Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kepri Misni di Kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang,Senin (16/1).

” Semua sudah diperbaiki dan tidak ada aturan di atas aturan,” tegas Misni.

Wanita yang kini menjabat Kepala memastikan pelayanan yang terbaik terkait pelayana Dokumen Kependudukan di Seluruh Kaupaten Kota Yang ada di Kepri.

Misni yang kini menjabat Kepala Bappeda Kepri menambahkan,
sebagai aparat didaerah harusnya memberikan pelayanan yang membahagiakan terhadap masyarakat.

” Disdukcapil Kota Tanjungpinang perlu membangun inovasi terhadap pelayanan kemasyarakat,” ujarnya.

Agar sesuai dengan Target IKD, mencapai 25 persen diakhir Tahun 2023,Misni harap sesuai petunjuk yang diberikan pusat kepada daerah-daerah,
pelayanan di Disdukcpil Kota Tanjungpinang dapat berjalan seperti biasa.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang Tamrin Dahlan menyampaikan, ada 1000 lebih e-KTP yang belum dicetak, disebabkan tinta dan ribbon yang tidak tersedia diawal Tahun 2022.

“Tapi, dua hari lalu kita sudah mulai lagi pelayanan. Selama dua bulan itu, ada 1000 lebih KTP yang belum tercetak. Jadi kita akan cetak dulu yang lama-lama itu,” ujar Tamrin, Jum’at (4/3/2022).

Tamrin mengaku, bahwa lambatnya pencetakan 1000 e-KTP ini juga disebabkan kurangnya kemampuan mesin yang dimiliki Disdukcapil.

“Karena kita mencetak KTP yang tertunda, yang sekarang pastinya akan tertunda. Yang jelas sekarang pelayanan sudah normal,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, pihaknya hanya memiliki dua mesin pencetak e-KTP. Satu mesin hanya mampu mencetak 50 e-KTP per hari.

“Kalau lebih dari 50, maka kualitas cetaknya sudah kurang bagus. Jadi tiap hari kita hanya bisa cetak 100 KTP saja,” imbuhnya.

Hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dengan program Jemput Bola KTP Elektronik Goes to School dalam upacara bendera di SMK Negeri 2 Tanjungpinang, Senin (24/2).

Dalam upacara bendera tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, Rahma mengatakan pemanfaatan KTP Elektronik diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

“Terkait dengan KTP Elektronik penting diketahui bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas, program Jemput Bola KTP Elektronik Goes to School ini memudahkan para pelajar untuk tidak perlu lagi membawa surat keterangan dari RT/RW atau lurah, cukup datang ke Kantor Disdukcapil atau bahkan bisa langsung mendapatkan pelayanan jemput bola ini,” ungkapnya.

Rahma memaparkan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2019 berdasarkan Data Semester I Data Konsolidasi Bersih (DKB) yaitu sebanyak 219.395 jiwa dengan jumlah Wajib KTP sebanyak 153.175 orang, sama dengan perekaman wajib KTP Elektronik dan total pencetakan KTP Elektronik.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan data pelayanan sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu 227.185 jiwa penduduk dengan jumlah Wajib KTP 159.885 orang. Yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik yaitu 157.433 jiwa (98,46%) dan KTP dicetak 158.000 keping.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang Irianto mengatakan, ada sebanyak 862 anak di Tanjungpinang berusia 17 tahun pada hari H Pemilu 2019, 17 April 2019.

“Mudah-mudahan KPU pusat punya trobosan baru, yang belum terekam dan belum cetak bisa menggunakan hak pilihnya, terutama pada pemilih pemula pada hari H baru berusia 17 tahun,” ucapnya saat penetapan DPTHP II di salah satu hotel di Tanjungpinang, Senin (12/11).

Kekahawatiran tersebut, karena pada hari H yang boleh menggunakan hak pilihnya harus memiliki KTP elektronik.

