Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 526 Tahun 2022 tentang peresmian Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Tanjungpinang sisa jabatan 2019-2024.

Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (20/4/2022). Weni membacakan sumpah dan janji kepada anggota Dewan itu.

“Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2019-2024?,” kata Weni.

“Saya bersedia,” sahut Hot Asi Silitonga.

“Mengucapkan sumpah dan janji menurut agama apa?” lanjut Weni.

“Kristen Protestan,” ucapnya.

Weni kemudian memimpin ucapan sumpah atau janji terhadap anggota PAW DPRD Tanjungpinang.

Aksi ujuk rasa direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.

Pantauan di Kantor DPRD Kepri, puluhan aparat keamanan dari Polisi, TNI dan Satpol PP sudah bersiap mengamankan aksi mahasiswa tersebut.

Pintu masuk dan keluar kantor wakil rakyat tersebut juga sudah di pasang kawat berduri.

Berdasarkan informasi dihimpun, ada tiga tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa.

Diantaranya, menolak rencana perpanjangan jabatan tiga periode yang inkonstitusional, menolak dengan tegas kenaikan bahan pangan dan BBM serta menolak dengan tegas diberlakukan PPN sebanyak 11 persen.

Sampai berita ini diterbitkan, mahasiswa masih belum tiba di kantor DPRD Tanjungpinang.

“Saya hanya mau mengklarifikasi, kok ternyata di lapangan melencengnya jauh kali, ada persepsi bermacam-macam sampai buk ketua marah-marah,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (27/3/2022).

Ia mengatakan, berada di lokasi saat Wali Kota Rahma datang untuk menemui Sekretaris DPRD Tanjungpinang Efendi saat libur Hari Raya Nyepi pada Kamis (3/3/2022) lalu.

Saat itu, ia bersama staf diperintahkan oleh Sekwan untuk melakukan penataan dan penyusunan berkas dan arsip-arsip lama yang masih berserakan. Menurutnya, Sekwan ikut hadir saat itu kemudian dihubungi oleh Wali Kota Tanjungpinang.

“Mungkin karena buk wali ada kepentingan dengan pak Sekwan, akhirnya buk wali datang ke kantor DPRD,” ujarnya.

Saat Wali Kota Rahma datang, ia bersama staf tengah melakukan penataan dokumen dan arsip yang berserakan.

“Jadi tidak benar buk wali kota membongkar dan mengeledah dokumen kantor Sekretariat DPRD. Hanya kami ditugaskan Sekwan untuk merapikan dokumen dan arsip penting yang berserakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Prokompim Tanjungpinang Boby Wira Satria menyampaikan, kabar Wali Kota Tanjugpinang bongkar dokumen di Sekretariat DPRD sudah dibantah oleh Sekretaris DPRD Tanjungpinang.

“Semua sudah diterangkan oleh Sekretaris Dewan mengenai kejadian di kantor Setwan, tidak ada yang dikurangi ataupun ditambahkan. Sehingga dirasa tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,” ujar Boby.

Sekretaris DPRD Tanjungpinang Efendi menyampaikan, pihaknya telah melakukan penataan dan penyusunan berkas dan arsip-arsip lama yang masih berserakan tiga hari sebelum hari libur.

Menurutnya, ada beberapa arsip yang lama sangat penting yang harus ditata kembali tempat penyimpanannya, sehingga tetap dilanjutkan penataan pada saat hari libur Hari Raya Nyepi pada, Kamis 3 Maret 2022.

“Karena belum selesai makanya saya selaku Sekwan meminta kembali pada kawan-kawan staf untuk melanjutkan kembali di hari libur,” ucapnya, Kamis (24/3/2022).

Efendi mengaku ikut hadir saat penataan berkas saat hari libur tersebut. Ia menjelaskan, ketika itu ia dihubungi oleh Wali Kota Tanjungpinang karena ingin bertemu dengannya.

“Makanya saya sampaikan, saya ada di kantor buk, kami lagi lembur untuk menata berkas, karena mungkin posisi beliau tidak jauh dari kantor kami, buk wali langsung datang ke kantor,” jelasnya.

Saat wali kota datang, lanjutnya, seluruh staf memang lagi membongkar berkas dan arsip. Pada saat masih disitu, wali kota juga memperhatikan dan memeriksa beberapa kotak berkas yang sudah dipilah-pilah.

“Jadi ingin saya luruskan bahwa ada informasi kalau ibu Wako sedang membongkar atau menggeledah berkas, itu tidak benar dan itu disaksikan ramai oleh staf saya yang hadir pada saat itu,” tegas Efendi.

