“Alhamdulilah kartu kendali berhasil antisipasi kelangkaan LPG selama ramadhan dan idul fitri,” ujar Rahma, Senin (17/5).

Rahma mengatakan, kartu kendali tersebut diperuntukkan kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan pelaku usaha mikro.

RTS berhak membeli 4 tabung perbulan, dan usaha mikro 9 tabung per bulan.

Menurutnya, kartu kendali yang diterapkan beberapa bulan lalu bertujuan guna mengantisipasi kelangkaan gas subsidi.

Selain itu kebijakan diambil untuk menghindari antrian pembeli dan harga jual yang berbeda di setiap pangkalan

Adapun LPG subsidi tersebut, lanjut Rahma, distribusikan kepada masyarakat yang berhak membeli sesuai dengan yang tertera pada tabung gas.

Ia menuturkan sejak kebijakan tersebut diterbitkan, pemilik pangkalan gas juga menjalankan komitmen kesepakatan yang dibuat bersama Pemko Tanjungpinang dengan menyediakan gas subsidi sesuai kuota yang di pangkalan masing-masing

“Sudah terasa manfaat dari Kartu kendali bagi masyarakat. Tidak terlihat lagi antrian di pangkalan, dan harga jual pun tidak lagi bervariasi,” imbuhnya.

“Kita akan menghadapi puasa Ramadan dan Idul fitri. Jadi, ini komitmen kita sesuai prosedur dan aturan untuk mengawal penyaluran gas elpiji 3 kg. Supaya, tidak terjadi kelangkaan, tepat harga, dan keluarga miskin (sesuai tulisan di tabung hijau) benar-benar bisa menikmati haknya,” ucap Wali Kota Tanjungpinang Rahma.

Menurutnya, dalam perjanjian itu agen dilarang menjual gas Elpiji 3 Kilo kepada para pengencer, dilarang menjual di atas harga HET, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat jumlah dan dilarang menimbun gas elpiji untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan kelangkaan.

Selain itu, dilarang memindahkan tempat usaha di luar daerah penyaluran, melakukan pemindahan gas atau pengoplosan gas ke tabung lain dalam bentuk apapun, serta mengambil pasokan gas elpiji dari agen lain.

“Kalau semua pangkalan patuh dan sadar, ini untuk masyarakat miskin, saya yakin tidak akan terjadi kelangkaan. Jadi, patuhi aturan, jual kepada mereka yang berhak, karena ini subsidi,” kata wali kota.

Untuk itu, ia menitipkan amanah ini kepada seluruh pemilik pangkalan. Rahma meyakini, bahwa kita semua punya komitmen dan tujuan yang sama yakni, memberikan kemudahan terhadap masyarakat miskin yang harus kita sampaikan dengan tepat.

“Kalau ada orang kaya yang mau beli, tolong jangan di kasi. Jual sesuai dengan labelnya (untuk masyarakat miskin), kalau ada kendala segera koordinasi ke kami. Karena, ketika ada pangkalan yang terbukti melanggar aturan, pasti kami jatuhkan sanksi tegas tidak memperpanjang kontrak,” ungkapnya.

SAHRUL

Pengurus Agen Elpiji 3 Kg PT Lautan Karimun Manggala Cabang Tanjung Uban Ida menyebutkan, dua kapal yang memuat gas elpiji 3 Kg untuk kebutuhan masyarakat Tanjungbalai Karimun harusnya sudah berangkat, Kamis 4 Maret 2021.

“Karena Kepala Seksi Kesyahbandaran UPP Tanjung Uban Lina Lusiana tidak mau mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar maka kapal tidak bisa berangkat,” sebutnya.

Menurut Ida, Kantor UPP Kelas 1 Tanjung Uban tidak mau mengeluarkan SPB dengan alasan pihak PT Lautan Karimun Manggala Cabang Tanjung Uban tidak mengurus ijin Pelabuhan.

Hal itu disampaikan Ida saat dirinya mendatangi Kantor UPP Kelas 1 Tanjung Uban dan menemui Rostina selaku anak buah dari Lina Lusiana yang menjabat sebagai kepala seksi ksyahbandaran di UPP Bintan.

“Padahal kita sudah miliki surat izin pelabuhan untuk bongkar muat elpiji,” ujarnya.

Karena terkendala RW3ZPK yang masih dibahas di pusat, maka perpanjangan ijin ditunda hingga selesai pembahasan namun kita sudah miliki surat dari Dinas Perhubungan Kepri yang menyebutkan kegiatan bongkar muat elpiji diizinkan hingga aturan RW3ZPK disahkan.

Kejadian ini merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya Kepala seksi UPP Unit I Tanjung Uban Lusiana tidak bersedia mengeluarkan SIB meski sudah diurus di Dishub Kepri yang membolehkan kapal berangkat.

“Elpiji yang akan diangkut menuju Tanjung balai Karimun ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjung Balai Karimun. Akibat tidak mendapat Surat Persetujuan Berlayar pada hari ini, maka saat ini LPG di Karimun sulit didapat masyarakat,” sebut Ida.

Harapan Ida kepada pihak terkait untuk tidak mempersulit ijin yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Dijelaskan Ida mengacu surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri yang ditandatangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Joni Hendra Putra pada tanggal 9 Maret 2020, pada point 3 terkait perpanjangan ijin pemanfaatan ruang laut pada garis pantai untuk saat ini belum dapat diproses. Namun akan dapat segera diterbitkan setelah disahkan Perda tentang RzwP3K Provinsi Kepri.

Berdasarkan surat keterangan dari dinas Perhubungan Provinsi Kepri yg ditangatangani Kadis Perhubungan Provinsi Kepri tertanggal 25 November 2020 menyebutkan, perusahaan ini sedang perpanjangan ijin pemanfaatan ruang laut dan garis pantai.

Sementara menunggu surat ijin pemanfaatan ruang laut terbit, dibenarkan beroperasi kembali seperti biasa. Dan surat keterangan ini berlaku hingga terbitnya ijin pemanfaatan ruang laut dan garis pantai. Surat tersebut ditembuskan kepada kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas 1 di Tanjung uban.

Sementara Kepala Kantor UPP I Tanjung Uban M Adi Wanadi diKonfirmasi media ini melalui telepon seluler terkait tidak terbitnya SIB, tidak ada jawaban hingga berita ini dimuat.

SAHRUL