Kepala Disnaker Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Hamalis menjelaskan kenaikan UMK di Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kenaikan itu setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah serta unsur Perguruan Tinggi dan Badan Pusat Statistik.

“Terdapat kenaikan lebih kurang 1,35 persen. Angkanya sekitar Rp 40.607.- saja,” kata Hamalis, Senin (23/11).

Hamalis menerangkan dalam rapat UMK bersama dewan pengupahan pihaknya mengacu pada formula dari PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang sudah menjadi ketentuan.

Pemerintah pusat dan daerah tentu sudah melihat rumusan masalah dalam menentukan kenaikan upah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, semuanya dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Rumusan itu diramu maka keluarlah angka 1,35 persen itu. Rapat yang diadakan tentu sudah terkonsep,” ujarnya.

Ia menambahkan jika ada perusahaan yang tidak menerapkan UMK kepada karyawannya maka itu sudah masuk ranah provinsi yang menjadi pengawas Ketenagakerjaan.

Namun perlu disampaikan bahwa Upah Minimum ini adalah bagi pekerja yang masa kerja dibawah satu tahun selanjutnya berdasarkan ketentuan pekerja yang diatas satu tahun wajib perusahaan menerapkan struktur dan skala upah masing-masing perusahaan.

Kepala Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan Disnaker Tanjungpinang Hasudungan Simatupang mengatakan, mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya perusahaan akan segera membayar gaji karyawan bulan Mei dan Juni.

“Gaji bulan Mei dibayar hari ini, sedangkan gaji bulan Juni akan dibayar paling lambat 19 Agustus,” ujarnya kepada awak media.

Menurutnya, dalam mediasi itu juga disepakati jika perusahaan tidak membayar gaji sesuai kesepakatan bersama akan dikenakan denda.

“Jadi perusahaan sudah berkomitmen akan membayar semua gaji paling lambat 19 Agustus, nanti ingkar janji akan didenda 15 persen per pekerja, itu sudah disepakati pihak perusahaan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, alasan perusahaan telat membayar gaji karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga ekspor berkurang dan pembayaran dari juga terganggu. “Cash flow perusahaan terganggu,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Serikat Pekerja PT Swakarya Indah Busana Sumarti mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan aksi mogok kerja lagi setelah kesepakatan tersebut disetujui.

“Kita langsung pulang ke rumah dan hari besok akan kembali bekerja,” ucapnya.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui link https://bit.ly/formpendaftaranbpum dan akan ditutup secara otomatis pada tanggal 31 Juni 2021.

“Pendaftaran secara online. Setelah menginput data secara online, berkas dapat langsung diantar ke kantor dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang untuk diverifikasi kembali,” ucap Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Roswita, Kamis (8/4).

Roswita mengatakan, penentuan dapat atau tidaknya bantuan BPUM itu ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM RI, dinas hanya mensuplay atau mengirimkan usulan data calon penerima BPUM.

Pendaftaran program ini, cukup menyerahkan beberapa persyaratan seperti, foto copy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), foto tempat usaha, nomor induk berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini, kata dia, adalah upaya pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional.

“Tujuannya untuk membantu pelaku usaha mikro yang belum terakses kredit usaha rakyat (KUR) agar usahannya tetap berjalan ditengah pandemi COVID-19,” tuturnya.

Untuk diketahui, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 2 tahun 2021 bantuan BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000 secara sekaligus untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu.

Penyalur BPUM adalah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan PT Pos Indonesia yang ditetapkan. Usulan penerima BPUM tidak sedang menerima KUR, bukan ASN, TNI-POLRI, serta bukan pegawai BUMN/ BUMD, dan memiliki nomor ponsel yang aktif.

SAHRUL

Rapat ini di gelar bersama seluruh pengusaha, serikat pekerja, Disperdagin dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan kenaikan UMK kota Tanjungpinang tahun 2018.

“Hari ini kita rapat bersama pihak, Pengusaha Serikat Buruh, Disperindag dan pihak-pihak terkait untuk memutuskan UMK kota Tanjungpinang 2018 nanti,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Marzul Hendri, Rabu (1/11).

Ia mengatakan, untuk kenaikan UMK harus dengan menggunakan rumus yang telah di atur oleh pemerintah. “Rumusnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2017 dan dirumuskan dengan melihat Inflasi, upah minimum tahun yang telah berjalan dan juga di tambah dari PDRB,” jelasnya.

Namun saat di tanya berapa besaran UMK Pokok kota Tanjungpinang untuk 2018, ia belum dapat membeberkan. dia beralasan tidak dapat membeberkan besaran nilai tersebut karena harus melapor ke Wali Kota Tanjungpinang  dahulu hasilnya dan di ajukan di Gubenur kepri.

“Nanti selepas kita laporkann ke Walikota Kota dan kita ajukan dulu ke Gubenur. InsyaAllah tanggal 21 ini hasil akhirnya sudah ada,” ujarnya

Muhammad Danu