Keenam OPD kosong antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pendidikan (Disdik).

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3).

Saat ini enam OPD tersebut dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), bahkan PUPR sudah setahun dijabat oleh Plt.

“Mereka (Plt) biasanya punya kekuasaan dan wewenang terbatas, tidak semua mereka bisa jadi desain maker, kalau sudah defenitif tentu yang menjadi leader dalam dinas itu,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Tanjungpinang Reni saat dihubungi, Rabu (24/3).

Menurutnya, keterbatasan kekuasaan dan wewenang berdampak terhadap kinerja masing-masing OPD. Salah satu Dinas Kesehatan yang memiliki peran penting di tengah pandemi COVID-19, kemudian Dinas Pendidikan beberapa bulan lagi akan membuka penerimaan siswa baru.

“Kita berharap wali kota segera memperhatikan ini dan segera mengisi kekosongan jabatan eselon II yang masih kosong itu,” imbuhnya.

SAHRUL