Menindak lanjuti arahan dari Pemerintah pusat bahwa seluruh warga Indonesia wajib di vaksinasi dan vaksin diberikan dengan gratis serta vaksin yang diberikan halal, sesuai sertifikasi MUI.

Dalam kesempatan itu Wan Aris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Satgas Covid-19 Kecamatan Subi dan intansi terkait yang telah turut mendukung vaksinasi guna memutus sebaran wabah covid di Kabupaten Natuna.

Dikatakan Wan Aris, dari informasi yang ia diterima, ditargetkan 500 warga yang disuntik vaksin pada vaksinasi tersebut.

“Harapan kita, target tersebut bisa tercapai. Tentunya harapan kita juga, dengan semakin banyaknya masyarakat yang divaksin, kita memiliki tingkat kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum divaksin,” harapnya.

Kepada masyarakat Wan Aris juga menegaskan, vaksin tidak lah berbahaya seperti yang beredar di medsos.

“Jangan takut dan jangan khawatir, vaksin ini aman dan sudah mendapat sertifikasi dari MUI,” terang Wan Aris.

Kendati vaksin tidak menjamin seseorang terbebas dari wabah Covid-19, Wan Aris menghimbau masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, dan jaga jarak.

Audiensi yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Natuna Rodhial Huda itu, berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (03/06/2021) siang.

Dalam kesempatan itu Jarmin Sidik, meminta proses pengeboran di Blok Natuna dan operasional pengeboran Migas dapat melibatkan putra daerah asli Natuna.

“Kabupaten Natuna juga memiliki SDM yang cukup mumpuni di bidang minyak dan gas. Jangan pula kita cuma jadi penonton saja,” ujar Jarmin.

Menurut Jarmin, keberadaan perusahaan Migas ini dapat memberi kesempatan kepada putra daerah, untuk bekerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Teknik Mineral Natuna (IKATEMA) Soni Hendra, yang juga merupakan alumni Teknik Perminyakan UPN Yogjakarta.

Dia berharap peran serta Pemkab Natuna untuk dapat menjembatani putra daerah agar dapat bekerja di perusahaan Migas.

“Kita mau Pemkab dan Perusahaan Migas tersebut memiliki MoU, supaya kami dapat masuk melalui jalur khusus,” harap Soni.

Soni menjelaskan, di Kabupaten Natuna sendiri ada sebanyak 22 orang anggota, namun di antaranya ada juga yang sudah bekerja di sektor Migas, namun melalui jalur umum.

Sementara itu, diterangkan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, audiensi dengan Pemkab Natuna selain untuk silaturahmi juga memberi update kegiatan hulu migas di Natuna. Terutama pengeboran yang akan dilakukan Premier Oil di pertengahan bulan Juni 2021 ini pada sumur Singa Laut 2 dan Kuda Laut 1.

“Secara geografis sumur ini ada di wilayah Pulau Laut Natuna, ada di tapal batas negara kita, jadi hal ini sekaligus menjaga kedaulatan negara, kalau eksplorasi berhasil akan ada produksi untuk menjadi milik Indonesia,” tutur Rikky.

Rikky menyebutkan, jika berhasil menemukan cadangan baru, maka akan memperbesar cadangan Migas dimasa mendatang.

Musrenbang dibuka langsung oleh Plt Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan. Tampak hadir Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, didampingi Wakil Ketua II Jarmin Sidik, Ketua Komisi I Wan Arismunandar, anggota komisi II Hendri FN, kades, lurah, OPD, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Daeng Amhar mengatakan, musrenbang merupakan suatu kegiatan rutin tiap tahun diadakan dan wajib dilaksanakan. Apa yang disampaikan oleh masyarakat itu yang menjadi perencanaan dan harus dirumuskan dalam suatu pembangunan.

“Pembangunan tidak mesti fisik. Arah kebijakan daerah kita kedepan adalah membangun infrastruktur yang berkaitan dengan penunjang ekonomi. Namun mental dan spiritual juga penting dikembangkan,” ujar Daeng Amhar.

