Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

“Perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinamis mengharuskan daerah untuk menyikapi dengan cepat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur Ansar.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak tersebut, Gubernur Ansar menyebutkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, membuat pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan regulasi pada saat ini.

“Agar terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah  yang dilakukan secara   tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gubernur Ansar.

Secara umum ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 15 (lima belas) BAB serta 255 (dua ratus lima puluh lima) pasal yang memuat beberapa ketentuan tentang perubahan pada peran pengelola keuangan daerah, perubahan struktur APBD, perubahan pada proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan hingga pembinaan dan pengawasan serta perubahan lainnya.

“Penyusunan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah memperhatikan esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Gubernur Ansar.

Dukungan tersebut langsung disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dan Ketua Fraksi PDIP Lis Darmansyah dan Ketua Fraksi Golkar Teddy Jun Askara saat menemui mahasiswa yang melakukan aksi ujuk rasa di depan kantor DPRD.

“Kami mendukung demo mahasiswa dengan tegas ikut menolak rencana presiden 3 periode inkonstitusional, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM pertamax di Kepri dan dan menolak kenaikan PPN 11 persen,” ungkap Raden didepan mahasiswa.

BACA JUGA: Polisi Turunkan 350 Personil Kawal Demo Mahasiswa Kepri Menggugat

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat Kepri yang disuarakan mahasiswa akan disampaikan ke DPR RI.

“Kita akan menyurati dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI,” Tegasnya.

Sementara itu, Kordinator aksi Afrian mengatakan, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan kepada DPRD Kepri diantaranya tuntutan ini antara lain, menolak rencana perpanjangan 3 periode yang inkontitusional.

BACA JUGA: Jelang Demo Mahasiswa Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Kantor DPRD Sudah Dipasang Kawat Berduri

Kemudian, menolak dengan tegas kenaikan bahan pangan dan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga pertamax ini kemungkinan akan menimbulkan dampak buruk bagi pengguna BBM pertalite.

“Jika naik, maka para pengguna pertamax akan beralih menggunakan pertalite dan akan membuat kelangkaan BBM jenis pertalite,” ujarnya.

Sejak berdiri beberapa tahun lalu, Masjid Pink sering dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara untuk berswafoto.

Tidak mengherankan memang Masjid Pink dipenuhi dengan gaya arsitektur menarik dan paduan warna yang jarang digunakan.

BACA JUGA: Roby Akan Sidak Ketersedian Minyak Goreng Aman Jelang Ramadhan

Selain fungsi utamanya sebagai Rumah Ibadah, Masjid Pink masih memiliki eksistensi sebagai ikon wisata religi.

Hal yang menggembirakan akhirnya tiba, Masjid eksotik ini akan kembali dipercantik hingga ke halaman luarnya.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan saat menyaksikan penyerahan dana hibah oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad di tengah penyelenggaraan peringatan Isra’ Mi’raj 1443 H, Rabu (02/03) malam.

BACA JUGA: Guru Ngaji, Mubaliq Dan Fardhu Kifayah Di Bintan Terima Insentif

“Bersyukur kita, hari ini Pak Gubernur menyerahkan secara simbolis hibah sebesar Rp. 920 Juta. Kita akan progres secepat mungkin dan rencana di anggaran perubahan nanti juga akan kita anggarkan untuk melengkapi apa yang masih kurang,” jelasnya.

Gubernur Ansar pun sempat menjelaskan bahwa dana hibah yang dimaksud sepenuhnya bersumber dari dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) DPRD Provinsi Kepri yaitu Dewi Kumalasari.

Hingga Gubernur Ansar meminta Dewi Kumalasari untuk melakukan penyerahan secara simbolis.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Kepri, Pulau Dompak, Rabu (23/2) pagi dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari dan di damping oleh Afrizal Dachlan Wakil Ketua III DPRD Kepri serta dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Dalam memimpin Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Sidang Dewi Kumala Sari mempersilahkan Gubernur Kepri membacakan pidato Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Ansar dalam pidatonya menyampaikan Salah satu yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri adalah penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah.

“Disadari bahwa PAD masih mengandalkan penerimaan dari 5 sektor Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Ke depannya pemerintah terus mengupayakan adanya peningkatan kontribusi PAD dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah,” kata Ansar dalam pidato pengantarnya.