Untuk mengantisifasi tersebut, pihaknya juga turun langsung ke sekolah-sekolah. Anak-anak yang sudah berusia 16 tahun bisa datang ke Disduk untuk melakukan perekaman e-KTP.

“Jadi sekarang anak yang berusia 16 tahun sudah bisa melakukan perekaman,” ucapnya. *

KIA merupakan program Pemerintah Pusat yang sudah dimulai 2016 lalu. Namun, launcing di Kota Tanjungpinang pada 5 Juli 2017 lalu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan, Pendaftaran dan Kependudukan Disdukcapil Tanjungpinang Mardiliana mengatakan, pihaknya akan mengelurkan Surat Edaran (SE) kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA).

“Nanti kita akan keluarkan surat edaran untuk SD, SMP dan SMA agar siswa mengurus kartu KIA,” ungkapnya saat ditemui dikantornya, Rabu (23/11).

Menurutnya, KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri seorang anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Pihaknya mencatat jumlah anak di Tanjungpinang sekitar 70 ribu. Namun, yang baru mengajukan permohonan pengurusan KIA hanya 800 permohonan. “Itu masih minim,” ucapnya.

Ia mengharapkan, dengan surat edaran yang dikeluarkan pihaknya, anak-anak di Tanjungpinang dapat segera mengurus KIA. “Karena banyak manfaat saat anak memiliki KIA, misalnya untuk urus Pasport, untuk BPJS dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan,” ucapnya.

“Satu hari kerja ada 2 sampai 3 pihak keluarga, yang datang membuat Akte kematian, baik yang udah lama meninggalnya mampu yang baru saja meninggal,” ungkap Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Mardiliana, Kamis (26/10).

Menurutnya, akte kematian bagi keluarga sangat penting, karena untuk keperluan pengurusan berkas nantinya.

“Sangat penting akte tersebut di bikin, seperti pengurusan warisan sampai harta gono-gini dan lain-lain,” ujarnya.

Kesadaran masyarakat tersebut, lanjutnya sudah mulai nampak di tahun 2015 lalu.

“Kebanyakan belum mengetahui pentingnya pembuatan akte kematian, maka dari itu kami telah mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pembuatan akte kematian,” ujarnya lagi.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar dapat selalu datang kekantor Disdukcapil kota Tanjungpinang untuk pembuatan akte kematian bagi keluarganya yang telah meninggal.

“Jangan takut, tidak ada punggutan biaya apapun, untuk pembuatan Akte kematian di kantor Disdukcapil,” imbaunya.

Muhammad Danu

Kekurangan ini, karena antusias masyarakat Tanjungpinang untuk mengurus KTP Elektronik mulai membaik.

Dari Disdukcapil mencatat sebanyak 16.000 masyarakat Tanjungpinang mengajukan pembuatan e-KTP. Namun, Disdukcapil hanya tersedia 2.000 blanko e-KTP.

“Tiap bulan makin meningkat pengajuan untuk pembuatan KTP elektronik tersebut,” ucap Kepala Disdukcapil kota Tanjungpinang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Kependudukan, Mardiliana saat di temui awak media, Jumat (6/10).

Dia mengatakan, dari  20.000 blanko yang pihaknya ajukan, namun baru dapat terealisasi sebanyak 2.000.

“Baru dapat 2000 dalam waktu dekat ni kami akan mengajukan lagi ke pusat,” katanya.

Susah mendapat blanko e-KTP dari pusat menurutnya, karena antrian yang banyak dari daerah-daerah lain.

“Ini saja udah dari Oktober 2016 yang lalu kami ajukan dan baru dapat segitu,” ungkapnya

Ia menjelaskan, degan kekosongan blangko ini, pihaknya akan mendahulukan golongan pemula atau yang belum sama sekali membuat e-KTP.

“Nanti kami dalam Minggu ini akan berangkat lagi untuk mengambil blangko yang ada,” ucapnya

Muhammad Danu