“Terkait ada teman-teman yang mengeluarkan instruksi PB HMI sesuai dengan yang beredar itu, makanya kita bantah karena kan itu tidak ada kita bahas di internal kita,” Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI pimpinan Raihan Ariatama, Imam R.Nasution dilansir barometerrakyat.com dari CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).

Menurut Imam, alih-alih melakukan demonstrasi, pihaknya mendorong seluruh kader HMI mendukung pemerintah yang telah bekerja mengatasi pandemi Covid-19.

“Berfokus untuk bergotong royong, memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

PB HMI Raihan Ariatama juga telah menerbitkan instruksi agar seluruh Badan Koordinasi (Bakdo) HMI se-Indonesia tetap solid mendukung kepemimpinan hasil Kongres ke-31 di Kota Surabaya.

Hal ini termuat dalam surat instruksi berkop PB HMI NOmor 134/A/SEK/12/1442 H bertanggal 4 Agustus 2021. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum Raihan Ariatama dan Sekretaris Jenderalnya, M. Ichya Halimudin.

Instruksi ini terbit guna merespon adanya surat instruksi yang ditandatangani Pj. Ketua Umum Abd. Muis Amiruddin dan M. Akbar Hanubun yang juga sama-sama mengatasanamakan pimpinan PB HMI.

“Badan Koordinasi (Badko) HMI dan HMI Cabang se-Indonesia tetap menjaga soliditas dibawah kepemimpinan yang sah dan konstitusional Hasil Kongres HMI Ke-31 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17- 25 Maret 2021,” sebagaimana dikutip dari surat instruksi tersebut.

Surat instruksi itu juga meminta Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia membentuk relawan penanganan Covid-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

“Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia agar membentuk Relawan Penanganan Covid-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid19,” tulis surat itu.

Sebelumnya, PB HMI pimpinan Abd. Muis mengajak kader HMI untuk aksi turun ke jalan mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Aksi ini juga bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber: CNN Indonesia