terpencil supaya masyarakat bisa beribadah dengan baik,” katanya.

Ansar lalu memberikan penjelasan tentang berbagai program Pemprov Kepri seperti memberikan bantuan pinjaman modal usaha (UMKM) masing-masing 20 juta melalui Bank Riau Kepri tanpa bunga nol persen dan bunganya di tanggung oleh Pemerintah p
Provinsi.

“Pinjaman ini untuk usaha bapak atau ibuu bisa terbantu untuk modal, kita usahakan setiap tahun program ini agar usaha bapak ibu bisa berkembang dengan baik,” kata Gubernur Ansar.

Pada kesempatan tersebut, Ansar juga menyerahkan dana zakat dari BAZNAS Kepri kepada 50 orang yaitu 25 orang anak yatim dhuafa, 10 orang lansia, 5 orang marbot masjid,5 orang guru ngaji, dan 5 orang santri tahfidz.

Terakhir mantan Bupati Bintan ini menyampaikan setelah lebaran nanti akan diserahkan bantuan operasional posyandu masing-masing Rp5 juta.

“Menjadi pemimpin tidak boleh emosional, pemimpin harus sabar, tetap semangat kita berdoa semoga ramadhan ini kita di terima oleh Allah SWT dan tetap istiqomah,” tutupnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

“Perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinamis mengharuskan daerah untuk menyikapi dengan cepat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur Ansar.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak tersebut, Gubernur Ansar menyebutkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, membuat pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan regulasi pada saat ini.

“Agar terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah  yang dilakukan secara   tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gubernur Ansar.

Secara umum ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 15 (lima belas) BAB serta 255 (dua ratus lima puluh lima) pasal yang memuat beberapa ketentuan tentang perubahan pada peran pengelola keuangan daerah, perubahan struktur APBD, perubahan pada proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan hingga pembinaan dan pengawasan serta perubahan lainnya.

“Penyusunan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah memperhatikan esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Gubernur Ansar.

Kunjungan perusahaan asal Jakarta tersebut dalam rangka presentasi rencana pembangunan pabrik pengolahan ikan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Tommy, Perwakilan Perusahaan PT. Big Marlin memaparkan pihaknya telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kuota tangkap sejauh 30 mil ke atas.

“Selanjutnya kita wajib membongkar muatan di Selat Lampa. Namun karena selain storage, kita juga berencana membangun pabrik pengolahan ikan maka membutuhkan area yang cukup besar,” ujar Tommy.

Untuk itu PT Big Marlin dalam kesempatan itu memohon arahan Gubernur Ansar terkait permohonan izin penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan storage dan pabrik pengolahan.

PT Big Marlin juga akan mengakomodir hasil tangkapan nelayan lokal. Nantinya seluruh hasil tangkapan akan diolah mulai dari daging fillet, bakso dan sosis ikan, hingga tepung ikan yang diolah dari tulang ikan.

Gubernur Ansar menanggapi hal tersebut mendukung sepenuhnya, karena menurut Gubernur, selama tidak ada fasilitas pengolahan ikan, sulit untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Untuk itu kita bantu fasilitasi, inventarisir izin-izin apa saja yang diperlukan. Intinya membantu nelayan lokal agar sama-sama menguntungkan. Belum lagi nantinya ada dana-dana CSR dari perusahaan” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menambahkan, selain bertujuan menampung tangkapan nelayan lokal, rencana ini akan mendukung Natuna yang sampai saat ini masih minim investasi.

“Intinya fasilitasi secepat mungkin. Jangan sampai ada lagi izin-izin yang terhambat” tutupnya.

Peringatan ke-26 tahun hari Otonomi Daerah tahun 2022 ini dipusatkan di Kemendagri dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Para Gubernur dan Forkopimda Provinsi se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, serta Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Indonesia dan mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak Dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran dua sistem daring terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem tersebut, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, Pemerintah menetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya sebagai hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996. Ini maknanya bahwa, Otonomi Daerah telah menjadi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan penerapan Otonomi Daerah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro saat membacakan sambutan Kemendagri Tito Karnavian menyampaikan setelah 26 tahun berlalu, otda telah memberikan dampak positif. Dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia, bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.

“Namun data juga menunjukkan bahwa filosofis dari tujuan otda belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data dari Ditjen Otda Kemendagri selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” ungkap Suhajar.

Pemulihan ekonomi, penerapan prokes, dan vaksinasi juga menjadi instruksi dalam sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan hari Otda itu.

“Mari kita jadikan Hari Otda ini sebagai momentum membangun sendi-sendi ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah juga kami ingatkan untuk menciptakan capaian vaksinasi dan tetap memperhatikan penerapan prokes terlebih lagi jelang dan pasca lebaran yang kita ketahui intensitas dan interaksi masyarakat akan tinggi,” kata Suhajar Diantoro membacakan sambutan Mendagri.

