Hal itu dilakukan menyusul rencana akan dibukanya belajar tatap muka pelajar SMA se-Kepri pada Senin (4/1) mendatang.

“Disdik telah mengusulkan kepada Satgas Penanganan Covid 19 Provinsi Kepri agar dapat melakukan rapid tes bagi 7.000 guru,” Kepala Dinas Pendidikan Kepri Muhammad Dali, Senin (28/12).

Ia menyampaikan, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada orang tua, pelajar dan para guru saat pelajaran tatap muka mulai diberlakukan.

“Satgas kemarin menyetujui usulan itu. Sekarang kita tinggal menunggu waktu dari Satgas kapan akan melakukan tes tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Bisri menyatakan siap mendukung rencana itu dan akan segera memfasilitasi pelaksanaan rapid test massal terhadap para guru.

“Untuk pelaksanaan nya akan dilakukan oleh Puskesmas sesuai lokasi sekolah, ini kami masih menunggu daftar para guru perwilayah untuk di pendistribusian rapid tes dari Dinas Kesehatan,” ucap Bisri.

SAHRUL

Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran dengan nomor B/421/105/DISDIK/2020 tertanggal 13 Februari 2020 ditujukan untuk seluruh Kepala Sekolah SMA sederajat di Kepri, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Disdik Kepri Muhammad Dali.

Dikutip Barometerrakyat dalam surat tersebut, perayaan Valentine Day bertentangan dengan norma sosial dan norma budaya.

“Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengimbau kepada siswa SMA/SMK dan SLB yang ada di Provinsi Kepri untuk tidak merayakan Valentine Day di dalam sekolah maupun diluar sekolah,” bunyi petikan edaran tersebut.

Dua saksi mata sudah diperiksa polisi, selain itu, polisi juga melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Saat ini kami sedang memeriksa dua saksi, pada saat demo berada dilokasi kantor Dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro melalui Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal (Reskrim) AKP  Dwihatmoko Wiraseno saat ditemui di Mapolres Tanjungpinang, Senin (18/12).

Ia mengatakan, dugaan sementara meninggal Mardiana akibat terjatuh saat melihat melihat aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh.

“Saat ini dugaan beliau meninggal karena terjatuh akibat melihat aksi demonstrasi di depan kantor Dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan akan adanya penyebab lain meninggalnya korban.

“Saat ini sedang dalam penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain meninggalnya Bu Mardiana,” tutupnya.

Muhammad Danu

Mardiana selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Khusus Disdik Kepri sempat pingsan dan tidak sadarkan diri saat melihat bentrok antar polisi dengan pendemo.

Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ahmad Thabib Kilometer 8 Atas.

Ia sempat menjalani perwatan intensif diruang UGD, namun nyawa korban tidak tertolong.

“Dokter menyatakan beliau meninggal pada pukul 11.45,” ungkapnya Iwan Pangabean yang juga Kasi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK Disdik Kepri.

Sebelumnya, mahasiswa menuntut Kepala Disdik Kepri untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak ‘becus’ dalam pengelolaan beasiswa.

Pasalnya, banyak masalah yang ditemukan saat pengumuman penerima beasiswa oleh Disdik Kepri, adanya ditemukan penerima beasiswa ganda.

Muhammad Danu

BAROMETERRAKYAT.COM, Tanjungpinang. Aliansi Pemuda Terpelajar (Apatar) menuntut Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menggugurkan semua nama yang menerima biaya siswa tahun anggaran 2017.

Tuntutan ini menyusul dugaan tidak jelasnya dalam memverifikasi data penerima biaya siswa tahun 2017. Karena ada nama mahasiswa yang ganda hingga tidak memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

“Pada hari ini kami meminta kepada Dinas pendidikan untuk menggugurkan semua nama yang telah di verifikasi untuk mendapatkan biaya siswa pada tahun 2017 ini,” ungkap salah satu Koordinator aksi ujuk rasa, Dedi Wahyudi di Kantor Disdik Kepri, Jumat (15/12).

Ditempat yang sama, Kapala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) Irwan Panggabean bersama Sekertariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Damsiri menemui langsung pendemo.

Damsiri mengatakan tuntutan tersebut sangat tidak mungkin, karena telah akhir tahun dan akan menyebabkan pembagian biaya siswa tersebut gagal.

“Sangat tidak mungkin, di karenakan dapat menyebabkan pembagian biaya siswa tersebut tidak dapat terealisasi lagi,” ungkapnya saat menemui pendemo.

