Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menguat vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Seperti dipantau di laman perkara.pt-pekanbaru.go.id, putusan banding terdakwa sudah diputuskan pada 28 September 2021 lalu.

Dalam putusan banding Nomor 446/PID.SUS/PT PBR, ketua majlis hakim dari PT Pekanbaru Abdul Hutapea Putra dengan hakim anggota Didiek Riyono Putro dan Aswijon memutuskan tiga poin amar putusan. Di antaranya, menolak permintaan banding dari Penuntut Umum.

Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 12 Agustus 2021 dan ketiga membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Humas PN Tanjungpinang M. Sacral Ritonga mengatakan putusan hakim PT Pekanbaru atas banding Jaksa terhadap terdakwa Rini Pratiwi itu telah diterima PN Tanjungpinang.

“Putusannya, menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/10).

Sementara itu, Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono belum dapat dikonfirmasi terkait putuskan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumya, Rini Pratiwi dilaporkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang pada Maret 2020.

Vonis berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis (12/8). Sidang tersebut dipimpinan hakim ketua Boy Syailendra.

Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, majlis hakim tidak sependapat dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Hakim hanya menjatuhkan pidana denda untuk terdakwa.

“Menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 5 Juta, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan satu bulan,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum Ardiansyah menyatakan fikir-fikir selama sepekan. “Fikir-fikir yang mulia,” kata Ardiansyah.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Jan Wahyu Alhadi mengaku senang atas vonis dari majlis hakim tersebut. Kendati begitu, pihaknya masih menyatakan fikir-fikir.

“Untuk selanjutnya kita fikir-fikir dulu, apakah menerima seluruhnya atau ada upaya banding. Untuk putusan hari ini kita sangat senang,” ujarnya.

Jaksa Ardiansyah menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar tidak sesuai atau palsu. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara satu tahun penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 100 juta dan subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa dalam persidangan, Selasa (13/7).

Jaksa juga memaparkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan, terdakwa berbelit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan secara tertulis. “Kami akan menyampaikan pembelaan,” katanya.

Sementara itu, ketua majelis hakim Boy Syailendra menunda sidang hingga satu pekan mendatang dengan agenda pembelaan dari terdakwa.

“Sidang akan dilanjutkan pada Rabu, 21 Juli 2021 mendatang,” kata hakim.

Diketahui, dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Sebelum penetapan sebagai calon oleh KPU Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik yang mana semula terdakwa menggunakan gelar M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Usai ditetapkan tersangka, wanita cantik ini mengaku akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang ditangani penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

“Intinya saya menghormati dan mngikuti proses hukum yang berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ia menyampaikan kepada warga maupun media untuk selalu mendoakan dirinya. “Mohon doanya saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra mengatakan, Rini Pratiwi ditetapkan tersangka karena mengunakan gelar tidak sesuai.

Seharusnya, kata dia, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menggunakan gelar Magister Manajemen (M.M). “Tapi tersangka mengunakan MMPd (Magister Manajemen Pendidikan),” ucapnya.

Ia menambahkan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu disangkakan pasal 68 ayat 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman dua tahun penjara dan denda Rp 200 Juta.

SAHRUL