Sementara itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam laporannya menyampaikan maksud dari kegiatan ini adalah sebagai wadah pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

“Tujuannya adalah mengingatkan kembali atas komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik, mendukung pembentukan karakter ASN yang proaktif dan berakhlak serta membangun sinergitas pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045” ungkap Akmal.

Sebelum melaksanakan puncak peringatan Hari Otda ke 26 tahun 2022 ini, telah dilaksanakan kegiatan talkshow yang melibatkan asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten kota dan DPRD se Indonesia.

“Kita juga melaksanakan kegiatan podcast melibatkan internal Kemendagri membahas isu-isu otda,” paparnya.

Pemberlakuan ASO menjadi awal peralihan siaran televisi analog menjadi televisi digital di Kepri yang pada tahap I akan dilakukan pada tanggal 30 April 2022 di empat kabupaten/kota yaitu Bintan, Karimun, Batam, dan Tanjungpinang.

Peralihan siaran televisi analog menjadi digital menjadi upaya pemerintah untuk menghadirkan konten edukasi dan hiburan bagi masyarakat dengan kualitas tinggi. Siaran televisi melalui digital dapat dinikmati masyarakat dengan kualitas gambar yang lebih jernih dan bersih.

Gubernur Ansar menyebutkan masyarakat yang selama ini menggunakan televisi analog merasa kesulitan mendapatkan siaran yang mumpuni. Sehingga mereka terpaksa berlangganan layanan televisi berbayar seperti tv kabel yang memberatkan masyarakat yang tidak berpenghasilan tinggi.

“Sekarang dengan adanya siaran digital ini maka masyarakat bisa secara gratis menikmati siaran televisi dengan kualitas tinggi, set top box juga kita berikan bantuan khusus masyarakat tidak mampu,” ujar Gubernur Ansar.

Pemerintah memang memberikan bantuan STB secara gratis sebanyak 31.815 unit bagi masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ) Kementerian Sosial.

Khusus Tanjungpinang akan dibagikan sebanyak 4.863 unit STB. Pendistribusian STB gratis ke masyarakat akan dibagikan melalui PT POS Indonesia.

STB berfungsi sebagai alat untuk menangkap siaran digital bagi masyarakat yang masih menggunakan televisi analog. Sehingga masyarakat tidak perlu membeli televisi baru namun cukup menggunakan STB untuk menikmati siaran televisi digital.

Dengan dimulainya siaran televisi digital, Gubernur Ansar berharap bisa memperbanyak konten-konten lokal khas Kepri yang dimulai oleh stasiun televisi lokal Kepri.

“Konten siaran itu sepuluh persennya harus muatan lokal, maka nanti kita persiapkan paket-paket kreatif kita untuk mengisi siaran-siaran, itu tentu bermanfaat bagi kita mempromosikan keunggulan daerah seperti pariwisata dan budaya,” ujar Gubernur Ansar.

Penghentian siaran analog televisi berlandaskan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 62 angka 8 menyebutkan anggaran penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari analog ke teknologi digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hasan menyebutkan jika penghentian siaran televisi analog tahap kedua akan dilakukan pada 25 Agustus 2022. Sementara tahap ketiga akan dilakukan pada 22 November 2022.

Hasan menjelaskan saat ini di Kepri jika masyarakat memanfaatkan siaran televisi digital maka bisa menikmati 23 saluran televisi dengan kualitas bersih.

“Bagi masyarakat yang masih menggunakan tv analog di rumahnya dan tidak masuk penerima STB gratis, maka STB bisa dibeli di toko-toko online dan pastikan STB yang dibeli itu sudah disertifikasi oleh Kementerian Kominfo,” ujarnya.

Khusus untuk Kabupaten Karimun, Hasan menyebutkan saat ini TVRI akan memulai siaran digital di Karimun lalu menyusul stasiun-stasiun televisi swasta lainnya.

Gubernur Ansar bersama jajaran Forkompinda Kepri pada kesempatan tersebut juga memberikan bantuan 100 paket sembako kepada masyarakat Kampung Bulang.

Ansar bersama Wali Kota Tanjungpinang dan Forkopimda Kepri akan membagikan STB kepada penerima di Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Sekretaris Kominfo Kepri Aludin Andi menyampaikan, launching dan penyerahan STB oleh Gubernur Kepri sebagai ajang untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada 30 April 2022 siaran analog di Tanjungpinang, Batam, Karimun dan Bintan akan dihentikan.

“Siaran bersifat analog tidak bisa diakses lagi, kemudian digantikan dengan siaran digital atau Analog Switch Off (ASO),” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (23/4/2022).

Pemerintah, lanjutnya, akan membagikan alat STB kepada masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Itu sebabnya kenapa pemerintah memberikan bantuan STB kepada masyarakat yang kurang mampu, karena masyarakat belum punya TV digital, sehingga dengan alat STB bisa menangkap siaran digital,” ujarnya

Ia merincikan jumlah penerima diantaranya Batam sebanyak 19.638 unit, Tanjungpinang sebanyak 4.836 unit, Bintan sebanyak 3.047 unit dan Karimun sebanyak 4.300 unit.