Pertemuan yang digelar di ruang kerja Gubernur Ansar Ahmad ini, membahas tentang beberapa hal, di antaranya proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) Interpelasi Hak Angket, polemik TPP ASN, dan tunjangan Wali Kota dan Wawako.

“Termasuk kami juga menjelaskan secara gamblang soal Perwako Hak Keuangan dan Administratif DPRD Tanjungpinang,” ungkap Rahma.

BACA JUGA: Syukuran Satu Tahun Ansar-Marlin Diisi Dengan Launching Berbagai Inovasi

Ia menegaskan, Pemko Tanjungpinang sangat merespon baik, dan berterima kasih atas undangan Gubernur Kepri tersebut.

“Sehingga saya dan tim bisa menyampaikan secara jelas dan transparan,” ujarnya.

Rahma pun menyambut baik rencana Gubernur Kepri, yang akan memfasilitasi pertemuan Pemko dan DPRD Tanjungpinang, supaya komunikasi yang tersumbat selama ini bisa berjalan baik, demi kemajuan Kota Tanjungpinang.

BACA JUGA: Pemprov Kepri Siapkan Rp70 Miliar Dana Hibah Masjid dan Musholla

“Intinya pertemuan Pak Gubernur bersama jajarannya, dengan kami dari pemko telah memberikan banyak pencerahan,” ungkapnya.

Surat berkop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Media Online barometerrakyat.com dengan nomor surat Nomor: 480.2/113/2.2.02/2022.

Dalam surat tersebut DPRD Tanjungpinang menyampaikan hak jawab dan koreksi atas pemberitaan barometerrakyat.com dengan judul “Pencairan Tunjangan DPRD Tanjungpinang Rp51 Miliar Diduga Bermasalah” yang terbit pada 16 Februari 2022.

Berikut ini Redaksi barometerrakyat.com muat secara utuh Hak Jawab dan Koreksi yang tertuang dalam surat tersebut.

Terkait adanya sejumlah pemberitaan di Media Online yang ada di Tanjungpinang, dimana substansi berita yaitu menyangkut pembayaran tunjangan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang dianggap tidak memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota Tanjungpinang. Adapun beberapa media tersebut yaitu :

1. KepriNews.co, tanggal 16 Februari 2022 dengan Judul “Secara Berjamaah DPRD Tanjungpinang diduga melakukan penyelewengan pencairan fiktif berjumlah Rp.51 miliar”

2. HarianKepri.com, tanggal 16 Februari 2022 dengan Judul “Diduga tak pakai Perwako, DPRD Pinang cairkan uang tunjangan Rp.51 miliar”

3. Barometerrakyat.com, tanggal 16 Februari 2022 dengan Judul “Pencairan Tunjangan DPRD Tanjungpinang Rp.51 miliar diduga bermasalah”,

» Bahwa secara nyata atas berita yang dimuat di Media Online tersebut, kami nilai sangat tendensius dan subyektif serta dapat diklasifikasikan bertentangan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 1999 BAB. II Pasal 6 Huruf C yaitu, Pers Nasional melakukan peranannya sebagai berikut : Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, serta dapat menimbulkan opini negatif terhadap citra Kami sebagai Wakil Rakyat.

» Bahwa dengan nyata pemberitaan tersebut diatas adalah sangat bertolak belakang dengan semangat dan makna “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat” hal ini pula tidak dilakukannya konfirmasi (meminta keterangan) guna menerbitkan berita yang berimbang, akurat dan benar.

Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) dan Kode Etik Jurnalistik (Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03 SK-DP’III 2006), bersama ini kami sampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Bahwa terkait Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya aturan tersebut telah jabarkan kembali kedalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sehingga tidak benar jika pembayaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang tidak memiliki payung hukum, sebab seluruh penghasilan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rahma menyampaikan apresiasi atas segala usaha yang optimal kepada Badan Anggaran DPRD Kota Tanjungpinang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta kerjasama OPD Kota Tanjungpinang yang terlibat terhadap penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Rahma juga mengucapkan terimakasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat karena APBD 2022 dapat disahkan sebagai peraturan daerah tepat waktu

Rahma meminta setelah dokumen anggaran ini diterima, kepada seluruh OPD agar segera mempercepat proses administrasinya.

“Kepada seluruh OPD untuk dapat segera merealisasikan program kegiatan dan sub kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan persiapan administrasi berupa penerbitan SK terkait penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara dan pengurus barang dan lainnya,” jelas Rahma.

Rahma berharap dengan penyerahan DPA-SKPD ini adalah sebagai komitmen awal dalam menjalankan tugas.

