“Dinas Sosial berkerjasama dengan relawan bergotong royong melaksanakan sunatan massal, pesertanya adalah anak-anak yang kurang mampu dan juga untuk anak jalanan,” ujar Endang saat diwawancarai awak media.

Ia menyampaikan, kegiatan ini tidak ada menggunakan anggaran dari Pemko Tanjungpinang. Anggaran mulai dari insentif tenaga kesehatan, bingkisan dan uang sagu hati untuk peserta, makanan dan lainnya disiapkan para relawan.

“Hanya fasilitas-fasilitas kegiatan yang didukung kota,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Tanjungpinang Achmad Nur Fatah mengatakan, relawan yang terlibat diantaranya Majelis Taklim Dinsos, Yayasan Bidadari Islamic School, Baksosyok Relawan Batam dan Relawan Wisata Hati Kepri.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan karena keprihatinan melihat beberapa anak jalanan binaan Dinsos Tanjungpinang yang berusia 17 tahun belum dikhitan. Selain itu, kegiatan ini membantu orang tua yang kurang mampu untuk khitanan anaknya, karena biaya khitanan cukup mahal.

“Ini menjadi kegiatan awal, kalau lancar kita akan lakukan rutin beberapa bulan sekali dan akan menggandeng relawan lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah selesai khitanan para peserta juga akan mendapatkan bingkisan berupa susu, perlengkapan sekolah seperti buku dan juga tumbler. “Peserta juga diberikan uang sagu hati, itu semua disiapkan oleh relawan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang Achmad Nur Fatah mengatakan, KPM PKH mengundurkan diri atau graduasi mandiri karena merasa tidak berhak menerimanya.

“Graduasi Mandiri yaitu orang dengan sadar dengan sendirinya menyatakan keluar sebagai KPM PKH dan menyatakan dirinya tidak berhak menerima bantuan PKH, karena ada yang lebih layak lagi menjadi KPM PKH,” jelas Fatah saat dihubungi, Rabu (24/11).

KPM menyatakan kesediaannya mengundurkan diri saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Pendamping PKH dan KPM.

“Tujuan dari monitoring ini adalah untuk melihat perkembangan sejauh mana program PKH berjalan di Kota Tanjungpinang khususnya,” ucap Fatah.

Fatah juga mengapresiasi KPM yang telah mengundurkan diri ini dan diharapkan dapat dijadikan contoh kepada masyarakat lain.

“Kami mewakili Pemko Tanjungpinang mengucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih karena ke tujuh warga kita ini berani melepaskan keikutsertaan dari penerima PKH,” ucapnya.

SAHRUL

Rahma menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah sebagai dampak diberlakukannya PPKM.

“Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pemberlakuan PPKM,” ucapnya.

Rahma berharap dengan bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

“Diharapkan bantuan ini bermanfaat dan dapat mengurangi kebutuhan hidup sehari-hari bagi bapak ibu penerima kartu KKS BPNT PPKM,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang Ahmad Nur Fattah menjelaskan, program BPNT-PPKM akan diserahkan dalam 5 tahap dan diberikan untuk 6 bulan.

“Terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember, dengan besaran bantuan senilai Rp. 200.000,- yang dapat ditransaksikan di warung-warung atau agen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di Tanjungpinang terdapat 30 warung atau agen penyalur yang telah ditunjuk,” terangnya.

Ditambahkannya, perluasan Program Sembako atau BPNT-PPKM, Kota Tanjungpinang mendapatkan kuota sebanyak 5.400 KPM.

“Sejumlah 5.400 KPM tersebut merupakan masyarakat yang terdata dalam DTKS. untuk tahap pertama pemerintah menyalurkan kartu sebanyak 1.1716 KPM yang kartunya siap disalurkan langsung dimulai hari ini tanggal 4 sampai 10 November 2021,” jelasnya.*

Laki-laki diketahui bernama Usman sebelumnya sudah diserahkan warga ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang, namun kabur dari tahanan.

Kepala Dinsos Kota Tanjungpinang Agus Setiawarman mengatakan, Dinsos saat tidak memiliki tempat yang representatif untuk menampung orang gila.

“Tempat yang disediakan untuk orang gila sudah tidak memadai lagi, dikarenakan telah dirusak oleh orang gila sebelumnya. Selain itu tidak ada dana untuk memperbaiki, sehingga orang gila dengan mudah kabur dari penampungan kita,” ujar Agus, Rabu (11/10)

Menurutnya, Dinsos Tanjungpinang tidak memiliki anggaran untuk mengantar orang gila ke tempat tahan khusus di Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Petugas Dinsos dan Satpol PP Kota Tanjungpinang menelusuri terus keberadaan orang gila bernama Usman itu,” jelasnya.

Hingga saat ini keberadaan Usman yang juga sempat diamankan di Polsek Bukit Bestari, tidak diketahui keberadaannya.

Diamankannya Usman oleh Kepolisian karena mendapat laporan telah membacok warga yang mengakibatkan tangannya nyaris putus.

SAHRUL

“Kalau lewat telepon sudah banyak, yang datang langsung ke Dinsos sekitar 10 orang, kita langsung memberi Cota untuk mengisi formulir,” ucapnya saat diwawancarai awak media di kantor, Senin (18/9).

Menurutnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Cota. Namun, pihaknya akan meseleksi adminaitasi masing-masing Cota. Dari pemeriksaan administrasi, pihaknya memprioritaskan cota yang belum memiliki anak, umur diatas 30 sampai 40.

Selain itu, pihaknya juga melihat lama usia perkawinan Cota serta perekonomian cota yang akan mengadopsi bayi tersebut.

Lebih lanjut dia menambahkan, bayi itu akan diserahkan ke Rumah Pengasuh Asuh Bunda (RPAB) kota Batam yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan.

“Karena yang paling bagus untuk menyelegsi Cota adalah RPAB karena berkerjasama dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan. RPAB juga satu-satunya yang ada di Kepri yang ditunjuk Kemensos,” ujarnya.

Pihaknya, kata Ponaten juga akan menyerahkan formulir Cota yang telah mendaftar ke Dinas Sosial Tanjungpinang untuk mengadopsi bayi perempuan itu ke RPAB Batam.

“Nanti yang dari batam langsung mengseleksi Cota yang telah mendaftar.” pungkasnya. (SAH)