Pada kesempatan yang sama wakil ketua ll DPRD Natuna Jarmin Sidik menyampaikan dalam usulan kegiatan perencanaan pembangunan yang sudah disusun, perlu tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat.

“Apakah sudah tepat untuk dibawa ke tingkat kabupaten atau masih harus direvisi,” pungkas Jarmin.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar mengatakan untuk beberapa usulan pembebasan lahan, pertahun 2021 sudah ada rujukan bahwa hak dan kewenangan itu di provinsi.

“Jangan dikarenakan kepentingan kelompok besar lantas dicari celah dan berusaha untuk merealisasikannya. Begitu desa mengusulkan pembebasan lahan pemakaman umum dibilang tidak bisa. Saya berharap jika bisa katakan bisa dan semuanya harus bisa. Jika tidak bisa katakan tidak bisa dan semuanya tidak bisa,” imbuh Wan Arismunandar.

SURYANI

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar ini menghadirkan pihak DPMD Kabupaten Natuna, Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna, Ketua Forum Kepala Desa, Ketua Forum BPD se Kecamatan Bunguran Timur.

Selain Wan Aris hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Natuna, Pang Ali, Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, Husin, dan Anggota Komisi I DPRD Natuna, Baharuddin, Ibrahim, dan Wan Ricci Saputra.

Ketua BPD Desa Sepempang sekaligus menjabat Ketua Forum BPD Kecamatan Bunguta Timur, Muhammad Salihin meminta, pihak DPRD dan Pemda Natuna melakukan evaluasi terhadap Perbup Nomor 52 Tahun 2019 pasal 23 ayat 3 tentang OP BPD, termasuk beban asuransi BPJS Kesehatam aparatu desa jangan di ambil dari 30 persen bagi hasil dana desa tetapi diambil dari dana 70 persen.

“Saat ini berapapun jumlah dana yang masuk ke desa, OP kami hanya 85 Juta saja, menurut kami berapa OP yang diberikan disesuaikanlah dengan dana yang masuk,” terangnya.

Salihin juga menyampaikan bahwa OP yang ada sekitar 30 persen murni bukan hanya untuk operasional BPD namun disana ada juga item-item lain yang menurut mereka diluar BPD.

“Kami minta operasional lain dikeluarkan dari sana, sehingga dapat lebih maksimal pemanfaatannya bagi menunjang kinerja BPD,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Natuna, Mohammad Fadhly Azzuhry mengatakan, bahwa apa yang sudah ditetapkan dalam Perbup tidak terlepas dari aturan yang ada diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah.

“PP Nomor 11 Tahun 2019 telah mengatur itu, termasuk besaran gaji bagi perangkat BPD ada semuanya di situ, jadi kami buat Perbup acuannya adalah PP tersebut,” ujar Fadhly.

Menanggapi permintaan pembagian 70:30 Fadhly menegaskan hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pihaknya tidak dapat melanggar aturan yang sudah jelas tersebut.

“OP 85 Juta Itu batasan tertinggi, namun untuk anggaran 2020-2021 tidak ada desa yang mencapai maksimal, karena anggaran ADD yang memang jauh menurun, kedepannya tentu akan di evaluasi,” terang Fadhly.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Natuna, Baharuddin mendukung apa yang disampaikan oleh perwakilan BPD, menurutnya apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat termasuk BPD sudah sepantasnya diperjuangkan oleh pihak DPRD Natuna.

“Selama tidak melangar aturan, kami melalui pimpinan, selaku tugas kita di DPRD untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan BPD ini,” ujarnya.

Menurut Baharuddin, dengan memperjuangkan nasib BPD diharapkan keberadaan desa akan lebih maju lagi.

