“InsyaAllah dalam waktu dekat akan mendapatkan hasil,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang Dasril A. Yusdar, Minggu (7/11).

Ia menyampaikan, setelah adanya kerugian negara dari kasus tersebut pihaknya akan segera menetapkan tersangka.

“Setelah itu kalau ada kerugian negara baru kita bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab dari perbuatan tersebut,” ucapnya.

Diketahui, Kejari Tanjungpinang telah meningkatkan dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu.

Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus tersebut diantaranya Dirut BUMD PT TMB Fahmi, tiga mantan Dirut BUMD yakni, Eva Amelia, Asep Nana Suryana dan Zoundervan.

SAHRUL

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Dasril mengatakan, pihaknya telah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau untuk menghitung kerugian negara kasus tersebut.

“Kita sudah menyurati BPKP Kepri,” kata Dasril saat dihubungi, Kamis (10/6).

Selain itu, lanjutnya, Kejari juga menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta keterangan ahli dalam perkara ini.

“Ahli terkait BUMD, sudah kita surati dan telah dikirim melalui email maupun kantor pos,” tambahnya.

Menurutnya, dalam penyidikan kasus itu penyidik telah memeriksa puluhan saksi diantaranya Pimpinan dan mantan pimpinan BUMD Tanjungpinang.

“Lebih kurang sekitar dua puluhan lebih saksi kita telah periksa,” ucapnya.

Diketahui, Kejari Tanjungpinang telah meningkatkan dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu.

Kerugian negara dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp900 juta.

Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang Bambang Heri Purwanto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan pengelolaan piutang usaha dan piutang non-usaha.

Yang terdiri dari piutang karyawan, piutang eks karyawan, piutang koperasi karyawan, piutang pihak ketiga dan piutang berelasi di BUMD PT TMB tahun 2017 sampai dengan 2019.

“Diduga dilakukan oleh oknum pejabat atau oknum karyawan BUMD PT TMB, yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah,” kata Bambang saat dihubungi, Kamis (28/1).

Untuk mendalami kasus itu, pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah pihak yang terdiri dari mantan dewan komisaris, mantan direksi, kepala deviasi keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara umum.

“Tim masih melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait yang mengetahui kejadian tersebut supaya membuat terang terkait kegiatan tersebut untuk mencari peristiwa pidana, perbuatan melawan hukum dan kerugian negara atau daerah,” imbuhnya.

Ahmad Jailani