BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN-Pemerintah terus berupaya mendekatkan pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, pelayanan publik juga dipastikan bermuara pada satu tujuan yang efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui penerapan inovasi pelayanan publik.

Mengimplementasikan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meresmikan sembilan MPP dari sembilan Provinsi, Senin pagi (15/12) di Aula Kementerian PANRB RI, Jakarta. Peresmian ini juga menambah jumlah MPP, dari yang semula 296 MPP menjadi 305 MPP di seluruh Indonesia.

Salah satu MPP yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Bintan yang berada di Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kompleks Perkatoran Bandar Seri Bentan yang sudah beroperasi sejak akhir September lalu. Bupati Bintan Roby Kurniawan yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa ini adalah langkah penting dan wujud kemajuan dalam sektor pelayanan publik yang terpadu, mudah, cepat serta terintegrasi.

Roby menambahkan, dengan mengusung konsep ‘Satu Gedung’, MPP Bintan menghadirkan berbagai layanan perizinan dalam satu atap, sehingga masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah tempat untuk mengurus keperluan administratif.

“MPP ini simbol pelayanan publik yang terpadu dan lebih baik, tetapi juga bagian dari strategi besar dari langkah kemajuan. Tugas kita yang harus melayani dan masyarakat tidak hanya sekedar merasa dilayani, tapi juga harus nyaman atas pelayanan yang didapatkan” kata Roby.

Dengan total 218 layanan yang tersedia, MPP Bintan saat ini diisi 10 tenant atau gerai pelayanan lintas sektoral, yakni :
1. Imigrasi Kelas II TPI – Tanjung Uban
2. Kejaksaan Negeri Bintan
3. Pengadilan Negeri Tanjungpinang
4. BPJS Kesehatan
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. BP Kawasan Bintan
7. SAMSAT Bintan
8. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bintan

Sementara itu, Menteri PANRB dalam arahannya meminta setiap daerah untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik yang sejalan dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan kemajuan teknologi juga menjadi salah satu aspek yang tidak boleh dilewatkan dalam transformasi pelayanan.

Sembilan daerah yang resmi memiliki MPP dalam momentum ini yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Balangan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Buol. Agenda besar ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pembangunan MPP menjadi salah satu pilar yang menguatkan upaya transformasi pelayanan publik di Indonesia.

BR.BINTAN-Majelis Zikir dan Sholawat Bahrul Ulum Kampung Karang Rejo Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan resmi dibuka, Jum’at (9/8).

Hadir pada peresmian majelis zikir dan sholawat di Madrasah Diniyah Tamiliyah (MDT)
Al Barokah, KH Sunaryo,Ketua BKMT Tanjungpinang Sulaika, Ketua Padepokan Ghoib Ahmad Sutari, Ketua GP Ansor Tanjungpinang Rhomdon Kholili, Kyai Moch Sidiq Abdulloh,Lurah Kawal , Ustad Munir,  kelompok marawis Pasir Putih dan para jamaah zikir.

Diawali dengan Tawasul dan Istiqosah oleh Ustad Moch Sidiq Abdulloh,dilanjutkan dengan Sholawat Barzanji oleh Rhomdan Kholili

Pengurus MDI Al Barokah Trismaryana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas terbentuknya Majelis Zikir dan Sholawat.

” Alhamdulillah majelis zikir dan sholawat ini terbentuk,semoga membawa keberkahan untuk kampung kita,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama meramaikan dan belajar di majelis ilmu ini.

Sementara itu KH Sunaryo dalam tausiahnya mengajak masyarakat Kampung Karang Rejo untuk memasukan anak-anaknya belajar di madrasah.

“Majelis zikir ini luar biasa,jika disetiap kampung ada majelis zikir daerah itu akan aman, karena
meninggalkan jejak nur.Dan
majelis taklim ini harus di syiarkan,” ucapnya.

Ia menegaskan, masyarakat jangan khawatir memasukan anaknya di lembaga pendidikan madrasah Diniyah tamiliyah, karena ilmu agama ini penting diberikan untuk anak-anak sejak dini.