Menurut Ansar, Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang termasuk perubahan Perda dimana salah satunya mengatur tentang perubahan ketentuan penggunaan tenaga kerja asing.

“Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka Pemprov Kepri bermaksud mengajukan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah,” katanya.

Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina mengatakan ranperda tersebut akan menjadi pedoman pemda dan dunia industri dalam rencana pembangunan sekaligus pengembangan industri di daerah tersebut.

“Penyusunan ranperda sudah mengakomodir masukan dinas terkait dan pelaku industri, sehingga rencana ini diharapkan dapat menjawab dinamika tantangan ekonomi global dan pesatnya kemajuan teknologi,” kata Marlin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri.

Marlin menyampaikan, dalam rencana itu juga telah ditentukan kategori dan jenis industri yang akan didorong untuk masa akan datang, sehingga lebih fokus dan mudah dalam mengukir keberhasilan.

Menurutnya, industri unggulan akan diselaraskan dengan industri nasional. Industri keunggulan daerah didorong untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Marlin menyatakan Kepri memiliki peran strategis lalu lintas perdagangan dunia. PDRB dalam 3 tahun terakhir 2019-2021 mencapai rata-rata Rp170,9 triliun.

Dimana penyumbangnya didominasi 4 sektor utama, yaitu industri pengolahan 34 persen, konstruksi 18,4 persen dan tambang dan penggalian 4,19 persen.

“Dengan PDRB ini, pendapatan sangat tinggi rata-rata 86,83 juta per tahun,” ungkapnya.

Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif, secara komulatif tumbuh mencapai 3,34 persen di tahun 2021, setelah terkontraksi 3 persen di tahun 2020.

Marlin menyampaikan sektor industri jadi tulang punggung ekonomi Kepri dan menggerakkan pembangunan nasional.

Dilihat barometerrakyat.com dari video tersebut, Lis memprotes cara razia protokol kesehatan dan tes antigen yang gencar dilakukan oleh pemerintah setempat.

Ia menilai, petugas seolah menganggap masyarakat sebagai maling saat menerapkan prokes, sehingga dikejar-kejar di tengah pasar.

“Ini bukan maling, mereka bukan maling. Tidak begitu caranya, ini masyarakat kita,” kata Lis dengan nada marah.

Ia menyampaikan mendukung pemerintah setempat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, kata dia, cara yang digunakan harus lebih elegan.

“Saya yakin masyarakat tidak ada yang menolak itu, masa urusan corona kaya perang massal saja,” ucap Lis yang juga mantan Wali Kota Tanjungpinang.

Diketahui, Pemko Tanjungpinang mulai melakukan razia protokol kesehatan dan tes antigen ditempat setelah kasus COVID-19 di Tanjungpinang meledak.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kepri, ada penambahan 121 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 per Jumat (2/7).

Dengan demikian kasus aktif di Tanjungpinang tercatat sebanyak 1.074 kasus, dengan rincian 90 orang dirawat di Rumah Sakit, 181 dikarantina terpadu di Villa Lohass dan 803 orang isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Surat tersebut berkop logo Partai Golkar dengan Nomor B.583/GOLKAR/VI/2021 prihal persetujuan pergantian antarwaktu pimpinan DPRD Kepri sisa jabatan 2019-2024.

Surat tertanggal 9 Juni 2021 itu diteken langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal Lodewijik F. Paulus.

Dalam surat tersebut, tertuang dasar pengantian berdasarkan surat DPD Golkar Kepri nomor 120/DPD/GOLKAR/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Permohonan pengantian antarwaktu (PAW) Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kepri.

“Sesuai titik dasar tersebut diatas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui dan menetapkan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024 kepada saudara Riski Faisal,” bunyi poin kedua dalam surat tersebut seperti dilihat barometerrakyat.com, Jumat (11/6).

Dalam surat itu juga, DPD Partai Golkar Kepri diminta segera menindaklanjuti proses PAW sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Belum ada keterangan resmi dari DPD Golkar Kepri terkait pergantian tersebut. Wakil Ketua Bidang Penggalangan Opini DPD Golkar Kepri Suyono saat dikonfirmasi mengakui belum mengetahui prihal surat tersebut. “Belum dapat info,” ucapnya.