“Apa yang diperjuangkan kawan-kawan, dengan jalurnya, saya sangat mendukung,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak DPMD dan keluhan dari BPD akhirnya Wan Aris menyimpulkan pada prinsifnya pihak DPRD Natuna meminta kepada DPMD untuk melakukan evaluasi terhadap Perbup tersebut selama tidak menyalahi dari aturan yang berlaku.

“Kami minta untuk mengkaji kembali kalau bisa kita lakukan kenapa tidak, karena disini saya melihat apa yang dilakukan tidak ada kepentingan pribadi, ini hanya permasalahan kesejahteraan dan hak-hak yang mereka dapatkan,” ucap Wan Aris.

Terakhir Wan Aris meminta meminta DPMD dan Bagian Hukum untuk ditinjau lagi, Wan Aris berjanji setelah ini akan menggelar pertemuan dengan Forum BPD Se Kabupaten Natuna.

SURYANI

Pertemuan tersebut guna membahas masalah sengketa tapal batas wilayah antara Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Utara (Kelarik). Tepatnya diperbatasan antara Kampung Segeram Kelurahan Sedanau, Bunguran Barat dan Desa Gunung Durian, Bunguran Utara.

“Makanya kita hadirkan kedua belah pihak, bersama pihak-pihak terkait, agar bisa kita mediasi, lalu bagaimana nanti solusinya, kita musyawarahkan bersama-sama,” ucap Wan Aris.

Dalam kesempatan itu, Wan Aris menanyakan kronologi hingga masalah tapal batas lahan ini bisa terjadi, kepada kedua belah pihak, dan pihak-pihak terkait lainnnya. Misalnya kepada Camat dan Mantan Camat Bunguran Utara, Mantan Lurah Sedanau, Camat Bunguran Barat, Kabag Tapem dan meminta pendapat ke pihak BPN Natuna.

Disampaikan Camat Bunguran Utara, Mardi Hendrika, yang menyebutkan bahwa sebenarnya permasalahan penguasaan batas wilayah antara Pemerintah Desa Gunung Durian dan Segeram, Kelurahan Sedanau, pernah di musyawarahkan bersama para aparat Pemerintah, tokoh adat dan masyarakat yang ada didua wilayah tersebut, pada tahun 2018 lalu.

Namun belakangan timbul masalah baru, mengenai tumpang tindih penerbitan surat tanah atau alashak dari masing-masing Pemerintah yang berwenang. “Masalah sebenarnya adalah penerbitan surat tanah tersebut,” terang Mardi Hendrika.

Kemudian Kepala Desa Gunung Durian, Amran, menambahkan, bahwa permasalahan timbul setelah Pemerintah Kelurahan Sedanau diketahui telah menerbitkan surat tanah atau alashak untuk warganya, yang nota benenya lokasi lahan tersebut berada diwilayah Desa Gunung Durian, Kecamatan Bunguran Utara.

Padahal lanjut Amran, lokasi lahan yang disuratkan oleh Pemerintah Kelurahan Sedanau, kondisinya masih berupa hutan tua.

“Kan aneh, masak hutan disuratkan, padahal dasar hukumnya tidak ada. Kecuali memenuhi kriteria, misalnya itu adalah tanah warisan, lahan usaha masyarakat atau perkebunan,” ungkap Amran.

Dulu pada tahun 2011, sambung Amran, pihaknya pernah menemui Ketua RW dan warga Segeram, agar tidak menyuratkan lahan yang masih berupa hutan tua, dengan alasan belum ada dasar hukumnya.

Jika pun terbit surat alashak, hanya berlaku selama 6 (enam) bulan. Namun jika hingga kurun waktu 6 bulan tersebut lahan masih juga tidak dikelola oleh sang pemilik, maka harus dikembalikan lagi ke negara.

“Makanya saya tidak mau mengeluarkan surat alashak kepada masyarakat, karena khawatirnya nanti dijual, meskipun saya tahu itu masuk wilayah saya,” ujar Amran.

