Kepastian selesainya pembahasan RUU KUP di DPR ini disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun Twitter-nya. Dia bilang pembahasannya telah melalui proses yang panjang.

“Alhamdulillah puji Tuhan! RUU KUP (menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) disetujui Komisi XI DPR RI untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Proses yang panjang, deliberatif, diskursif dan dinamis demi reformasi perpajakan dan Indonesia maju adil sejahtera,” tulis Yustinus dilansir barometerrakyat.com dari detikcom, Kamis (30/9).

Belum diketahui pasti kapan Komisi XI DPR RI menyetujui RUU KUP itu untuk dibawa ke paripurna. Agenda tersebut seolah dilakukan secara tertutup.

Masih dalam pengumuman yang disampaikan Yustinus, dia menyebut barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hingga jasa pelayanan sosial tidak jadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah, maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,” tuturnya.

Terkait apa saja yang disetujui dan tidak, semuanya akan dibawa lebih lanjut ke rapat paripurna. Berdasarkan jadwal, hari ini DPR RI akan melaksanakan rapat paripurna pukul 10.30 WIB.

Sumber: Detikcom

Menurut Rafli, ganja menjadi potensi ekspor yang besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja.

“Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kamis (30/1).

Politikus dari daerah asal pemilihan Aceh itu meminta pemerintah untuk melihat potensi yang ada dan dicari pasar luar negeri.

Bahkan dirinya menawarkan diri untuk membantu proses ini ke depannya. Misalnya, mencarikan lahan jika diperlukan.

“Jadi ganja ini adalah konspirasi global, dibuat ganja nomor 1 bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian. Padahal, yang paling sewot dan gila sekarang masuk penjara itu bukan orang ganja,” jelasnya.

Dalam giat tersebut KPK sudah mengamankan 8 orang, salah satunya anggota DPR dan termasuk seorang direksi PT Pupuk Indonesia.

KPK juga menyita uang dalam pecahan dolar dan rupiah serta mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard.

“Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 orang anggota DPR RI. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dikutip dari Detik, Kamis (28/3).

Namun, Febri belum menjelaskan detail identitas anggota DPR tersebut. “Dengan demikian, sampai pagi ini sekitar 8 orang diamankan dalam OTT di Jakarta,” ujarnya.

OTT itu terkait dugaan suap distribusi pupuk menggunakan kapal. Saat ini kedelapan orang yang kena OTT itu berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (Detik)

Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakpus Hardisiswan mengatakan, kebakaran baru saja terjadi.

“Ini baru saja, jamnya belum tahu,” kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (14/11) seperti dilansir Jawapos.com.

Menurutnya, seluruh pekerja yang berada di TKP sudah dievakuasi pihaknya. Lebih lanjut, kata dia, petugas sedang berusaha untuk memadamkan api. “Penyebab kebakaran ini masih belum diketahui,” ucapnya.

Ia menambahakan, dari pihaknya menurunkan 10 unit Damkar untuk menjinakkan api. (Jawapos.com)

Dwi Ria Latifah mengatakan akhir-akhir ini yang paling menjadi sorotan di provinsi Kepri yakni semakin maraknya ilegal fishing.

Menurutnya, dulu yang menjadi perhatian adalah penyeludupan dan narkoba yang jadi masalah klasik di Provinsi Kepri.

“Ilegal fishing menurut saya memang satu hal yang serius, tapi juga harus menjadi perhatian khusus,” ungkapnya kepada awak media kemaren.

Anggota Komisi III ini mengatakan yang menjadi persoalan sekarang ini fungsi pengamanan yang masih lemah.

Dari pihaknya, kata Ria sudah menyampaikan kepada Kapolri dan ke Jaksa Agung dalam kesempatan rapat bersama mereka terkait ilegal fishing dan pengamanan laut.

“Fungsi pengawasan masih lemah, dan itu sudah kita sampaikan di Kejaksaan Agung dan juga ke Kapolri dalam rapat bersama mereka,” tutupnya

Muhammad Danu