Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Dalmasri mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam tiba di ruangan pemeriksaan sekira pukul 10.20 wib dan baru keluar sekira pukul 12.40 wib.

“Saya diperiksa terkait status pak Api Sujadi (Bupati Bintan Nonaktif) dan pak Saleh Umar (Plt Kepala BP Kawasan Bintan),” ujarnya kepada awak media usai pemeriksaan.

Ia menyampaikan, ada enam pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik KPK. Sementara terkait materi yang ditanyakan ia tidak mengungkapnya.

“Untuk materi tidak boleh (disampaikan),” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lima saksi diperiksa diantaranya Alfeni Harmi Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Bintan.

Kemudian, Yurioskandar Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Kawasan Bintan, Rizki Bintani Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan atau Ajudan Bupati Bintan Periode 2016-2021.

Selanjutnya, Mardhiah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Bintan, juga Kepala BP Bintan 2011-2016, serta Restauli Pensiunan PNS.

“Pemeriksaan saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018,” ujarnya.

SAHRUL

Pengeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun 2016-2018.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, empat lokasi yang digeledah antara lain Kompleks Perumahan Rafflesia, Kompleks Perumahan Bukit Raya Indah Sukajadi, Kantor PT Golden Bamboo Bintan (GBB)
di Kawasan lytech Industri dan Kompleks Perumahan Sawang Permai.

Ia menyampaikan, dari pengeledahan itu
ditemukan dan diamankan bukti berbagai dokumen dan barang yang berhubungan dengan perkara.

“Selanjutnya bukti ini,akan di validasi dan dianalisa untuk diajukan penyitaannya yang akan menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan perkara dimaksud,” ucapnya.

Sebelumnya, penyidik susah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut di Polres Tanjungpinang. Mereka yakni Mardiah mantan Kepala BP Bintan periode 2011-2016, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Kemudian, Muhammad Hendri Wakil Ketua BP Bintan periode 2011-2013, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dan Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

SAHRUL

Pengeledahan tersebut masih berkaitan dengan dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun 2016-2018.

Tiga rumah yang digeledah beralamat di Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Rawa Sari dan Jalan Haji Ungar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari pengeledahan itu ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan perkara tersebut.

“Selanjutnya seluruh dokumen tersebut akan di verifikasi dan di analisa untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/3).

Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut di Polres Tanjungpinang. Mereka yakni Mardiah mantan Kepala BP Bintan periode 2011-2016, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Kemudian, Muhammad Hendri Wakil Ketua BP Bintan periode 2011-2013, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dan Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

SAHRUL

Pengeledahan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Tahun 2016-2018.

Ia menyampaikan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bintan, Kantor BP Kawasan Bintan, rumah kediaman Bupati Bintan Apri Sujadi di Jalan Pramuka Lorong Sumba Tanjungpinang dan rumah kediaman Umar Saleh di Jalan Juanda Tanjung Pinang.

“Dari 4 lokasi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (2/3).

Menurutnya, seluruh dokumen akan di validasi dan dianalisa untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Sebelumnya, kata dia, penyidik susah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut di Polres Tanjungpinang. Mereka yakni Mardiah mantan Kepala BP Bintan periode 2011-2016, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Kemudian, Muhammad Hendri Wakil Ketua BP Bintan periode 2011-2013, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dan Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

SAHRUL

Penyidik melakukan penggeledahan lebih kurang 11 jam yang dimulai pukul 08.30 wib dan baru selesai sekira pukul 20.00 Wib.

Dari pengeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diisi dalam tiga kardus dan satu koper besar.

Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar mengatakan, tim penyidik melakukan penggeledahan di dua ruangan.

“Ada beberapa ruangan yang digeledah, ruangan saya dan anggota dua,” kata Saleh Umar kepada awak media.

Ia menyampaikan, tim penyidik antirasuah itu melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen terkait kuota mikol dan rokok yang dikeluarkan BP Kawasan Bintan.

“Masalah Mikol dan rokok, dokumen yang diminta dari 2016 sampai dengan 2019,” imbuhnya.

SAHRUL

Sebelumnya, KPK juga melakukan pengeledahan Kantor Badan Penguasaan (BP) Kawasan Bintan yang berada di Kilometer 16 Kecamatan Toapaya, Bintan.

Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Belum ada keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bintan terkait pengeledahan tersebut. Sekda Bintan Adi Prihantara saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak menjawab, demikian juga Kepala Dinas Kominfo Bintan Aupa Samake.

Plt Juru Bicara Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

“Benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait
pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ia belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” ucapnya.

Pengeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Informasi didapatkan, lima penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sekira pukul 08.30 Wib.

Pantauan di lapangan, pengeledahan juga dikawal personil kepolisian dengan bersenjata lengkap.

Sampai berita ini dipublikasikan, penyidik KPK masih melakukan penggeledahan.

Plt Juru Bicara Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

“Benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait
pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ia belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Tangkapan layar pesan yang bertuliskan Tiket OK menyebar dikalangan awak media. Pesan tersebut menyebutkan tiket untuk A/n Apri Sujadi (bisnis class) bersama dua orang lainnya Rozi Wicaksono dan Satria Lim Purba sudah dipesan.

Dari pesan itu juga, Apri dan dua orang lainnya terbang menggunakan pesawat Garuda dengan jadwal keberangkatan 13.25 Wib.

Pantauan awak media di bandara RHF Tanjungpinang, Apri menggunakan baju warna abu-abu kombinasi merah berjalan didampingi empat orang yang terdiri tiga pria dan satu wanita.

Ia berjalan dari Gedung VVIP Provinsi Kepri menuju pesawat. Sebelumnya ia juga sempat duduk santai di depan Gedung tersebut.

Bupati yang baru dilantik Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Jumat (27/2) kemarin, mengaku berangkat Jakarta karena ada urusan Partai.

Namun saat disinggung soal KPK melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat Bintan termasuk namanya disembut ikut diperiksa, ia engan berkomentar.

Pejabat Bintan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.