“Dan anehnya lagi di surat alashak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sedanau itu, peta jalannya lurus, padahal aslinya jalannya berbelok-belok. Jadi pertanyaan saya juru ukurnya dulu bagaimana ?,” tanya Amran.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Camat Bunguran Utara, Sabki, bahwasannya permasalahan batas wilayah ini sebelumnya sudah sering dibahas dan dimusyawarahkan antar kedua belah pihak. Hingga akhirnya batas-batas wilayah tersebut telah ditetapkan oleh pihak Tapem Setda Natuna serta keluarnya SK Bupati Natuna.

“Dulu waktu saya masih Camat (Bunguran Utara), batas-batasnya sudah disepakati, yaitu batas antara Kecamatan Bunguran Utara, Bunguran Timur Laut, Bunguran Barat dan Bunguran Barubi. Itu batasnya sudah jelas, petanya ada, titik koordinatnya juga ada, tapi saya heran kok sekarang timbul lagi masalah tapal batas wilayah ini,” ungkap Sabki.

Sementara itu Penata Kadastral BPN Natuna, Bayu Agusty Wijanarko, menjelaskan, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, yang berhak menentukan batas administrasi disuatu Desa/Kelurahan dan Kecamatan, adalah Pemerintah Daerah setempat.

Penentuan batas wilayah administrasi biasanya dilihat berdasarkan peta topografi, sebaran alam seperti sungai, jalan dan lain sebagainya, serta berdasarkan persetujuan dari para ketua adat, tokoh masyarakat dan persetujuan dari perangkat-perangkat Pemerintah yang berwenang.

“Pokok permasalahan sebenarnya kalau menurut saya itu adalah batas wilayah administrasi, bukan batas penguasaan wilayah yang ada di Desa-desa. Artinya yang berhak mengatur batas wilayah administrasinya adalah Pemda sendiri,” sebut Bayu.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan dipasal 1, bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

Lalu di pasal 2 disebutkan bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

“Jadi jelas, surat menyurat tanah itu hanya administrasi saja, jadi jangan khawatir tanahnya hilang. Karena berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah itu harus diakui turun temurun serta disetujui oleh masing-masing pemilik sepadan tanah. Menurut saya tinggal dirubah saja administrasinya, misalnya yang tadinya masuk wilayah Bunguran Barat, ya tinggal dirubah saja administrasinya menjadi di Bunguran Utara,” terang Bayu.

Kemudian Kabag Tapem Setda Natuna, Khaidir, juga menjelaskan, bahwa permasalahan batas wilayah Desa dan Kecamatan yang melibatkan Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Utara, sudah final di tahun 2018 lalu.

“Tahun 2018 lalu permasalahan ini sudah kita selesaikan. Sebenarnya dimanapun tanah tersebut berada, tidak ada masalah. Kami sudah sepakat, orang mau tinggal dimana saja dan tanahnya berada dimana, menurut kami tinggal ikuti saja posisi tanahnya itu dimana,” tegas Khaidir.

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, DPRD Natuna meminta kepada pihak-pihak yang bersengketa, agar menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah. Kemudian juga meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Instansi terkait, agar turut bersama-sama menyelesaikan permasalahan batas wilayah antar kedua Kecamatan tersebut dengan baik, supaya tidak timbul lagi masalah serupa dikemudian hari.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Marzuki, serta sejumlah Anggota lainnya, diantaranya Pang Ali, Ibrahim, Husin, Wan Ricci Saputra, serta menyusul dipenghujung pertemuan, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.

SURYANI

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan dihadiri oleh Wakil Ketua I Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II Jarmin Sidik serta anggota DPRD Natuna lainnya.

Daeng Amhar menyampaikan bahwa agenda paripurna pada hari ini yaitu penetapan Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU dan Menteri Dalam Negeri

“Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Natuna nomor 03/PL 027-KPT /2103/KPU-KAB/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2020,” ucapnya.

Daeng Amhar juga menyebutkan terlaksananya Rapat Paripurna ini juga merupakan salah satu perintah undang-undang yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 yaitu nomor urut 2 atas nama Wan siswandi dan Rudial Huda dengan perolehan suara sebanyak 23.727. atau 52, 75% dari total suara sah,” sebutnya.

