“Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun,” kata Ketua Majlis Hakim Romauli Hotnaria Purba didampingi hakim anggota Eduart Marudut P. Sihaloho dan Corpioner saat membaca amar putusan.

Majlis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan kepada istri sirinya inisial SW,  sebagaimana melanggar pasal 285 KUHP.

Namun, Saudi patut bersyukur karena majlis hakim memvonis lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dimana, sebelumnya dia dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mona Amelia selama enam tahun penjara.

Mendengarkan putusan tersebut, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Anur Sayfuddin dan Jaksa menyatakan menerima putusan tersebut.

Selain itu, dia juga divonis membayar denda Rp 60 juta, apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan hukuman dua bulan kurungan.

Dia divonis bersalah karena sudah menyetubuhi korban inisial SR (17) sebanyak dua kali.

Ketua majlis hakim Sumedi didampingi hakim anggota Awani Setyowati dan Guntur Kurniawan menilai, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 undang-undang tentang perlindungan anak.

Terdakwa patut bersyukur putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjungpinang Destia Dwi Purnomo, sebelumnya menuntut enam tahun penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Muhamamd Annur menyatakan menerima, demikian juga jaksa Destia.

Diketahui, dalam uraian dakwaan jaksa, persetubuhan itu berawal, terdakwa berkomuniasi dengan korban melalui jejaring media sosial Facebook pada 30 Maret 2019, untuk bertemu dan disetujui korban.

Kemudian terdakwa mengajak korban ke rumah orang tua angkat di Dompak hingga sore. Selanjutnya, korban mengajak terdakwa kerumah temannya yang tidak jauh dari rumah orang tua angkat terdakwa.

Dalam perjalanan menuju rumah teman korban, terdakwa melihat ada rumah kosong dan langsung memasukinya.

Dalam rumah tersebut, terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan namun ditolak.

Kemudian terdakwa mengatakan akan betangungjawab jika hamil, sehingga korban menyetujui. Sehingga terjadi hubungan terlarang antara korban dengan terdakwa sebanyak dua kali.*

Dia divonis majlis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama sembilan tahun penjara denda Rp 1 Miliar, jika tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan maka diganti dengan empat bulan kurungan.

Ketua majelis hakim Santonius Tambunan mengatakan, terdakwa terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” ujarnya dalam persidangan, Kamis (29/8).

Terdakwa patut bersyukur vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yogi Nugraha Setiawan.

Sebelumnya terdakwa dituntu 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan subsider 2 bulan penjara.

Mendengar putusan itu, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Annur menyatakan pikir – pikir selama tujuh hari, begitu juga Jaksa Penuntut Umum.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa terlibat bisnis haram tersebut berawal pada saat Ijal (DPO) menghubungi terdakwa agar datang dari Lombok ke Batam, semua biaya transportasi akan di kirim oleh Ijal melalui kantor pos.

Setelah uangnya sampai kemudian terdakwa dari Lombok Menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat, Senin (29/4).

Setibanya di Jakarta terdakwa langsung menuju Jambi dengan menggunakan Bus, selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Batam dengan menggunakan kapal laut.

Kemudian terdakwa bertemu dengan Ijal disalah satu kamar hotel di Batam. Namun, saat terdakwa mandi, Ijal pergi diam-diam dan meninggalkan terdakwa.

Ijal kemudian menelpon terdakwa untuk menyuruh ya pulang ke Lombok dengan membawa tas melalui Pelabuhan Roro Kijang.
Setibanya di Surabaya, Ijal menyuruh terdakwa bertemu dengannya dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 5 juta.

Selanjutnya terdakwa dari Batam melalui Pelabuhan Roro Tanjunguban menuju Kijang dan menginap di wisma Nusantara, namun saat beristirahat anggota Sat Narkoba Polres Bintan melakukan penggerebekan, dan terdakwa diamankan serta ditemukan barang bukti sabu 485,34 gram.

SAHRUL

Selain Andi -sapaan M. Apriyandi-, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Mona Amelia juga turut melakukan banding atas vonis tersebut.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan membenarkan telah menerima permohonan banding dari terdakwa Andi dan jaksa.

“Ya benar, Selasa kita sudah terima permohonan banding dari Mona Amelia dan semalam sore diterima permohonan banding dari Apriyandi. ” kata Santonius saat dikonfirmasi. Kamis (27/6).

Pihaknya, menurut Santonius, sudah menerima memori banding dari jaksa, sedangkan dari Apriyandi belum diterima.

Dalam memori banding tersebut, jaksa beralasan mengajukan banding karena tidak sependapat dengan putusan percobaan dari PN Tanjungpinang.

“Menurut penuntut umum putusan tersebut kurang mencerminkan keadilan ditengah masyarakat dan berpotensi bagi pihak lain untuk melakukan perbuatan yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang Risky Rahmatullah mengatakan, Kejari Tanjungpinang mengajukan banding karena putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara, denda Rp 24 juta, subsider 1 bulan kurungan dan diperintahkan terdakwa langsung dijebloskan ke Rutan Tanjungpinang.

“Tidak sesuai dengan tuntutan kita,” katanya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Caleg partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur itu dituntut lima bulan penjara, denda Rp 24 Juta subsider satu bulan kurungan, dengan masa percobaan 10 bulan.

Ketua majlis hakim Acep Sopian Sauri mengatakan, M. Apriyandi terbukti secara sah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara bersama-sama.

Hakim menilai, perbuatan terdakwa melanggar pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.

