“Kita sudah menyerahkan kasus dugaan pungli tersebut Kemenhub RI beberapa hari yang lalu,” ujar Kasat Reskrim Polres Bintan Dwi Hatmoko Wiroseno, Selasa (27/4).

Ia menyebutkan kasus tersebut saat ini sepenuhnya sudah merupakan tanggungjawab Kemenhub RI.

“Karena dari hasil gelar perkara yang kita lakukan ditemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Syahbandar Tanjunguban,” tuturnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Bintan sudah melakukan penyelidikan terkait adanya salah satu oknum yang melakukan pungutan liar dan juga sudah melakukan gelar perkara dengan memanggil sejumlah saksi Kepala Syahbandar Tanjunguban beserta staff, pihak swasta.

Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan pungutan liar yang berada di Kantor UPP Syahbandar Tanjunguban.

Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Dwi Hatmoko Suseno mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan pungli permintaan partisipasi kegiatan padat karya tahun 2021.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Syahbandar,” katanya saat dihubungi, Rabu (7/4).

Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan kasus tersebut.

“Untuk saksi yang telah kita minta keterangan lebih dari satu saksi dan Kita juga masih akan memanggil dari pihak swasta untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” imbuhnya.

Ahmad Jailani