Terakhir Daeng Amhar menuturkan hasil dari Rapat Paripurna ini akan diteruskan ke Gubernur Provinsi Kepri serta selanjutnya diteruskan ke Kemendagri.

SURYANI

Kegiatan Gowes yang juga bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh dan menjaga stamina dalam bertugas tersebut, turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar.

Pelaksanaan olahraga bersepeda kali ini mengambil tempat start di Pantai Piwang menuju ke Jl. Hang Tuah, Jl. Sihotang, Jl. HR. Soebrantas S, Jl. Adam Malik, Jl. Patimura, Jl. Kampung tua penagi, Pos Jaga Lanud RSA, Runway Lanud RSA dan Finish di Rumah Pantai Camar Lanud RSA.

Wan Arismunandar mengatakan tujuan olahraga bersepeda kali ini adalah selain untuk menjaga kebugaran dan menjaga stamina tubuh juga mempererat silahturahmi antara, DPRD, FKPD dan TNI-POLRI dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu pada hari ini kita melaksanakan olahraga bersepeda bersama-sama. Untuk memiliki tubuh sehat itu sangat mudah dan murah, kita hanya butuh niat dari diri kita sendiri serta ikhlas dalam pelaksanaan kegiatannya,” ujarnya.

Kegiatan juga dihadiri, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Dofir, Danlanud RSA Natuna, Kolonel Pnb. Dedy Ilham Suryanto Salam, S.Sos, Kapolres Natuna, Ike Krisnadian, S.I.K, M.Si, Danyon Komposit 1/GP, Letkol Inf. Rahmat, S.E, M.Si, Dandim 0318/NTN, Letkol Arm. Asep Ridwan, S.H.

SURYANI

Keberangkatan satu unsur pimpinan dewan dan satu pimpinan alat kelengkapan dewan ini bertujuan memperjuangkan aspirasi para nelayan Natauna yang saat ini resah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020.

Setiba di Jakarta kedua legislator Natuna ini menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kamis 28 Januari 2021.

Selain dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas hadir juga Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aliansi Nelayan Natuna (ANNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Se-Provinsi Keulauan Riau.

Dalam pertemuan tersebut Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian KKP Muhammad Zaini menyampaikan, bahwa Permen KP No 59 Tahun 2020 sampai saat ini belum ada yang diterapkan, baik soal izin penangkapan maupun zona tangkap.

“Kementrian KKP masih menunggu masukan dari berbagai pihak, masukan dari pemerintah daerah dan kalangan akademis,” ujar Zaini.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah meminta, kepada Dirjen KKP agar Permen KP Nomor 59 direvisi atau ditinjau ulang.

“Karena akan merugikan nelayan Natuna dan Anambas. Kami minta Permen tersebut di revisi,” terang Politisi Partai Golkar ini.

Disamping itu Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki menyampaikan, sistem zonasi wilayah tangkap sangat tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan Natuna yang hanya menggunakan pompong namun melaut sampai ke zona ZEE.

Selain itu juga Marzuki juga menyampaikan bahwa DPRD Natuna menolak cantrang baik yang sudah dimodifikasi untuk beroperasi diwilayah Natuna Anambas atau WP 711 karena akan berdampak pada konflik horizontal.

“Kita menerima kedatangan nelayan nusantara diwilayah Natuna Utara tapi dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan,” ujar anggota dewan yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Natuna ini.

Setelah mendapatkan masukan dan mendengar aspirasi yang disampaikan Dirjen KKP berjanji akan menyampaikan masukan pemerintah daerah tersebut ke Menteri Kelautan dan Perikanan, dan akan mencari solusi agar potensi perikanan nasional bisa dimanfaatkan dengan baik serta nelayan-nelayan lokal tetap terayomi.

SURYANI

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, di Gedung Pertemuan Desa setempat pada Senin, (25/1).