Berikut bunyi poin per poin dari surat keputusan tersebut:

1. Dasar

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Keputusan RAPIMNAS Partai GOLKAR Tahun 2013 Nomor: 02/RAPIMNAS-VI
GOLKAR/X1/2013 tertanggal 23 November 2013 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golongan Karya.

c. Surat Edaran DPP Partai GOLKAR Nomor: SE-29/GOLKAR/VI/2019 tertanggal 24 Juni
2019 tentang Ketentuan Rekrutmen Calon Pimpinan DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota

d. Surat DPD Partal GOLKAR Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 102/DPD/GOLKAR/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Pimpinan DPRD Kepulauan Riau.

2. Sesuai titik dasar tersebut diatas, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menyetujui dan menetapkan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2019-2024 kepada Saudara Rizki Faisal, SE., MM.

3. DPD Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Riau agar segera menindaklanjuti proses penggantian antarwaktu Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2019-2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya

Dalam sidang tersebut, Ansar menyampaikan realisasi APBD tahun 2020 yang menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yakni Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 3,524 triliun lebih, dengan realisasi mencapai Rp3,514 triliun lebih, atau mencapai 99,72 persen dari target yang ditetapkan.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 1,165 triliun lebih dan dapat terealisasikan sebesar Rp 1,195 triliun lebih atau mencapai 102,55 persen dari target.

Adapun Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp 2,321 triliun lebih, dapat terealisasikan sebesar Rp 2,282 triliun lebih atau mencapai 98,30 persen dari target.

Sedangkan untuk Pendapatan dari lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp 36,410 miliar lebih, dan dapat direalisasikan 100 persen, atau sesuai dengan target.

Selanjutnya Gubernur juga menyampaikan gambaran tentang Belanja Tahun Anggaran 2020. Yang mana dianggarkan sebesar Rp 3,929 triliun lebih, dengan realisasinya mencapai Rp 3,855 triliun lebih, atau sebesar 98,11 persen.

Belanja tersebut, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2,043 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp 2,020 triliun lebih atau mencapai 98,88 persen, serta Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 1,885 triliun lebih, dan terealisasi sebesar Rp 1,834 triliun lebih atau mencapai 97,28 persen.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya diasumsikan sebesar Rp 405,366 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp 405,406 miliar lebih atau mencapai lebih dari 100 persen.

Dalam Pilkada Serentak 2020, pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina keluar sebagai pemenang.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi empat unsur pimpinan DPRD Kepri dan Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah.

Dalam sambutannya, Jumaga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menyelenggarakan dan menjalani tugas dengan baik.

“Terimakasih kepada TNI dan Polri yang telah mengawal Pilkada Serentak 2020 hingga aman,” ucapnya.

Politisi PDP Perjuangan itu juga memberikan penghargaan kepada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri, yang merupakan putra terbaik bangsa di Kepri.

“Menetapkan pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2020,” katanya.

Selain itu, tambahnya, DPRD Kepri juga mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Ansar Ahmad-Marlin Agustina sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepri masa jabatan 2021-2024.

Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna Balairung Abdul Khalid, Pulau Dompak, Tanjugpinang, Senin (15/1). Jumaga membacakan sumpah kepada anggota Dewan itu.

“Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri sisa masa jabatan 2019-2024?,” kata Jumaga.

“Bersedia,” sahut Yusuf dan Muhammad Taufik.

“Mengucapkan sumpah janji menurut agama apa?” lanjut Jumaga

“Islam,” ucap keduanya.

Jumaga kemudian memimpin ucapan sumpah atau janji terhadap dua anggota PAW DPRD Kepri.

“Demi Allah saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,” kata Jumaga yang diikuti oleh dua anggota DPRD Kepri yang dilantik.

Selanjutnya dua anggota DPRD Kepri dipersilakan menempati tempat duduk yang baru. Kemudian acara dilanjutkan dengan ucapan selamat terhadap ketiganya.

Diketahui, Yusuf mengantikan Suryani yang mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kepri pada Pilkada serentak 2020.

Sedangkan, Muhammad Taufik mengantikan Iskandarsyah yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai Bupati Karimun.

SAHRUL