Nurdin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Mochamad Saleh Umar.

Pemeriksaan terhadap Nurdin dilakukan untuk mendalami peran mantan Gubernur Kepri yang turut menyetujui kuota rokok yang diajukan Bupati Bintan Apri Sujadi.

“Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS (Apri Sujadi) dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya.

Nurdin yang juga mantan Bupati Karimun saat ini masih menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin terkait perkara suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Kepri.

Selain Nurdin, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi dari pejabat Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan pihak swasta secara maraton di Polres Tanjungpinang sejak Senin, 8 November 2021 lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami perintah tersangka Apri Sujadi untuk mendapatkan fee dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol.

Nurdin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kuningan, Jakarta sejak Juli 2019 lalu.

“Pak gubernur baik-baik saja, kemarin (Kamis) saya baru menjenguk,” ujar penasehat hukum Nurdin Basirun, Andi M. Asrun kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jumat (20/9).

Baca : 

Kasus Rasis Ketua DPD Nasdem Dihentikan, MAKI: Hukum Dibuat Main-main

Diceritakan dia, Nurdin rutin puasa sunah, sholat, baca Al-Quran, baca buku dan sekali-sekali menjadi imam.

Menurutnya, keluarga sering menjenguk mantan Bupati Karimun itu. “Istri pak Nurdin lagi sakit, jadi jarang menjenguk,” ucapnya.

Saat ini, tambah dia, belum ada pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang menjenguk karena masih belum mendapat izin dari KPK.

Baca : 

KPK Perkuat Bukti Kasus Suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun

“Sekarang hanya sebatas keluarga dan penasehat hukum saja,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Bahkan, ia berharap pencegahan teroris yang selama ini hanya mengandalkan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), kedepan ia minta Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Cabang kepri, menggandeng dinas pendidikan, Kesbang dan Pemuda olahraga agar sama-sama mengantisipasi peluang terjadinya terorisme dan radkalisme.

Hal itu ditegaskan Nurdin Basirun sebelum membuka sosialisasi pencegahan terorisme di Hotel Bhadra Resor di Batu 20, Bintan, Rabu (24/10).

“Selain teror dan radikalisme, ada banyak hal yang terlarang yang mesti ikut kita perangi bersama. Di antaranya narkoba, hoaks dan penyimpangan seks serta penyakit masyarakat lainnya,” kata Nurdin Basirun di depan para lurah, kepala desa, Babinkantibmas dan Babinsa yang memenuhi ruang hall center Hotel Bhadra Resor.

Menurut Gubernur, aktivitas terorisme saat ini sudah sangat komplek. Kalau FKPT ingin melakukan sosialisasi ke daerah daerah termasuk ke Natuna, tolong undang saya. “Saya insyaallah ikut. Untuk menyelesaikan masalah bangsa Indonesia ini tidak bisa sendiri sendiri. Radikalisme itu selalu ada di depan mata, TNI-Polri, lurah dan kades mesti selalu siap untuk menindak atau mencegah radikalisme dan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu Ketua FKPT Kepri Reni Yusneli menyebutkan, BNPT bersama FKPT rutin melakukan sosialisasi. Tahun ini saja, sudah enam kali melakukan kegiatan sosialisasi.

“Untuk media amsa dan wartawan, kita sudah membuat pelatihan literasi media agar sama-sama memerang hoaks. kita undang narasumber untuk melatih membuat konten kreatif yang bermanfaat dan menguntungkan. Selain itu, kita juga menggelar pelatihan kepada pelajar dan pramuka di Batam. Di Karimun juga kita undang para tokoh agama untuk menyosialisasikan ke masyarakat bahwa tidak ada satupun agama yang membenarkan perbuatan teror dan radikalisme,” Katanya.

Menurutnya, upaya lain yang dilakukan dengan mendatangi kampus di Lingga untuk sosialsiasi pencegahan faham radikal itu.

Reni berharap, dengan dialog yang diikuti para Bhabinkantibmas dan babinsa serta lurah dan kades, kemungkinan muncul peluang teroris di pelosok-pelosok bisa cepat diantisipasi.

Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahtjanto disejumlah titik antara lain: Pulau Sekatung, Tanjung Datok, Sepempang dan Selat Lempa pada Senin (23/4) ini.

Nurdin mengatakan bahwa Natuna yang merupakan garda terdepan Kepri dalam miniatur NKRI harus memiliki kemampuan bukan hanya maju dalam pembangunan tapi juga harus memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh.

“Untuk itu TNI dan Polri hadir bersama masyarakat membangun kekuatan tersebut,” ujar Nurdin.

Untuk membangun kekuatan tadi, dilanjutkan Nurdin masyarakat harus turut andil dalam hal tersebut.
Dukungan masyarakat harus menyeluruh karna membangun pertahanan yang kuat tadi pasti akan disejalankan pula dengan pembangunan didaerah.

“Karna kesejahteraan masyarakat lah yang paling utama,” lanjut Nurdin.

(Red/Humas)

Gubernur Kepri dalam sambutannya mengingatkan peserta Musrembang dalam menyampaikan usulan harus mengedepankan silaturahmi.

“Kalau kita bersatu mengarah kepentingan untuk masyarakat, apa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Nurdin dalam sambutannya.

Menurutnya, semua pihak harus mendorong segala pembangunan yang direncanakan pemerintah baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri. “Itulah perlu Musrembang,” ucap Nurdin.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan, ada berapa program prioritas yang dibahas dalam Musrembang 2018.

Pertama, kata dia, penataan kawasan kumuh yang ada di Tanjung Unggat, Kampung Bugis. Kedua, pembenahan kawasan-kawasan banjir di Teluk Keriting.

Ketiga lanjut Asisten I Sekretariat Pemprov Kepri itu, membenahi transformasi masal. Dalam pembenahan transfortasi masil akan disinergikan dengan anngkutan umum yang ada di Tanjungpinang.

Dan yang terakhir yakni persolan lingkungan hidup, termasuk didalamnya pengelolaan sampah di Tanjungpinang.

“Itu empat hal yang menjadi prioritas kita, yang akan kita lakukan dalam pusat program 2018,” ungkap Raja Ariza kepada awak media.