Kegiatan dihadiri oleh elemen masyarakat mulai dari Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tak terkecuali Ketua Komsi III DPRD Natuna, Rusdi.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat itu dibuka langsung oleh Camat Bunguran Timur Laut, Isparta.

Ketua Komisi III DPRD Natuna dalam sambutannya menyampaikan kehadiran dirinya merupakan perwakilan dari lembaga DPRD.

Menurut Rusdi, segala pokok-pokok pikiran ataupun usulan pembangunan akan dibahas di Lembaga DPRD sebelum disahkan dianggaran tahun 2022.

“Saya hadir disini mewakili DPRD, apa-apa yang menjadi usulan bisa kita diskusikan terutama yang berkaitan dengan kami,” ujarnya.

Rusdi berharap masyarakat Desa Ceruk dapat mengusulkan segela program pembangunan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Desa Ceruk sendiri.

Sementara itu, Kepala Desa Ceruk, Rusli mengatakan pada tahun 2021 program kerja akan difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat, terutamanya yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pada tahun 2021 kita mendapatkan intruksi dari pemerintah pusat bahwa adanya perpanjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menggunakan dana desa,” ungkapnya.

Selain pada pembagian BLT lanjut Aramli, pemerintah Desa Ceruk juga akan memprioritaskan pembangunan yang dirasa perlu untuk di realisasaikan dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti infrastruktur jalan.

“Pembangunan yang menyentuh terhadap ekonomi masyarakat seperti jalan yang menuju kebun dan lokasi pemecah batu juga akan kita prioritaskan,” lanjutnya.

Disamping itu, Camat Bunguran Timur Laut, Isparta meminta masyarakat dapat bersabar jika ada usulan yang belum dapat terealisasi pada tahun ini.

Hal tersebut dikatakannya, semata-mata keterbatasan anggaran terlebih ditengah pandemi Covid-19.

“Usulan haruslah yang bersifat prioritas, tidak semua usulan kita dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran,” pungkasnya.

SURYANI

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sri Srindit, Jalan Yos Sudarso, Ranai, pada Kamis 21 Januari 2021 itu, juga dihadiri Ketua KPU Natuna, Ketua Bawaslu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Natuna, para FKPD, para OPD, Instansi vertikal, tim pemenangan paslon, pimpinan organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dalam sambutannya Ketua KPU Natuna, Junaedi Abdillah mengapresiasi kepada masyarakat Natuna, TNI dan Polri serta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada beberapa waktu lalu

“Masyarakat begitu antusias terhadap pelaksanaan Pilkada serentak untuk tahun 2020 kemaren,” ungkap Junaedi.

Junaedi menerangkan hasil Pleno Pasangan Calon Bupati Wan Siswandi-Rodial Huda memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 23.727 suara atau 52,75 persen unggul dari pasangan Mustamin-Deri Purnamasari dengan perolehan peroleha 21.104 atau 46,95 persen.

Sementara itu, saat dihubungi Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik kepada media ini Jumat, 22 Januari 2021 mengatakan sebagai lembaga legislatif dirinya mewakili anggota lainnya mengucapkan selamat kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

”Saya mewakili lembaga legislatif dan anggota lainnya mengucapkan selamat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih,” ucapnya.

Jarmin menyebutkan hasil Rapat Pleno tersebut dari DPRD akan meneruskan ke ke Mendagri untuk jadwal pelantikan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Hasil Rapat Pleno ini nantinya dari DPRD akan meneruskan ke Kemendagri, guna melanjutkan jadwal pelantikannya. Sedangkan untuk waktu pelantikannya kita belum bisa pastikan,” sebutnya.

Mewakili anggota lainnya, Jarmin berharap kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih kedepan dapat bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Natuna.

”Harapan kita sebagai wakil rakyat dan mitranya pemerintah daerah, tentunya berharap kedepan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih ini bisa bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Natuna.

SURYANI