Menurutnya saat ini Batam berada pada pringkat 20 untuk tujuan investasi, hal ini dikarenakan dikota Batam terdapat dualisme kelembagaan dan kepemimpinan, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam melaksanakn kepemimpinan dan menjalankan undang-undang.

Oleh karena itu, dari fraksi PDIP menilai apa yang sudah dilakukan oleh Presiden atau pemerintah pusat dengan mengambil alih kepemimpinan dan tangungjawab pengelolaan kawasan bebas dan belabuhan bebas adalah sangat tepat.

Terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk merubah BP Batam menjadi otonomi khusus di pulau batam, fraksi memandang agar di perluas cakupannya di pulau-pulau sekitarnya.

“Pada prinsipnya kami mendukung, apapun namanya. Yang terpenting adalah untuk mendukung pembangunan perekonomian dan nasional,” ungkapnya saat menyampaikan pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap pembahasan panitia khusus tentang pengembangan kawasan Batam di Aula Serba guna DPRD Kepri, Rabu (13/4)

ia juga mengatakan, Fraksi PDIP setuju usulan Pansus untuk memperpanjang waktu pembahasannya dan sekaligus menigkatkan Provinsi Kepri menjadi otonomi khusus ekonomi.

(SAHRUL)