Dari jumlah tersebut, 1.050 penerima diserahkan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan 31.814 diserahkan melalui penyelenggara multipleksing diantaranya RCTI, SCTV dan Trans TV.

Kerja sama ini untuk memaksimalkan penggunaan teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan ekspor hasil pertanian dan kapabilitas supply chain/rantai pasok.

Kerjasama ini akan berlangsung selama 18 bulan atau, April 2022 sampai dengan Mei 2023 yang didukung oleh Temasek Foundation yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan dan peningkatan kapasitas di Indonesia di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manajemen perkotaan, dan administrasi publik.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa hubungan kerja sama yang erat antara RP Singapura dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam bidang Food Industry 4.0 mencakup banyak hal, tidak hanya kerja sama pelatihan, tetapi juga di banyak bidang lainnya.

”Kerjasama ini berkontribusi untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mendorong pertukaran perspektif antara peserta dan fasilitator” tegas Gubernur Ansar. Ansar juga berharap hubungan yang baik ini tetap terjalin dengan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Principal/CEO Republic Polytechnic, Mr. Yeo Li Pheow menyatakan bahwa kolaborasi antara sektor pendidikan, publik dan swasta memberikan dukungan terhadap ekosistem inovasi yang efektif.

“Kami yakin bahwa kemitraan ini akan membantu Kepri untuk memanfaatkan kemampuan industri 4.0 dan memajukan sektor rantai pasok,” katanya.

Republic Polytechnic selama ini telah secara aktif terlibat dalam bidang teknologi pertanian perkotaan dan aquaculture.

Penandatanganan ini disaksikan juga oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, yang pada kesempatan ini menyatakan bahwa sektor pangan merupakan sektor yang sangat penting sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

MoI ini merupakan hal yang sangat penting karena kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi pangan, manajemen pangan, dan rantai pasok.

“MoI ini merupakan permulaan, tantangan ke depan adalah implementasi tindak lanjut. KBRI senantiasa siap untuk memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan,” ujar Dubes Tommy.

Sedangkan Mr. Lim Hock Chuan, selaku Head of Programmes Temasek Foundation menyatakan bahwa di masa
saat ini, dimana terdapat peningkatan kebutuhan pangan, tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan aquaculture menjadi tantangan bagi banyak komunitas.

“Kami merasa terhormat dapat memberikan dukungan untuk Kepri melalui program ini untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi dan pelatihan untuk dapat memenuhi kebutuhan industri pangan di Kepri,” ujar Mr. Lim.

Untuk membantu Kepri mengembangkan bakat dan memperkuat pelatihan di sektor pertanian dan aquaculture, RP juga akan melakukan pengajaran Problem-based Learning (PBL) yang mengambil pendekatan yang berpusat pada pentingnya pembelajaran mendalam melalui pemecahan masalah praktis.

Workshop ini akan diikuti oleh 24 pemimpin dan 120 pejabat pemerintah, spesialis, pengusaha, dan praktisi industri Kepri. Peserta juga mencakup 50 tenaga pendidik di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an Ramadhan 1443 H Tingkat Provinsi Kepri di Masjid Raya Al-Hikmah, Tanjungpinang, Minggu (17/4).

“Marilah bersama-sama momentum memperingati Nuzul Quran ini kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur’an,” kata Gubernur Ansar.

Hal ini menjadi penting sebab menurut Gubernur Ansar kualitas seorang hamba Allah SWT dapat dilihat dari sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur’an dalam apapun kegiatan ataupun pekerjaan kita sehari-hari.

“Bagi kita semua ketika kita dapat menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat Kepri, kita yakin Kepri akan semakin baik dan semakin berkembang melalui keberkahan Al-Qur’an Nur Karim,” ujarnya.

Gubernur Ansar pun mengutip sebuah hadis Bukhari yang berbunyi “Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan kemudian mengajarkannya”.

Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini menghadirkan penceramah yaitu Dr. Phil. Sahiran yang menjabat Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia memberikan tausiyah tentang Nuzulul Qur’an yang tidak bisa dilepaskan dari keberkahan malam Lailatul Qadar.

Bulan suci Ramadhan yang begitu banyak keberkahan dengan adanya Nuzulul Qur’an dan malam Lailatul Qadar sepatutnya membuat umat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT.

Pada acara tersebut Gubernur Ansar juga menyerahkan bantuan Peduli Bank Riau Kepri kepada Masjid Al-Hikmah Tanjungpinang berupa uang Rp 10 juta.

Diserahkan pula bantuan dari Baznas Kepri yang disalurkan kepada 25 anak yatim dhuafa, 10 orang lansia, 5 marbot masjid, 5 guru ngaji, dan 5 tahfiz Quran.