Hal yang memberatkan, terdakwa telah mencederai pesta demokrasi dan terdakwa tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Sedangkan, hal yang meringankan terdakwa koperatif selama persidangan, sopan, belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan orang tua tunggal.*

Keduanya yakni mantan kepala BPBD Kepri Edi Irawan divonis 6 tahun penjara dan mantan bendahara BPBD Kepri Maruli divonis lima tahun enam bulan penjara.

Selain hukuman badan, kedua terdakwa juga divonis membayar denda Rp 200 Juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim juga memvonis Edi Irawan Edi untuk membayar uang pengganti Rp 1,279 miliar dari sisa yang dikembalikan sebesar Rp 120 juta, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara.

Sedangkan terdakwa Maruli tidak dikenakan uang pengganti karena tidak terbukti menikmati hasil korupsi tersebut.

Majlis hakim yang diketuai Santonius Tambunan menilai keduanya secara sah dan meyakinkan  terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp 1,39 Miliar.

Perbuatan kedua terdakwa melanggar pasal pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Keduanya patut bersyukur, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Dodi Ghazali Emil dan Sukamto. Sebelumnya, Edi Irawan dituntut delapan tahun penjara dan Maruli dituntut tujuh tahun penjara.

Atas putusan tersebut kedua terdakwa mengatakan fikir-fikir.

Diberitakan, dalam dakwaan jaksa menguraikan modus yang digunakan terdakwa yakni mengunakan nama-nama pegawai dan honorer di lingkungan BPBD Kepri untuk melakukan pencairan dana perjalanan dinas.

Padahal pada kenyataannya nama-nama tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas atau fiktif.

“Nama pegawai atau honorer di lingkungan BPBD Kepri yang sering dipakai oleh terdakwa Maruli telah sepengetahuan dari terdakwa Edi Irawan selaku Pengguna Anggaran BPBD Kepri tahun 2013-2014, padahal pegawai atau honorer tersebut tidak melaksanakan perjalanan dinas,” ujar jaksa penganti Gustian Juanda Putra saat membacakan dakwaan.

Dalam pelaksanaan realisasi pencairan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak pernah dilibatkan untuk melakukan verifikasi atau penelitian kelengkapan dokumen.

Bahkan, tanpa verifikasi PPK terdakwa Maruli tetap mengajukan bukti-bukti SPJ perjalanan dinas dan dokumen kelengkapan administrasi pencairan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke terdakwa Edi Irawan selaku Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani.

“Terdakwa Edi Irawan selaku pengguna anggaran pada saat menandatangani SPM telah melawan hukum dengan tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran materil dari bukti-bukti (SPJ) dan dokumen kelangkapan administrasinya,” ujarnya.

Dia menambahkan, perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1,39 Miliar.*

Hal tersebut sesuai dengan sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (23/4).

Majlis hakim yang diketuai oleh Acep Sopian Sauri memvonis emak-emak warga Kampung Sri Mulyo, Gang Kelinci, Kelurahan Bukit Cermin tersebut dengan hukuman cukup berat.

“Menjatuhkan hukuman selama 6 tahun, denda 900 Juta subsider 3 bulan penjara,” ujar ketua majlis hakim.

Terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, ibu rumah tangga (IRT) itu patut bersyukur karena hakim memvonis lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Diamana, sebelumnya dia dituntut Jaksa Penunut Umum (JPU) Zaldi Akri selama 8 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi pensehat hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut, demikian pula jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, terdakwa sebagai kurir diperintahkan saksi Ahmd Faizal untuk mengambil bungkusan yang berisi sabu di Gapura di Jalan DR. Suharjo Kilometer 18 Bintan.

Kemudian terdakwa diperintahkan untuk menyerahkan barang haram tersebut kepada saksi Sarwani. Terdakwa menyerahkan barang haram dengan berat lebih kurang 0,10 gram itu di kawasan Masjid Bukit Cermin. (SAHRUL)

Vonis tingkat PT tersebut membatalkan vonis bebas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 8 Maret 2019.

Setelah vonis bersalah tersebut, bagaimana nasib Ranat Mulia Pardede di Pemilu 2019?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari pengadilan. Terkait, apakah Ranat bisa dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DCT), Aswin engan menjawab. Dia kembali menegaskan menunggu salinan keputusan pengadilan.

“Tunggu dulu putusan pengadilan ingkrah dan kami terima baru kami pleno kan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (2/4).

Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyeleggaraan Susanty mengatakan, Ranat Mulia Pardede terancam akan dicoret dalam DCT Pemilu 2019. “Ya (Terancam dicoret,red),” katanya saat dikonfirmasi.

Dia juga mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan keputusan dari pengadilan untuk melakukan rapat pleno penentuan nasib Ranat di Pemilu 2019.

“Kalau sudah putusan nanti kami akan konfirmasi dulu dengan partai (PSI), nanti kami plenokan dulu. Buat berita acara mencoret dari daftar DCT dan kemudian membuat SK perubahan DCT.” tukasnya.*

Ranat merupakan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Barat-Kota.

Putusan PT tersebut teregister dengan nomor perkara 98/PID.SUS./2019/PT. PBR dan diputuskan pada tanggal 27 Maret 2019. Dalam sidang banding tersebut diketuai Majlis Hakim Nurhaida Betty Aritonang dan Fakih Yuwono, Jalaludin sebagai hakim anggota.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan membenarkan telah menerima putusan banding dengan terdakwa Ranat Mulia Pardede.

Dia mengatakan, terdakwa Ranat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan, setiap melaksanakan peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan.

“Ranat Mulia Pardede pidana penjara selama tiga bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain , disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan habis dan denda 24 juta rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan,” ujarnya, Selasa (2/4).