Surat bernomor 11/GAN-KEPRI/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 Bupati Bintan diminta mengklarifikasi dugaan tersebut pada Selasa/20 September 2016.

Sayangnya dengan berbagai alasan Bupati Bintan tidak bisa ditemui lantaran ada kegiatan di Jakarta.

” Bagian Humas bilang Bupati sedang berada di Jakarta selama dua hari,sehingga batal kita minta klarifikasi Bupati,” ujar M Fhirman Ketua SPMI Kepri saat dihubungi Barometerrakyat.com,Selasa (20/9).

Fhirman menduga pengemplangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang bauksit tersebut telah merugikan negara hingga ratusan miliar jumlahnya.

“Makanya kita minta Bupati untuk mengklarifikasi itu.Hasilnya akan kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelaah dan selanjutnya menindak tegas,” tegas Fhirman.

Sementara itu Ketua PMII Cabang Tanjungpinang-Bintan Helianto juga mempertanyakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Pelestarian Lingkungan Hidup (DJPL) dari setiap perusahaan tambang bauksit.

“Kami menduga dana tersebut sudah nol dan digunakan tidak pada porsinya, ” tegas Heli.

Untuk itu,Heli meminta penjelasan Bupati Bintan terkait penggunaan dana-dana tersebut,agar jelas dan.transfaran.

Heli juga meminta demi tegaknya supermasi hukum,mendesak agar penegak hukum mengusut dugaan pengemplangan pajak perusahaan tambang bauksit , dana CSR dan DJPL secara profesional, dan tuntas.

Sayangnya Bupati Bintan Apri Sujadi sampai berita ini di posting enggan menjawab konfirmasi barometerrakyat.com (RAMDAN)