“Kepada seluruh OPD dan unit kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat segera melaksanakan kegiatan dan melakukan penyerapan anggaran belanja berdasarkan target yang telah ditetapkan,” ucapnya.

“Mari kita menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan efektif, efesien, penuh rasa tanggung jawab, bersungguh-sungguh serta senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian, transparasi dan akuntabilitas,” imbuhnya.

Berikut Rincian Pagu Anggaran OPD Pemko Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 :

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, Senin (17/01/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, didampingi Wakil Ketua I Novaliandri Fatir, Wakil Ketua II Hendra Jaya serta diikuti sejumlah anggota DPRD lainnya.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, Pemko Tanjungpinang mengusulkan Raperda skala prioritas tahap I untuk dapat dilakukan pembahasan sesuai tahapan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Usulan ranperda skala prioritas tahap I diantaranya ranperda tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanjungpinang tahun 2018-2023, ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.

Selanjutnya, ranperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan perseroan daerah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bestari, ranperda tentang penyerahan prasarana dan utilitas (PSU) perumahan, pemukiman dan kawasan perdagangan non jasa.

Kemudian ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, serta ranperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

“Propempeda yang diusulkan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan bernegara bagi masyarakat Tanjungpinang,” ujar Rahma dalam pidatonya.

Rahma menjelaskan, pengusulan perubahan ranperda RPJMD Tanjungpinang didasari kejadian luar biasa yakni pandemi COVID-19. Menurutnya, terjadinya pandemi memberikan pengaruh yang sangat besar berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan pengganggaran pembangunan daerah.

Saat pandemi dibutuhkan kebijakan rekofusing dan realokasi untuk penanganan dan sistem kesehatan, penangulan dampak ekonomi melalui jaring pengaman sosial.

“Sehingga banyak kegiatan strategis yang tertuang dalam RPJMD Tanjungpinang tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat tercapai,” ucapnya.

Terhadap ranperda retribusi persetujuan bangunan gedung, lanjut Rahma, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Cipta Kerja bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) berubah nama menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Menurutnya, Pemko Tanjungpinang telah memiliki Perda tentang retribusi perizinan tertentu yang salah satu isinya mengatur tentang retribusi IMB.

“Dengan adanya perubahan ini maka pasal yang mengatur IMB harus segera dicabut dan segera membuat perda tentang PBG sebagai legalitas pemungutan retribusi PBG,” ujarnya.

Rahma juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dari DPRD Kota Tanjungpinang dan berharap tujuh ranperda prioritas ini dapat disahkan menjadi Perda.

“Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD Tanjungpinang dan semua elemen pemerintah kota Tanjungpinang yang telah berupaya keras dalam mewujudkan regulasi di Tanjungpinang lebih baik lagi sebagai upaya memberikan rasa nyaman, keadilan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Diketahui pemberhentian Apriyandy berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Saya menerima keputusan partai,” kata Apriyandy melansir dari Antara, Sabtu (08/01).

Anak almarhum Syahrul, mantan Wali Kota Tanjungpinang itu, merasa legowo terhadap keputusan Partai Gerindra, meski awalnya berniat melawan keputusan itu secara hukum.

“Saya sudah pikir panjang setelah berdiskusi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Ia mengatakan upaya untuk membela diri sebenarnya sudah dilakukan beberapa pekan lalu, termasuk menjelaskan tuduhan yang disampaikan pimpinan Gerindra Tanjungpinang kepada DPP Gerindra.

Menurutnya, tuduhan tersebut sampai sekarang, belum dapat dibuktikan.

“Kalau sudah saya jelaskan, kemudian tetap mengeluarkan SK Pergantian Antarwaktu, berarti ‘kan tidak mau lagi menerima saya. Jadi buat apa saya berjuang agar berada di dalam partai itu lagi,” ucapnya.

Ia belum memutuskan apakah masih melanjutkan sebagai politisi atau tidak. Sementara terkait pakaiannya, yang terdapat logo Golkar, ia mengatakan foto itu sudah lama. “Untuk sementara saya kembali jadi pengusaha,” ujarnya.

Sumber: Antara

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD untuk diketahui perlu mendapat konfirmasi dari KPU untuk menunjukkan siapa yang berhak menggantikan anggota tersebut. Yaitu caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Nomor 17 Tahun 2015.

Pasal 242 menyebut, anggota DPR yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama.

“Yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Apriyandy, Hot Asi Silitonga,” ujarnya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (7/1).

Sebelumnya, Muhammad Apriyandy resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang.

Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).