Sejak setahun terakhir Agus lumpuh karena mengalami sakit syaraf terjepit di bagian pinggang dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. 

Kepada Dewi Kumalasari, Agus mengaku pasrah dengan penyakit yang dideritanya. 

“Kami sekeluarga sudah berupaya dengan berbagai cara bu. Namun belum juga sembuh. Kata dokter harus berobat ke Jakarta tapi manalah kami sanggup Biayanya bu,” ujar Agus sambil berlinang air matanya.

Menanggapi keluhan Agus tersebut Dewi Kumalasari ikut prihatin dengan kondisi yang dialami lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini. 

“Yang sabar dan banyak istighfar ya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasanya,” ujar Dewi Kumalasari seraya menyerahkan bantuan kursi roda dan sejumlah uang kepada Agus.

Dewi Kumalasari juga akan mengupayakan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mencari solusi pengobatan Agus. “Mudah-mudahan ada solusi dengan cepat. Namun setidaknya dengan bantuan kursi roda, saudara Agus tidak hanya baring di tempat tidur. Dia bisa jalan-jalan keluar rumah dengan kursi roda,” ujar Dewi.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan kursi roda tersebut ikut mendampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bintan yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan Fiven Sumanti. 

“Dengan kekosongan itu, saya tidak bisa berandai-andai, sekarang hanya bisa mengikuti proses. Saya rasa proses pemilihan Wakil Gubernur Kepri juga prosesnya lama, mudah-mudahan kekosongan ini bisa kita selesai sama-sama,” katanya saat diwawancarai awak media, usai Paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak. Mengenai sikap dari Fraksi Golkar terkait dengan voting dalam pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, yang saat ini Fraksi Golkar masih kosong satu kursi. Rabu (12/1)

Anggota DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bintan-Lingga ini juga berharap, agar proses PAW cepat terlaksana, demi untuk mengisi kekosongan di DPRD Kepri, khususnya Fraksi Golkar.

“Kita berharap tergantikan dengan cepat, pemerintah harus dapat menyikapi, segera mungkin untuk menyerah rekomendasi berkas PAW ke Kemendagri, permasalahan ini sudah berlaut dan seharusnya ditangapi. Mudapungkasnya dapat teratasi,” pungkasnya

Diketahui dalam proses PAW, Fraksi Golkar merekomendasi Raja Asategana, sebagai pengganti Almarhum Sofian Syamsir sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri. 

(SAHRUL)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan tiga unsur pimpinan lainnya. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan Ranperda kearsipan pemerintah Kepri sudah maju dibidang akademik, sastra harus mendapat perlindungan.Untuk itu harus didukung insfrastruktur dan didukung oleh petugas kearsipan yang profesional.

” Petugas kearsipan harus memiliki pendidikan khusus,”ujar juru bicara Fraksi PDIP.

sementara itu tentang Ranperda pengelolaan dana bergulir, menurut Fraksi PDIP untuk mendukunng ekonomi mikro,tidak didukung oleh instutusional yang baik, tidak dapat mengelola dana bergulir lembaga pelaksana dana bergulir.

“Harus dibentuk lembaga independen guna pengelolaan dana bergulir tersebut ,” katanya.

Fraksi PDIP menggangap Ranperda pelayanan publik juga patut di teruskan pembahasannya,mengingat
pelayanan publik ada didalam aspek kehidupan.

” Tanpa diskriminasi.pemerintah bertanggungjawab atas pelayanan publik terhadap masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fraksi PDIP, masyarakat berhak atas pelayanan yang cepat. pelayanan hanya dapat dilakakukan oleh sumber daya manusia yang mantap.

” Kami menyetujui tiga Ranperda ini untuk pembahasan selanjutnya,” imbuhnya.

Sementara itu Fraksi Golkar memberikan catatan atas Ranperda pengelolaan dana bergulir, diharapkan pemerintah agar mengevaluasi dana bergulir, sehingga harus jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN).

Selain itu,Fraksi Golkar juga menyatakan Ranperda pelayanan publik, yang harus dilakukan tanpa diskriminasi, menuhi standar pelayanan,proses yang tidak berbelit dan cepat.

Ranperda kearsipan, menurut Fraksi Golkar juga harus,menimbang dampak dari pembentukan SKPD baru.

Namun demikian Fraksi Golkar berpandangan, ketiga Ranperda ini dapat disetujui guna dibahas lebih lanjut.

Sementara Fraksi Demokra tplus , Fraksi Hanura plus dan Fraksi PKS PPP,dan Fraksi Kebangkitan Nasional (PKB) menyetujui ketiga Ranperda itu untuk di bahas lebih lanjut.(RAMDAN)