Biasanya kepastian kenaikan tersebut akan diumumkan dalam pidato nota keuangan beserta RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehari sebelum peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus atau 16 Agustus.

Jika tidak ada perubahan jadwal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato nota keuangan berserta RAPBN 2022 pada 16 Agustus nanti.

Dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Kamis (12/8), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata enggan menjelaskan soal kenaikan tersebut.

Dia meminta untuk mendengarkan langsung pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus nanti

“Kita dengar saja bersama pidato Bapak Presiden,” kata Isa.

Sekedar informasi, gaji PNS sudah beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan. Wacana kenaikan gaji pokok PNS pun sempat ramai diperbincangkan.

Saat ini, gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat merencanakan akan melakukan penyusunan ulang gaji PNS.

Nantinya, gaji PNS yang biasanya terdiri dari banyak komponen menjadi hanya gaji dan tunjangan saja.

Padahal, biasanya gaji ke 13 cair setiap bulan Juli tiap tahunnya, sejalan dengan tahun ajaran baru sekolah.

Hingga kini pun, pemerintah belum memutuskan kapan gaji ke-13 PNS akan cair.

Sementara itu tahun ajaran baru kemungkinan akan dimulai pada pertengahan bulan ini.

“Nanti mungkin akan ada penjelasan resmi. Sejauh ini belum mendengar ada keputusan apapun,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dilansir detikcom, Senin (6/7).

Yustinus sendiri sebelumnya pernah mengatakan gaji ke-13 kemungkinan diputuskan Oktober, kemudian pencairan atau realiasasinya dilakukan pada November atau Desember.

Langkah itu ditempuh karena pemerintah sedang fokus dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.

“Ini hanya untuk menjaga prioritas, yaitu penanganan pandemi terutama bansos dan dukungan untuk UMKM,” katanya.

Redaksi | Detikcom

Kabar gembira tersebut berlaku setelah  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil.

Pencairan kenaikan gaji ini berlaku untuk periode Januari-April. Pembayaran kenaikan gaji 5% dirapel dari awal tahun.

“Iya, karena UU APBN untuk Januari, jadi meskipun pencairannya pada April, itu menyangkut dari Januari-April. Untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan waktu pembayaran gajinya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai dikutip dari Detik, Senin (1/3).

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800 (sebelumnya Rp 1.486.500).

Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.022.200 (sebelumnya Rp 1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp 3.820.000 (sebelumnya Rp 3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.579.400 (sebelumnya Rp 2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 4.797.000 (sebelumnya Rp 4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 3.044.300 (sebelumnya Rp 2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).

Sumber : Detik

“Perda-nya sudah ada, tinggal menunggu perwako. Kalau perwako sekarang lagi proses, tanya ke bagian hukum. Kita harap diawal tahun (selesai) karena targetnya tahun 2019,” ucap Syahrul saat ditemui usai silaturahmi bersama petugas kebersihan, Rabu (23/1).

Menurutnya, Perda Zakat merupakan inisatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang yang telah disahkan. Selain imbauan, lanjut Syahrul, perlu kesadaran dari pegawai untuk membayar zakat.

Baca : Kasus Dugaan Politik Uang Caleg Golkar Dihentikan, Ini Sebabnya

“Kalau sadar akan kewajiban dalam agamanya, setiap rezeki yang diterima ada hak fakir miskin 2,5 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungpinang berhasil menghimpun zakat sebesar Rp 1,6 miliar tahun 2018.

Dana terkumpul dari umat Islam di Tanjungpinang itu melebihi target 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 1,2 miliar.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanjungpinang Muqtafin mengatakan, penerimaan zakat melebihi target tersebut disebabkan kesadaran masyarakat meningkat untuk membayar zakat.

Baca : Dari Ribuan PNS Korup, Baru 393 Orang Dipecat

“InsyaAllah akan lebih maksimal lagi kalau program pemotongan secara langsung dari pada muzakki yang ada di ASN dan tentunya dari yang lain juga meningkat,” ucapnya usai pendistribusian zakat di Mesjid Al Uswatun Hasanah.

Menurutnya, saat ini pihaknya lagi menunggu Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait pemotongan gaji PNS tersebut. “Sekarang Perwako-nya masih dalam peroses,” ucapnya.

Dia menjelaskan, PNS yang langsung dipotong gajinya 2,5 persen apabila sudah mencapai nisab. Dia mencontohkan, PNS yang gajinya Rp 4,5 juta sudah bisa langsung dipotong untuk zakat.

“Bagi PNS gajinya dibawah Rp 4,5 juta itu bisa secara kebersamaan dan mohon keikhlasan-nya untuk membayar infaq,” ucapnya.

Baca Juga : Gubernur Diminta Jelaskan Sanksi Penurunan Pangkat Arif Fadilah

Dia mengatakan, dari jumlah penerimaan zakat di tahun 2018, zakat dari PNS tidak terlalu signifikan.

“Sekitar 10 persen dari penerimaan zakat 2018, masih sedikit. Karena sifatnya baru kesadaran perorangan,” ucapnya.

Dia optimis, jika diberlakukan pemotongan secara langsung gaji PNS maka penerimaan zakat akan bertambah. Pihaknya, menargetkan penerimaan zakat  tahun 2019 sebesar Rp 4 miliar.

SAHRUL

Dengan demikian tak ada lagi honor-honor panitia pada kegiatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Ortal dan KORPRI, Ani Lindawaty saat apel pagi, Rabu (29/8).

“2019 nanti kita akan mulai menerapkan single salary. Tapi Anjab (analisa jabatan) yang ada saat ini belum maksimal. Untuk sementara kita akan menggunakan yang sudah ada. Dengan single salary tidak ada lagi honor-honor kegiatan,” ujar Ani saat menjadi Pembina Apel dilansir laman resmi Kominfo Kepri.

Dengan pemberlakuan single salary tersebut, seluruh karyawan digaji sesuai dengan beban kerja.

Karena itu tidak ada lagi karyawan yang berstatus staf, semua memiliki jabatan.

Dia berharap pejabat yang menduduki suatu jabatan agar menganalisa jabatannya.

“Seperti analis perencanaan atau analis jabatan, diharapkan menganalisa jabatannya. Nanti walaupun jabatannya sama seperti sama-sama eselon IV, tapi penghasilan bisa berbeda karena beban kerjanya berbeda,” tambah Ani.

Menurut tabel perbandingan sistem penggajian lama dan sistem penggajian baru dari Kementerian PAN RB, saat ini PNS di seluruh Kepri berjumlah 28,660 orang.

Dengan sistem penggajian model lama atau yang saat ini masih dipergunakan, maka dibutuhkan anggaran Rp 3.014.111.524.660 untuk penggajian.

Namun dengan sistem single salary yang akan diterapkan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 2.978.008.390.752.

Dengan demikian diperkirakan terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 36.103.133.908 dari penggajian.

Saat ini Dinas Kominfo Kepri sedang menyusun aplikasi untuk penerapan sistem single salary.

Dimana saat diberlakukan, seluruh karyawan harus menampilkan bukti hasil pekerjaan setiap harinya. (Redaksi)