“Pendidikan agama harus menjadi perhatian pemerintah.
Mari dipenuhi dan ramaikan majelis zikir ini,” tutupnya.

BR,TANJUNGPINANG –
Walikota Tanjungpinang Rahma men support dan mendukung sepenuhnya seluruh kantor kelurahan dan kecamatan dijadikan rumah keadilan yang disebut RJ.

Pada Jum’at (2/9) Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) Gerry Yasid telah meresmikan Rumah Restorative Justice Adhyaksa “Perisai Negeri” di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Tanjungpinang.

Saat ini sudah ada dua rumah RJ di Kota Tanjungpinang yakni di Balai Adat Penyengat dan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjungpinang yang baru dires mikan.

Rahma menjelaskan, restorative justice merupakan konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan berdampak suatu tindak pidana.

Dengan adanya Rumah RJ, dapat menjadi salah satu tempat dalam penyelesaian masalah di masyarakat.

“Kita masih berusaha segala sesuatu tidak sampai ke tahap berikutnya, di rumah perdamaian ada hal-hal pertimbangan kemanusiaan, sehingga perkara pidana tertentu dapat diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.

Rahma juga memohon dukungan kepada semua pihak untuk mendukung dan mensupport kepemimpinannya yang tersisa tinggal setahun lagi atau akan berakhir pada September 2023 mendatang.

“Mohon support kita semua, mudah-mudahan dengan waktu pemerintahan saya tersisa satu tahun, kita sampai ke tujuan dan tidak ada satupun yang akan bertemu atau bermasalah dengan hukum,” tutupnya.

Penulis: Firdaus.

Peresmian pabrik pengolahan rumput laut tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disertai pengguntingan pita oleh Pangkormada I dan Ketua DJA I.

Dalam sambutan Pangkoarmada I mengatakan bahwa banyak petani rumput laut yang berada di sekitar wilayah Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga yang terkendala tidak bisa menjual hasil rumput lautnya serta minimnya lokasi penampungan rumput laut, sehingga roda perputaran hasil tani rumput laut mereka tidak berputar, dan yang akhirnya hanya dikonsumsi sendiri.

“Dengan diresmikannya pabrik rumput laut yang berdiri diatas lahan seluas 13 hektar ini dapat menampung hasil tani seluruh petani-petani rumput laut yang berada di Kepualaun Riau dan dimanapun tempat didaerah di Indonesia,” ujarnya.

Pangkoarmada berharap dengan adanya pabrik ini dapat menambah perekonomian masyarakat sebagai ketahanan pangan.

“Kita TNI AL akan membantu proses pengiriman lewat laut hasil dari rumput laut, apabila ada kendala dalam proses pengiriman yaitu dengan diangkut melalui kapal perang kita diseluruh Indonesia,” terangnya.

Pabrik pengolahan rumput laut ini nantinya akan menghasilkan produk berupa mie, sirup, juice dan tepung dan jenis makanan lainnya yang berbahan dasar rumput laut. Selain dipasarkan di Indonesia, hasil dari produk rumput laut itu akan diekspor ke negara negara tetangga, salah satunya Singapura.

Dalam kesempatan yang sama, Pangkoarmada I sekaligus membuka pelatihan rumput laut yang diikuti oleh prajurit TNI/Polri dan masyarakat disekitar Pulau Galang. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk memberi bekal pengetahuan kepada peserta sehingga dapat mengaplikasikan untuk bertani rumput laut yang baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Aslog Pngkoarmada I, Pejabat Utama Mako Lantamal IV, Danlanal Batam, Dansatran Koarmada I, Dansatkat Koarmada I, Koorsmin Pangkoarmada I, Kadispen Koarmada I, Para Komandan KRI, KSOP Batam, tokoh agama/tokoh masyarakat Pulau Nguan, Kapolsek Galang, Ketua DJA I, Ketua Korcab IV DJA I, Direktur PT. Palindo Marine serta masyarakat Pulau Nguan.*