Namun, pihaknya berjanji akan merevisi nama-nama mahasiswa yang ganda atau seharusnya tidak pantas mendapatkan biaya siswa tersebut.

“Kami ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, untuk memberikan nama-nama penerima biaya siswa yang menurut adik-adik mahasiswa tidak pantas, untuk kami revisi nama-nama tersebut,” ujarnya.

Namun peserta aksi, menolak solusi tersebut dan berjanji akan kembali mendatangi Dinas Pendidikan provinsi Kepri pada Senin ini.

“Kami akan kembali datang pada hari Senin untuk menyuarakan kembali tuntutan kami yang belum terealisasi dan kami belum merasa puas dengan solusi tersebut di karenakan menurut kami ini sangatlah fatal,” ucap koordinator pendemo lagi.

Muhammad Danu

Saat dikonfirmasi, usai penutupan Workshop Jurnalis Terhadap Dunia Pendidikan disalah satu hotel di Tanjungpinang, Rabu (7/12), Arifin sapaan akrab Arifin Nasir, membantah kabar tersebut. “Kabar Itu tidak benar,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat ini belum ada jalan menuju singasana Plt Wali Kota Tanjungpinang.

Dirinya juga belum menerima usulan untuk jabatan Plt Wali Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, saat ini masih sibuk mengurusi program kerja Disdik Kepri untuk meningkatkan mutu pendidikan Kepri 2018 mendatang.

“Sekarang saya masih fokus untuk pemantapan program kerja saya, untuk menuntaskan permasalahan yang ada di dunia pendidikan Kepri,” ungkapnya.

Muhammad Danu

Hal ini, kata Nasir berdasarkan surat edaran dari Gubernur Kepri Nomor : 842/1177/SET Tentang Sumbangan Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB Negeri.

“SMA boleh pungut iuran SPP, ada undang-undang yang mengatur, ada PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur,” ucap Arifin Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (27/9).

Baca : Sekolah Pungut SPP, Siswa Cakap Untuk Pembangunan

Menurutnya, sebelum surat edaran itu dikeluarkan, Dinas Pendidikan sudah melakukan kajian dan telah melakukan konsultasi kementrian, telah melakukan pembicaraan dengan Tim Saber Pungli dan telah berbicara dengan Inspektorat Kemendikbud.

“Semua membenarkan pungutan Sumbangan Pendanaan Pendidikan,” sambung Arifin.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kepri ini menambahkan, besaran SPP itu berdasarkan kondisi kabupaten kota di Kepri. Kota Tanjungpinang berdasar edaran Gubernur Kepri, besaran iuran SPP untuk SMA Rp. 120 Ribu/siswa/bulan, SMK Rp. 160 Ribu /siswa/bulan dan SLBN Rp. 250 Ribu/siswa/bulan.

Dia membantah, peruntukan SPP tidak jelas. Menurutnya, semua uang SPP yang dibayarkan siswa digunakan atas dasar perencanaan yang dibuat Kepala Sekolah.

“Kita tidak membenarkan uang itu digunakan tanpa ada perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau mereka (Sekolah) ingin mengunakan pada tahun 2018, mereka harus susun dari sekarang untuk apa uang digunakan,” ujarnya.

Baca : Disperdagin Wacanakan ASN Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kilo

Dia menyarankan, bagi masyarakat yang kurang mampu gratis. Bagi yang mampu ikut berpartisipasi untuk pembayaran iuran SPP.

“Sekolahkan sudah memiliki data siswa kurang mampu, orang yang tidak mampu kita kasi gratis. Yang mampu bantulah pendidikan,” ujarnya lagi.

SAHRUL

Yuwanti Otaviani (24) histeris ketika akan dibawa ke sel tahanan oleh salah satu sipir Kejari Tanjungpinang, usai menjalani sidang.

Terdakwa menolak untuk dimasukan ke sel tahanan kembali. “Aku tidak sangup,” sembari menganis histeris

Sebelumnya, terdakwa ditutut atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 gram.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Sebagaimana melangar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Meminta majlis hakim, menghukum terdakwa dengan hukuman 7 tahun 5 bulan,” katanya Jaksa saat dipersidangan.

Selain hukuman badan, terdakwa juga didenda Rp 1 Miliar. Dengan ketentuan, jika tidak mampu untuk membayar maka diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan.

Atas tuntutan ini, terdakwa yang didampingi penasehat hukum mengatakan akan mengajukan nota pembelaan.

“Saya akan mengajukan pembelaan,” katanya sembari mengusat air mata yang tidak bisa dibendung.

(SAHRUL)